Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo angkat bicara mengenai tragedi pembunuhan 20 pekerja proyek Istaka Karya yang sedang membangun jembatan dari Kali Yigi-Kali Auruk di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua. Menurutnya, di Papua memang ada gerombolan yang sering melakukan tindak pelanggaran hukum.

Tjahjo sedikit bercerita terkait salah satu tindak pelanggaran hukum di Papua. Kata dia, tim e-KTP dari Kementerian Dalam Negeri atau Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) kerap dipalak oleh gerombolan di Papua.

"Fokus kami adalah meminta kepada jajaran Pemda di Papua, ini kan terkait dana otsus ya, secara komprehensif enggak ada masalah tapi urusan gerombolan ini, itu diatim e-KTP kami aja dipalak kok, setiap tiga kilo ada gerombolan datang, bayar Rp 5 juta," kata Tjahjo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/12).

Politikus PDI Perjuangan ini berharap Gubernur ataupun tokoh adat untuk bisa membantu pelaksanaan program pembangunan pemerintah baik pusat atau daerah. Termasuk salah satu caranya dengan menjaga keamanan di beberapa lokasi di Papua.

"Programnya Wali Kota, Bupati, soal keamanan ya kita sikat sama-sama, engga boleh dua orang atau gerombolan pun yang menganggu konsolidasi pembangunan infrastruktur yang ada di semua daerah," ungkapnya.

Dia menjelaskan, memang daerah Nduga rawan dengan konflik. Kata Tjahjo, itu terjadi karena faktor geografis dan sosialisasi.

"Enggak ada masalah, memang Nduga sejak dulu, urusan pilkada ya ruwet, saya kira karena faktor geografis, faktor sosialisasi, itu aja," ujarnya.

"Tidak semata mata apapun pendekatan adat pendekatan kesejahteraan kalau itu sampai enggak sampai, nekat ya pasti mereka makar. semua tahap saya kira semua stakeholder sudah menempuh itu karena di Papua selain DPRD-nya wakil rakyat juga ada majelis rakyat Papua-nya yang mewakili tokoh-tokoh adat," ucapnya.

https://www.merdeka.com/peristiwa/me...rp-5-juta.html