Rabu, 05 Des 2018 15:05 WIB
Pekerja BUMN Tolak Asing 100%
di Sektor TI dan Energi

Mukhlis Dinillah -
detikFinance

Foto: Mukhlis Dinillah/detikcom

Bandung - Federasi Serikat
Pekerja BUMN menolak
penanaman modal asing
mencapai 100 persen untuk
sektor strategis seperti
Telekomunikasi Informasi (TI)
dan ESDM (Energi Sumber Daya
Mineral). Dikhawatirkan
kedaulatan negara terhadap dua
sektor tersebut hilang
Kekhawatiran itu muncul setelah
adanya rencana pemerintah
mengeluarkan sektor TI dan
ESDM dari daftar negatif
investasi dinilai. Dengan
demikian, sangat terbuka
peluang untuk penanaman
modal asing mencapai 100%
nantinya.

Kekhawatiran itu muncul setelah
adanya rencana pemerintah
mengeluarkan sektor TI dan
ESDM dari daftar negatif
investasi dinilai. Dengan
demikian, sangat terbuka
peluang untuk penanaman
modal asing mencapai 100%
nantinya.

Menurutnya dengan keleluasaan
kepemilikan asing mencapai
67% di sektor TI dan 49% di
sektor energi dinilai sudah
cukup liberal. Sehingga tidak
perlu lagi ada penambahan yang
membuat mayoritas kepemilikan
asing nantinya.

"Harusnya buka ditambah lagi
tapi dikurangi agar kedaulatan
bangsa terjaga. Anak negeri
harus bisa menjadi pemilik
mayoritas di rumahnya sendiri,"
kata Ketua FSP BUMN Strategis
Wisnu Adi Wuryanto kepada
wartawan di Bale Gazebo, Jalan
Surapati, Kota Bandung, Rabu
(5/12/2018).

Menurutnya sektor TI dan ESDM
sangat strategis karena
menyangkut hajat hidup warga
Indonesia. Hal itu sebagaimana
diamanatkan Undang-undang TI
nomor 36 tahun 1999 dan UUD
nomor 30 tahun 2009 tentang
ketenagalistrikan serta UUD
nomor 30 nomor 22 tahun 2001
tentang minyak dan gas bumi.
Dengan demikian, kata dia,
pemerintah harus memegang
kendali atas arah perkembangan
dan kepemilikan TI dan ESDM.

Sehingga, sambung dia, sumber
daya yang terbatas tersebut
bisa dimanfaatkan untuk
kepentingan rakyat.

"Kalau sudah mayoritas dikuasai
asing bahkan sampai 100
persen, maka otomatis kendali
ada di asing. Artinya pemerintah
menyerahkan kedaulatan negara
kita kepada asing khususnya di
dua sektor strategis tadi," kata
Wisnu.

Dia menuturkan jaringan
telekomunikasi, perangkat
konstruksi dan pengeboran
migas mayoritas produk impor.
Bukan tidak mungkin dengan
kepemilikan 100% modal di
Indonesia bisa mengancam
perusahaan nasional yang
mengelola dua sektor tersebut.

"Harusnya pemerintah fokus
mendorong perkembangan
industri sehingga dapat
mengurangi defisit, bukannya
membebaskan kepemilikan
mencapai 100% kepada asing,"
jelas dia.

Ketua umum Serikat Pekerja
Telkomsel Budi Mulya
mengatakan penguasaan asing
100 persen di sektor
telekomunikasi juga bisa
mengancam keamanan negara.

Sebab bisa saja nomor-nomor
telepon para pejabat negara
terintegrasi di operator
telekomunikasi.

"Dengan dibuka sampai jaringan
tetap, bergerak bayangkan
dikuasai asing terkoneksi
dengan aparat pemerintah dan
lainnya. Ini kan berbahaya," ucap
Budi

Ia mencontohkan Indosat yang
awalnya merupakan BUMN dan
saat ini dimiliki asing. Hal itu
tentu bukan tidak mungkin
terjadi kepada perusahaan
BUMN lainnya seperti
Telkomsel."Itu yang kami
khawatirkan karena sudah terjadi
pada Indosat," kata Budi

(hns/hns)
https://m.detik.com/finance/berita-e...-ti-dan-energi