Jakarta, CNBC Indonesia - Total utang dua perusahaan energi berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan PT Pertamina (Persero) tercatat lebih dari Rp 500 triliun. Di sisi lain, kinerja kedua perseroan kurang menguntungkan pada 2018.

Berdasarkan paparan Kementerian BUMN di Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senin (3/12/2018), total nilai utang PLN tercatat Rp 372,38 triliun. Angka tersebut sejak 2014 meningkat Rp 138,94 triliun.

Namun, penambahan jumlah utang tersebut lebih rendah dibandingkan nilai investasi pada periode yang sama yang meningkat Rp 269,1 triliun. PLN masih mempunyai kemampuan investasi dari kas internal.

"Komposisi pinjaman total per September Rp 372 triliun. Selama empat tahun kami menambah utang Rp 139 triliun dan investasi Rp 269 triliun," ujar Direktur Keuangan PLN Sarwono Sudarto di Jakarta, Senin (3/12/2018).

Sementara kerugian yang tercatat dalam keuangan PLN pada kuartal III-2018, hanya karena selisih kurs pada utang dalam dolar Amerika Serikat (AS). Dia meyakinkan bahwa secara operasional BUMN listrik masih untung dan masih memiliki likuiditas yang kuat.

"Yang tadi saya bilang rugi pembukuan itu kan ada kita punya utang misalnya utang dolar, hari ini kan nggak dieksekusi utangnya, nggak dilunasi kan cuma ada selisih kurs maka kita bukukan kerugian, kamu punya utang US$ 1 juta sekarang bayarnya 20 tahun lagi, waktu dolar naik utang kamu di kurs rupiah akan naik, tapi belum jadi beban, itu bedanya, jadi nggak perlu panik, jadi tidak riil," jelas dia.

Untuk mengantisipasi kerugian pembukuan, Mantan Bos BRI ini telah melakukan reprofiling atau penyesuaian profil pinjaman jatuh tempo.

Baca:
Utang Riil BUMN Rp 2.448 Triliun, Bukan Rp 5.271 Triliun

Sementara itu, total nilai utang Pertamina dari bahan paparan yang disampaikan di DPR tercatat mencapai US$ 10,51 miliar atau setara Rp 149,77 triliun. Di mana porsinya terdiri dari 85,65% merupakan global bond, 11,38% corporate loan dan 2,97% merupakan soft loan.

Jadi total utang kedua perusahaan tersebut mencapai Rp 522,15 triliun.

Sebelumnya, dipaparkan hingga akhir September 2018 total utang BUMN Indonesia mencapai Rp 5.271 triliun. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp 3,311 triliun disumbang dari BUMN sektor keuangan, dengan komponen terbesarnya berupa dana pihak ketiga (DPK) perbankan yang mencapai 74% dari total utang.

"Hutang riil BUMN sesungguhnya sebesar Rp2.448 triliun, bukan sebesar Rp5.271 triliun seperti yang dinilai sejumlah kalangan. Padahal angka Rp5.271 triliun masih mengikutsertakan dana pihak ketiga (DPK) pada perbankan BUMN, cadangan premi, dan hutang lain yang sifatnya talangan," sebut Aloysius saat menyampaikan neraca keuangan BUMN per September 2018 di hadapan DPR di Jakarta, Selasa.

Angka tersebut disampaikan Aloysius dalam menanggapi berbagai pemberitaan yang menyebut hutang BUMN menembus angka Rp5.271 triliun.

Ia menyebut, secara aktuaris, cadangan premi, hutang pegawai, dan dana talangan memang dianggap sebagai hutang, tetapi secara riil, sifatnya tidak sama seperti pinjaman berbunga yang diberikan oleh pihak kreditur.

Dalam sesi itu ia menjelaskan pinjaman yang sifatnya talangan tidak dapat disebut sebagai hutang riil, karena sifatnya sementara, dan ada jaminan pasti akan dibayar setelah proyek tuntas.

Demikian bahan paparan Kementerian BUMN dalam rapat dengan Komisi VI DPR, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (3/12/2018). Selain dari DPK, utang BUMN sektor keuangan tersebut disumbang dari cadangan premi, dan akumulasi iuran pensiun sebesar Rp 335 triliun (10%).

Dari bahan tersebut, sebanyak Rp 1.960 triliun utang BUMN berasal dari sektor nonkeuangan. Perinciannya, sektor listrik sebesar Rp 543 triliun atau 28% dari total utang BUMN nonkeuangan.

Lalu, BUMN sektor migas sebesar Rp 522 triliun (27%), sektor properti dan konstruksi Rp 317 triliun (15%), sektor telekomunikasi Rp 99 triliiun (5%), sektor transportasi Rp 75 triliun (4%), dan sektor lain-lain Rp 403 triliun (20%).

https://www.cnbcindonesia.com/market...capai-rp-522-t

utang produktif

"Komposisi pinjaman total per September Rp 372 triliun. Selama empat tahun kami menambah utang Rp 139 triliun dan investasi Rp 269 triliun," ujar Direktur Keuangan PLN Sarwono Sudarto di Jakarta, Senin (3/12/2018).