Jakarta - Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menggulirkan wacana agar anggota DPR tidak digaji jika undang-undang (UU) tidak rampung. Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai Saut tidak memahami mekanisme pembuatan UU.

"Ya mungkin dia (Saut) nggak ngerti ya, dia nggak ngerti bagaimana mekanisme pembuatan undang-undang. Mungkin dia harus belajar lagi dia itu," ujar Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (5/12/2018).

Fadli menjelaskan, lamanya pembuatan dan pembahasan UU di DPR bukan karena persoalan mau atau tidak mau. Namun, hal itu karena adanya tarikan-tarikan politik dalam pembahasannya.

"Dan tidak semua harus diundangkan. Bayangkan nanti orang harus pakai peci harus diundangkan, harus pakai baju diundangkan. Di negara-negara tertentu mereka sudah habis artinya peraturannya sudah diundangkan semua, rakyat juga belum tentu mau diatur dengan undang-undang, ya kan. Kan perlu ada kebebasan. Kecuali undang-undang yang memang dibutuhkan," paparnya.

Baca juga: KPK Gulirkan Wacana DPR Tak Digaji Jika UU Tak Rampung


Fadli pun meminta agar Saut tak sembarangan bicara. Apalagi, jika pernyataan yang dikeluarkan tidak sesuai tupoksi.

"Jadi pernyataan itu saya kira pernyataan yang di luar tupoksinya sebagai komisioner KPK, jadi harus hati-hati lah jangan ngomong sembarangan gitu," kata Fadli.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang bicara soal pembahasan RUU di DPR RI. Saut mengusulkan agar anggota DPR yang malas membahas dan mengesahkan undang-undang tidak digaji.

"Integritas sesuatu sebuah given di setiap orang, hari ini kita bicara seperti apa anggota DPR, wakil rakyat perform di DPR, integritas itu being honest," ujar Saut saat diskusi di Hotel Bidakara, Jalan Jendral Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (4/12).

"Jadi kalau ada Undang-undang disahkan DPR itu honest nggak sih? Orang yang nggak berintegritas itu nggak bisa digaji. Jadi, kalau DPR nggak selesai-selesai bahas UU, jangan digaji pak ketua," lanjutnya. (mae/idn)

https://m.detik.com/news/berita/d-43...ng-sembarangan
Luar biasa zonk