Quote:
Jakarta - Gubernur DKI Anies Baswedan akan memberikan nama baru ke Pulau C, D, dan G yang sudah telanjur dibangun. Pulau C, D, dan G akan dikelola dengan wajah baru oleh BUMD DKI Jakarta Propertindo (Jakpro).
Anies sendiri belum memberitau nama baru ketiga pulau tersebut. Namun, ia berjanji akan mengumumkan nama pulau C, D, dan G tersebut hari ini.
"Besok (Senin, 26/11) dikasih nama pulaunya," kata Anies di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Minggu (25/11).
Pembangunan pulau ini diserahkan kepada BUMD PT Jakarta Propertindo (Jakpro). Di mana penugasan tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2018, yang baru disahkan pada 16 November 2018.
Anies mengatakan melalui pergub tersebut, Pemprov DKI memberikan panduan bagi Jakpro untuk mengelola rancang kota di Pulau C, D, dan G. Tidak hanya Jakpro, Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) juga ikut merancang pulau tersebut.
"Jadi mengelola pulaunya itu bukan selera 1-2 orang. Tapi disiapkan 1-2 institusinya dengan baik," jelas Anies.
Anies juga telah memberikan gambaran terkait pengelolaan pulau reklamasi yang akan dibangun. Nantinya pulau ini akan digunakan untuk kampung nelayan hingga pasar ikan.
"Gambaran besarnya kita akan punya areal yang terbuka untuk publik. Kita akan punya kampung yang kita akan lakukan peremajaan, mereka bisa hidup sebagai nelayan, tapi di sisi lain pantainya terbuka dan dipakai oleh berbagai kalangan. Menarik sekali," kata Anies di kantor TransJakarta, Jakarta Timur, Jumat (23/11).
Selain itu dia juga mengatakan akan mengintegrasikan pulau reklamasi. Anies sendiri juga telah meminta design rancangan pengelolaan dalam bentuk 3D dan menargetkan jadwal presentasi desain tersebut.
"Ada juga pelabuhan terintegrasi. Ada tiga tempat terintegrasi. Pasar ikan salah satunya terintegrasi. Saya sekarang lagi minta dibuat 3D-nya biar lebih ilustratif," ucap Anies.
"Hari Rabu atau Kamis, mereka udah presentasi draf awalnya. Perlu ada beberapa hal yang didalami, mereka akan melakukan review, revisi, dan pengembangan. Mudah-mudahan dalam dua minggu mereka sudah kembali dengan update," jelas Anies.
Anies tak khawatir penunjukan Jakpro akan menimbulkan masalah hukum. Dia mengatakan aspek legal semua kebijakan Pemprov DKI bisa diuji.
"Sebenarnya semua keputusan pemerintah bisa digugat ya. Selama ada PTUN. Boleh, nggak apa-apa," sebut Anies.
Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (Jakpro), Dwi Wahyu Daryoto mengatakan pihaknya akan membentuk tim terpadu untuk menindak lanjuti pengelolaan ketiga pulau reklamasi. Nantinya tim ini akan membuat perencanaan sarana dan prasarana, dan memastikan perencanaan tersebut sesuai dengan peraturan yang ada.
"Akan kita bentuk tim terpadu untuk menindaklanjuti pergub tersebut, untuk membuat perencanaan rinci baik untuk prasarana, sarana dan utilitas," kata Dwi saat dihubungi detikcom, Minggu (25/11).
"Tunggu aja hasil perencanaannya nanti, dan yang penting skema business to business (B2B) dengan pengembang sesuai kaidah Good Corporate Governance (GCG)," sambungnya.
(nvl/nvl)
https://news.detik.com/berita/d-4317...i-tangan-anies
katany anti reklamasi
ktny gubernur umat bukan gubernur cukong/pengembang
mana jakpro isiny org saratoga yg brati orgny sandi
kasian nasbung2 jkt58 trutama yg nelayan dikerjain wan abud
