tirto.id - Pihak Badan Intelijen Negara menyebut ada 41 masjid di BUMN terpapar paham radikal dalam kegiatan diskusi bertajuk “Peran Ormas Islam dalam NKRI”, Sabtu (17/11/2018). Isi diskusi yang berlangsung di Kantor Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI), Jakarta itu diberitakan, salah satunya, oleh Pos Kota News.

Rumor
Pada 18 November 2018, sebuah cuitan di platform Twitter mengklaim bahwa berita dengan informasi adanya 41 masjid di BUMN terpapar paham radikal adalah hoaks. Pencuitnya adalah @pascabowo.

Cuitan tersebut disertai unggahan gambar berupa tangkapan layar potongan asal-usul kabar itu, lengkap dengan keterangan teks penjelas: “Sangat memalukan Detik News memuat Hoax. Tidak ada staf BIN bernama Arief Budiman”.

Namun, perlu diperhatikan bahwa dalam tangkapan layar potongan berita tersebut, nama yang tertulis adalah Staf Khusus Kepala BIN, Arief Tugiman bukan "Arief Budiman" seperti dalam teks cuitan.

Jika dirunut, cuitan akun @pascabowo itu merupakan tanggapan terhadap akun lain, yakni @kepriupdatenews, yang menulis:

“BIN : 41 MASJID TERPAPAR RADIKALISME. SUNGGUH MENYAKITI HATI UMAT ISLAM KENAPA GEREJA, KLENTENG, VIHARA, TIDAK DIPUBLIKASIKAN YANG JELAS JELAS RADIKAL MEMBAKAR MASJID”.

Cuitan itu dilengkapi dengan tagar #AksiBelaIslam, #Ruh212, #spirit212 , #2019tetapAntiPKI, dan #2019GantiPresiden.

Lantas, bagaimana sebenarnya ceritanya?

Fakta dan Konfirmasi
Benar faktanya, bahwa BIN menyebut adanya 41 masjid di BUMN terpapar paham radikal. Klaim itu dilontarkan pada kegiatan diskusi bertajuk “Peran Ormas Islam dalam NKRI”, Sabtu (17/11/2018). Diskusi yang berlangsung di Kantor Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI), Jakarta itu telah tersiar dalam pemberitaan media online, salah satunya Pos Kota News.

Klaim Berasal dari Arief Tugiman, Kasubdit di Direktorat 83 BIN

Sosok yang melontarkan pernyataan itu adalah Arief Tugiman, Kasubdit di Direktorat 83 BIN. Juru Bicara BIN, Wawan Hari Purwanto, membenarkan hal itu saat dihubungi Tirto, (19/11).

“Pernyataan tersebut disampaikan oleh Arief Tugiman, Kasubdit di Direktorat 83 BIN, dalam diskusi Peran Ormas Islam dalam NKRI,” katanya.

Wawan juga menjelaskan bahwa data itu bersumber dari survei sebuah lembaga. BIN menerima hasil survei tersebut dan menempatkannya sebagai early warning.

“BIN: 41 Masjid Di Lingkungan Pemerintah Terpapar Radikalisme merupakan hasil survei terhadap kegiatan khotbah yang disampaikan beberapa penceramah. Survei dilakukan oleh P3M NU yang hasilnya disampaikan kepada BIN sebagai early warning dan ditindaklanjuti dengan pendalaman dan penelitian lanjutan oleh BIN,” tambahnya.

Survei Dilakukan oleh P3M

Agus Muhamad, Direktur Pengawas P3M (Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat), membenarkan soal riset lembaganya yang menunjukkan 41 masjid di lingkungan pemerintah terpapar radikalisme. Agus mengkonfirmasinya saat ditanya Tirto (19/11/2018). Masjid yang terpapar radikalisme dalam survei itu dimaksudkan sebagai masjid yang terindikasi menyampaikan khotbah bermuatan radikal, ujaran kebencian, dan intoleransi.

“Pernyataan dari BIN itu mengutip hasil survei kami terhadap 100 masjid, yang kami lakukan September-Oktober 2017 yang lalu,” terangnya.

Agus juga memberitahu bahwa nama lembaganya adalah P3M, bukan P3M NU seperti yang sering dikutip dan dirujuk oleh berbagai pihak.

Batasan Survei

Agus juga menambahkan bahwa lembaganya pernah melakukan presentasi soal riset tersebut dan dirilis ke publik. P3M melakukan survei ke 100 masjid di Jakarta yang tersebar di Kementerian, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan lembaga negara. Periode riset berlangsung antara 29 September-21 Oktober 2017.

Secara lebih rinci, dari 41 masjid, survei tersebut menemukan bahwa 17 masjid berada dalam kategori radikal tinggi, 17 masjid dalam kategori radikal sedang, dan 7 masjid dalam kategori radikal rendah. Sekalipun demikian, seperti yang pernah P3M rilis ke publik pada 8 Juli 2018, hasil survei tersebut perlu dibaca sebagai “baru sebatas indikasi”. (Lihat arsipnya melalui tautan berikut ini)

P3M menggarisbawahi bahwa survei khotbah bermuatan radikal, ujaran kebencian, dan intoleransi itu dipantau sebatas dari kegiatan khotbah Jumat-nya. Artinya, bisa jadi tidak sepenuhnya masjid-masjid yang terindikasi benar-benar radikal.

“Tapi temuan ini bisa juga dibaca sebaliknya, fakta yang sesungguhnya lebih radikal dari temuan lapangan. Itulah sebabnya survei ini perlu didalami untuk mendapatkan fakta yang lebih empiris,” tulis rilisan P3M yang pernah dibuat.

Kesimpulan
Tuduhan @pascabowo yang menyebut klaim BIN bahwa 41 masjid di BUMN terpapar paham radikal sebagai hoaks bukanlah informasi yang benar. Informasi cuitan itu salah dan keliru. Termasuk soal tidak adanya nama staf Arief Budiman.

Tentu saja tidak ada nama Arief Budiman, sebagai staf BIN yang melontarkan hasil riset itu bernama Arief Tugiman, Kasubdit di Direktorat 83 BIN. Artinya, informasi yang disebar itu masuk dalam informasi berkategori disinformasi.

Sementara itu, tuduhan akun @kepriupdatenews yang mempersoalkan kenapa gereja, klenteng, dan vihara tidak turut dipublikasikan dalam survei, disebabkan kurangnya konteks informasi yang didapat. Kesimpulan soal adanya 41 masjid terpapar paham radikal adalah hasil sebuah riset spesifik dari sebuah lembaga yang perlu dibaca secara hati-hati.

Kelalaian dalam membaca data survei berpotensi membangun misinformasi lain, bahkan bisa berlanjut menjadi disinformasi.

===========

Tirto mendapat akses aplikasi CrowdTangle yang menunjukkan sebaran sebuah unggahan (konten) di Facebook, termasuk memprediksi potensi viral unggahan tersebut. Akses tersebut merupakan bagian dari realisasi penunjukan Tirto sebagai pihak ketiga dalam proyek periksa fakta Facebook.

“Pernyataan dari BIN itu mengutip hasil survei kami terhadap 100 masjid, yang kami lakukan September-Oktober 2017 yang lalu,” terangnya.

Secara lebih rinci, dari 41 masjid, survei tersebut menemukan bahwa 17 masjid berada dalam kategori radikal tinggi, 17 masjid dalam kategori radikal sedang, dan 7 masjid dalam kategori radikal rendah. Sekalipun demikian, seperti yang pernah P3M rilis ke publik pada 8 Juli 2018