MUI Diminta Dorong Pemerintah Bubarkan PSI

Kamis, 15 Nov 2018 00:26 WIB


Ketua Umum PSI Grace Natalie. Foto: Medcom.id/M Sholahadhin Azhar.

Jakarta: Majelis Ulama Indonesia (MUI) diminta mendorong pemerintah agar membubarkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Permintaan itu buntut dari sikap PSI yang menolak adanya Perda Syariah.

"MUI harus merekomendasikan kepada pemerintah untuk membubarkan PSI karena MUI penjaga agama di negeri ini dalam konteks umat Islam, sementara ada partai yang menyerang kita malah boleh," kata Dewan Penasihat Persaudaraan Alumni 212 Eggi Sudjana dalam keterangannya, Rabu, 14 November 2018.

BACA JUGA

• PSI Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Perda Syariah
  
• Perda Syariah dan Injil Bisa Menjadi Diskursus Publik
  
• Perda Agama tak Bisa Diberlakukan di Semua Daerah
  
• BrandconnectTujuh Cara Alami Memperlambat Proses Penuaan
  

Menurut dia, PSI tidak mengerti struktur hukum di Indonesia. Hukum tertinggi di Indonesia ialah UUD dan Pancasila.

Pada sila pertama Pancasila dijelaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan, pendahuluan di UUD berbunyi berkat rahmat Allah SWT dan kemerdekaan bangsa Indonesia.

"Dasar negara ini adalah Tuhan, Tuhan yang dimaksud adalah Allah, dan Allah itu punya hukum adalah Islam," tutur dia.

Politikus PAN itu menjelaskan pembentukan UU di tingkat nasional ialah Presiden dan DPR. Sedangkan peraturan di tingkat daerah dibuat kepala daerah.

"Kalau terus dia melarang seperti itu dia mengerti hukum atau tidak," ucap dia.

Dia pun menilai PSI tak layak berkembang. Sebab, menentang Pancasila dan UUD. 

"PSI tidak mengerti struktur hukum di Indonesia. Makanya dengan tidak mengerti makanya jadi ngaco. Maka dia tidak layak tumbuh berkembang partai ini. Ini sama saja seperti PKI," pungkas dia.

(Baca: Tiga Ambisi PSI Jika Lolos Parlemen)

Ketua Umum PSI Grace Natalie sebelumnya menyampaikan PSI ingin mencegah lahirnya ketidakadilan dan diskriminasi serta intoleransi. 

"Partai ini tidak akan pernah mendukung Perda Injil atau Perda Syariah," tegas Grace di Tangerang, Minggu, 11 November 2018.

Alasannya, perda religi bertendensi menimbulkan diskriminasi terhadap golongan tertentu. Sehingga hal tersebut tak didukung.

Namun, ini tidak termasuk pada daerah khusus. Salah satunya Aceh yang menerapkan perda syariah. Penolakan perda religi dialamatkan pada aturan yang akan dibentuk.

"Beda kalau kita bicara daerah khusus, kita enggak bicara soal daerah khusus," kata Grace.
http://news.metrotvnews.com/politik/...h-bubarkan-psi

Habib Novel Ajak Umat Islam Bubarkan PSI

Senin, 12 November 2018 – 19:01 WIB


Habib Novel Chaidir Hasan Bamukmin saat mendatangi Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (5/1). Habib Novel melaporkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terkait dugaan tindak pidana rasis dan fitnah soal Fitsa Hats. Foto : Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Pentolan Front Pembela Islam (FPI) Habib Novel Bamukmin mengecam sikap Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang menentang adanya peraturan daerah (perda) tentang agama. Menurut Bamukmin, sikap PSI itu sangat bertentangan dengan Pancasila.

"Sikap PSI ini jelas sudah bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila baik secara sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa maupun sila yang lainnya," kata Novel dalam keterangan yang diterima, Senin (12/11).

Menurut Novel, sila pertama Pancasila mengatur soal rakyat untuk mengaplikasikan kehidupan beragamanya dalam rutinas sehari-hari dan bernegara. Hal itu juga dijamin kebebasannya sesuai UUD 1945.

"Kalau memang di daerah yang mayoritas Islam, silakan saja untuk berupaya menerapkan Perda Syariah tentunya dengan penjajakan sesuai kebutuhan dan musyawarah. 

Begitupun kalau daerah itu mayoritas kristen, boleh-boleh saja menerapkan Perda Injil selama tidak bertentangan dengan Pancasila dan kepentingan rakyat indonesia," kata Novel.

Juru bicara PA 212 ini juga menambahkan, kader-kader PSI seperti Guntur Romli dan Raja Juli Antoni berpaham liberalisme yang sesat. 

Menurutnya, kedua orang itu mengesampingkan ayat-ayat suci dan mengedepankan pasal-pasal konstitusi seperti membela Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

"Sebaiknya para tokoh masyarakat dan umat Islam bisa mengajukan pembubaran PSI ini lewat jalur konstitusi karena telah mempunyai landasan partai berideologi antiagama dan paling sedikit masyarakat untuk tidak memilih partai yang antiterhadap ayat-ayat suci," kata dia.

Lebih lanjut kata Novel, partai bisa dibubarkan karena dua hal. Pertama menggugat di Mahkamah Konstitusi (MK) dan inisiatif dari internal partai.

Seperti diberitakan, PSI secara terang-terangan menolak adanya peraturan daerah tentang agama di Indonesia. Ketua Umum PSI Grace Natalie mengatakan penolakan PSI terhadap perda baik injil atau syariah untuk menciptakan keadilan di masyarakat, mencegah lahirnya ketidakadilan, diskiriminasi dan seluruh tindak intoleransi di Indonesia.

"Partai ini tidak akan pernah mendukung Perda Injil atau Perda Syariah, ‎dan tidak boleh ada lagi penutupan rumah ibadah secara paksa," kata Grace dalam pidato politiknya di ICE BSD, Tangerang, Sabtu (11/11) malam.


Menurut dia, adanya perda syariah dan juga injil telah membuktikan telah membatasi kebebasan masyarakarat sehingga ini telah menciptakan adanya ketidakadilan.
Contoh kecil adanya perda tersebut adanya batasan soal kebebasan berbusana. Di mana di salah satu daerah siswa dan siswi dipaksa memakai busana tertentu. Padahal sekolah itu adalah negeri.
https://www.jpnn.com/news/habib-nove...m-bubarkan-psi

--------------------------------------




mulutmu adalah harimaumu.
masih anak kucing, tapi belagak kayak macan betina?