DETIKFLASH
Survei Kemendagri: 19,4% PNS Tak Setuju Pancasila
Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Mayjen (Purn) Soedarmo mengungkapkan, sebanyak 19,4% pegawai negeri sipil di Indonesia tidak setuju dengan Pancasila. Penolakan terhadap ideologi Pancasila ini telah menyebabkan penurunan ketahanan nasional.

Ashri Fathan - Sabtu, 17 Nov 2018



Kita sibuk berbicara politik, ekonomi dan pembangunan bangsa. Sementara di tubuh bangsa sendiri sedang terjadi bahaya yang sangat memprihatinkan. Kita sibuk berbicara soal kebangsaan, sementara tidak sedikit dari yang katanya mengabdi untuk bangsa ini tidak setuju dengan ideologi bangsa Indonesia, ideologi Pancasila.

Menurut survei Alvara Research 19,4% PNS tidak setuju dengan ideologi Pancasila. Survei ini dilakukan pada 10 September sampai 5 Oktober 2017. Survei dilakukan di 6 kota, yaitu Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, dan Makassar.



Data survei Alvara Research inilah yang dijadikan rujukan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Mayjen (Purn) Soedarmo. Akibatnya ketahanan nasional menjadi menurun.

*"Yang menyebabkan turunnya ketahanan nasional di negara ini adalah penurunan di masalah ideologi. 19,4 persen PNS tidak setuju ideologi Pancasila."* (Mayjen (Purn) Soedarmo, Tirto)


Data ini sangat mengkhawatirkan. Tahukah Anda berapa jumlah PNS yang tidak setuju Pancasila? Jumlah PNS tahun 2016 adalah 4.374.349 PNS. Maka 19,4% dari 4.374.349 PNS adalah 840-an ribu PNS. Jumlah itu tidak sedikit loh.

Memang 840-an ribu belum ada apa-apanya dibandingkan dengan 250-an juta penduduk Indonesia. Tetapi harus diketahui bahwa mereka ini adalah orang-orang – yang bisa dikatakan – pilihan. Karena seleksi masuk PNS tidak mudah loh – menurut pengalaman saya dan tidak tahu menurut pengalaman PNS sendiri.

Padahal mereka bekerja untuk negara, digaji negara dan tinggal di NKRI, tetapi mereka tidak setuju dengan ideologi Pancasila. Setiap minggunya pasti ada upacara bendera, setiap tahunnya pasti mengikuti perayaan hari kemerdekaan dan ketika mendaftar masuk PNS, mereka diuji tentang wawasan kebangsaan.

Kalau menghadapi kenyataan seperti ini pantas kita cemas. Sebab mereka yang bekerja untuk negara tetapi tidak percaya ideologi negara apakah masih bisa diharapkan bekerja dengan sungguh-sungguh. Alih-alih kita mengharapkan jasa pelayanan mereka, malah lambat-laun bisa menghancurkan negara ini.

Memang survei tidak menunjukkan mereka bekerja di bagian mana saja. Tetapi tanpa harus tahu mereka bekerja di lembaga mana pun, kita sudah tahu bahwa PNS bekerja di bagian terpenting dari negara ini. Bisa rusak negara ini kalau manusia-manusia durhaka itu tetap bertahan di negara ini.

Jangan-jangan, yang menggandakan data kependudukan itu adalah orang-orang seperti ini. Jangan-jangan orang yang menciptakan kegaduhan-kegaduhan di kalangan pemerintahan adalah orang-orang ini. Maaf kalau terpaksa mencurigai, karena harus seperti inilah kita bersikap terhadap orang-orang ini. Ini namanya ancaman ketahanan negara yang nyata.



Berapa kerugian negara selama ini untuk membayar manusia-manusia durhaka ini? Gaji PNS terendah per 2018 adalah Rp3,1 juta per bulan per orang, Rp40,3 juga per tahun per orang. Kalau 840-an ribu berarti Rp33,852 triliun. Bayangkan, triliunan dikeluarkan negara membayar pengkhianat bangsa. Ya ampun, surganya Indonesia ini, pengkhianatnya pun dibayar triliunan Rupiah.

Berapa orang per hari, per bulan, dan per tahun dipengaruhi para pengkhianat ini? Kita tidak tahu pasti jumlahnya. Yang kita tahu mereka ini pasti bersosialisasi dengan PNS dan masyarakat. Sama seperti virus, biasanya yang tidak setuju dengan Pancasila itu pun menyebar dengan sendirinya melalui interaksi di tengah kehidupan masyarakat.

Ya kalau mereka belum menikah. Bagaimana kalau seperempat sudah beranak-cucu, seperempat berkeluarga dengan anak 1, seperempatnya masih single dan punya pacar, serta seperempatnya masih jomblo ngenes? Berapa orang yang akan terkontaminasi tidak setuju Pancasila? Karena sudah pasti yang punya cucu tidak akan mengajarkan Pancasila ke cucunya, yang punya anak tidak akan mengajarkan Pancasila ke anaknya, yang punya pacar tidak akan mengajarkan Pancasila ke pacarnya. Masih untung kalau seperempatnya jomblo ngenes, berkurang pengaruh negatif.

Tentu data di atas masih belum pasti. Harapan kita sih tidak sebanyak itu bahkan jangan sampai ada. Tetapi kalau suda namanya survei, meskipun tidak seakurat meneliti satu per satu, bahwa ada yang tidak setuju dengan Pancasila itu adalah fakta yang tak terbantahkan. Bisa jadi jumlah di atas lebih dari yang ditemukan di survei.

Maka sudah waktunya kita meningkatkan status PNS tidak setuju dengan Pancasila ini ke level darurat. Harus ada langkah konkret dari pemerintah untuk menemukan ancaman terhadap ketahanan negara ini. Apa pun itu harus dilakukan. Negara tidak bisa lagi main-main dan seolah tidak tahu.

Mungkin langkah pertama yang perlu dilakukan adalah pencegahan bertambahnya PNS yang tidak setuju dengan Pancasila melalui seleksi yang lebih ketat dan pembinaan yang lebih rutin. Langkah kedua mungkin dilakukan semacam test wawasan kebangsaan berkala bagi PNS untuk mendeteksi si pengkhianat ini.