Bhakti Hariani / FMB Sabtu, 17 November 2018 | 10:08 WIB

Jakarta - Pengamat Perkotaan Yayat Supriyatna menilai untuk mengatasi permasalahan Sungai Ciliwung, Pemprov DKI Jakarta, Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC), dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat harus duduk bersama. Yayat juga meminta upaya memelihara sungai yang menjadi milik pemerintah pusat ini tidak terkendala hanya karena penyebutan istilah yang berbeda.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat biasa menyebut upaya untuk memelihara Ciliwung sebagai normalisasi. Sedangkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut naturalisasi.

Yayat menilai upaya untuk menjaga Sungai Ciliwung tidak terjebak pada istilah istilah semata. Jika Anies menginginkan naturalisasi maka sedianya bisa duduk bersama dengan BBWSCC dan Kementerian PUPR dan memaparkan perihal konsep tersebut.

Demikian pula dengan kementerian harus memaparkan upaya normalisasi yang mereka maksudkan. "Jadi duduk bersama. Para ahlinya dikeluarkan. Bicara, berkoordinasi hingga nanti ketemu titik temu dan kesepakatannya. Tidak terjebak hanya bicara istilah normalisasi dan naturalisasi saja," kata Yayat kepada SP, Sabtu (17/11).

Upaya normalisasi yang dimaksudkan Kementerian PUPR dan BBWSCC adalah dengan meningkatkan kapasitas sungai, mencegah pendangkalan dengan mengeruk pasir dan sedimen sehingga daya tampung sungai menjadi maksimal dan tidak tumpah ke daratan ketika hujan tiba.

"Konsep ini juga mengharuskan adanya pembebasan lahan untuk menormalisasi. Kondisi bantaran Ciliwung saat ini kan sudah banyak dihuni warga. Ini apakah warganya kemudian mau dipindahkan atau bagaimana. Sedangkan Pemprov kan nggak mau ada pembebasan lahan. Karena konsep naturalisasi tidak seperti itu. Lantas lalu bagaimana? Di sini pentingnya duduk bersama," papar Yayat.

Naturalisasi sendiri menurut Yayat saat ini sudah tidak cocok jika diterapkan untuk Sungai Ciliwung. Pasalnya naturalisasi mengandalkan bentang alam agar resapan air menjadi maksimal.

Namun, kondisi Ciliwung di Jakarta saat ini, lanjut Yayat, sudah tidak alami lagi. Sehingga cara naturalisasi sulit untuk dilakukan.

Sementara itu, Pengamat Perkotaan Nirwono Joga menuturkan naturalisasi tepat untuk diterapkan di Sungai Ciliwung. Cara ini diyakini efektif menyerap air ketika hujan dan mencegah terjadinya kekeringan saat musim kemarau.

Nirwono mengatakan, konsep normalisasi yang ada selama ini tidaklah tepat karena mengubah daerah di pinggiran Sungai Ciliwung menjadi hutan beton yang mematikan ekosistem di sepanjang sungai. Jika ini ditata dengan naturalisasi maka dapat mengembalikan bentuk alami sungai.

Selama ini, lanjut Nirwono, ketika banjir maka pemerintah selalu berupaya keras untuk membuang air ke laut. Padahal harusnya air tidak dibuang ke laut karena dapat menyebabkan kekeringan ketika kemarau tiba.

"Kalau naturalisasi itu mengembalikan bentuk sungai secara alami. Ini dapat dilakukan dengan mengeruk sungai dan memperdalam serta memperlebar sungai. Sehingga kapasitas sungai menjadi besar," ujar Nirwono.

Lebih lanjut diungkap dia, pada tahun 1950-an, Sungai Ciliwung lebarnya masih mencapai 50 meter. Namun kini sudah berkurang menjadi sekitar 30 meter.

Padahal, kata Nirwono, Sungai Ciliwung tergolong sungai yang dapat dikendalikan karena bentuknya yang berkelok-kelok dan tidak lurus. Secara hidrologis, Nirwono mengatakan, ini menandakan bahwa arus sungai ini masih bisa dikendalikan.

Naturalisasi sungai juga dilakukan dengan menghijaukan kiri kanan daerah sungai. Menanam tanaman di sekitar sungai dapat dilakukan untuk mencegah air meluap. Dengan tanaman, maka air akan meresap ke dalam tanah dan menghasilkan stok air yang cukup ketika musim kemarau sehingga tak terjadi kekeringan.

"Bisa diterapkan pola terasering atau dengan menanam bambu atau akar wangi. Kalau ini sudah diterapkan maka akan muncul ekosistem alami. Ada flora dan juga fauna. Hewan hewan pun akan tetap berada di sekitar sungai dan tidak akan masuk ke rumah warga," papar Nirwono.

Nirwono juga berpesan agar Pemprov DKI Jakarta tak melulu hanya memerhatikan Sungai Ciliwung saja tetapi juga Sungai Pesanggrahan, Sungai Angke dan Sungai Sunter. Ketiga sungai ini juga memerlukan penataan karena juga dapat memicu banjir.

"Harusnya dalam satu tahun dicicil dengan menata tiga sungai. Sehingga selama lima tahun pemerintahan paling tidak sudah mengurangi beban agar Jakarta tidak banjir lagi," pungkas Nirwono


http://www.beritasatu.com/megapolita...-pengamat.html
Kata pengamat gan
Joss ni gan banjir kanal barat semarang