Gerakan Arah Baru Indonesia (Garbi) kini menjadi momok buat Partai Keadilan Sejahtera. Betapa tidak, sejumlah kader partai berlambang bulan sabit tersebut kini ramai-ramai hijrah ke ormas besutan Anis Matta, mantan Presiden PKS, itu.

Sutriyono, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari PKS yang menjadi salah satu penggerak Garbi, mengakui sebagian besar anggota Garbi adalah sejumlah elite PKS, baik di pusat maupun di daerah. Yang teranyar, puluhan kader DPD PKS Mojokerto, Jawa Timur, bedol desa ke Garbi pada 26 Oktober 2018.

"Kami ingin berkiprah yang lebih banyak lagi untuk Indonesia. Kami memilih bergabung dengan Garbi, maka kami memilih mengundurkan diri dari PKS," kata Luqman Fanani, Jumat, 26 Oktober. Di Kabupaten Mojokerto, ormas tersebut sudah melakukan soft launching, Sabtu, 20 Oktober 2018. Dan Luqman didaulat menjadi Ketua Pengurus Daerah Garbi Kabupaten Mojokerto.

Membelotnya pengurus PKS Mojokerto tak lepas dari sosok Ahmad Hasan Bashori, mantan Ketua Deputi Pendidikan DPW PKS Jatim. Hasan merupakan salah seorang yang mendorong berdirinya ormas baru tersebut. Hasan resmi mengajukan pengunduran diri dari PKS pada 27 September lalu.


Pengurus dan kader PKS Banyumas ramai-ramai mundur.
Foto : Arbi Anugrah/detikcom



Tapi tolong, kalau sudah tidak betah, jangan sampai membuat kegaduhan. Kalau niat baik, jangan gaduh. Kita kan juga tidak memaksa."
Sebelumnya, sekitar 2.000 eks pengurus dan kader PKS Provinsi Bali juga mengundurkan diri dan mendeklarasikan Garbi Provinsi Bali pada Sabtu, 6 Oktober. Deklarasi itu digelar di Lapangan Niti Mandala Renon, Denpasar. Dalam deklarasi tersebut, hadir sejumlah tokoh PKS dan masyarakat, salah satunya elite PKS Mahfudz Siddiq. Mahfudz adalah Wakil Sekjen PKS era Anis Matta sekaligus loyalis Anis.

Aksi para pengurus PKS Mojokerto, Bali, Aceh, dan Makassar, menurut Sutriyono, merupakan bentuk kegelisahan yang hampir merata di setiap daerah. Deklarasi-deklarasi ormas Garbi pun dia prediksi bakal susul-menyusul hingga akhir 2018. Pasalnya, pada akhir tahun, akan ada rencana pembentukan Seknas Garbi.

“Sebetulnya Garbi tidak ingin ditarik-tarik dengan persoalan internal PKS karena cita-cita Garbi dan cara pandang Garbi ini kan melebihi dari sekadar konflik partai atau situasi partai itu. Tapi bahwa banyak mantan pengurus PKS yang bergabung ke Garbi itu, iya. Mereka masuk Garbi setelah tidak jadi pengurus,” kata Sutriyono kepada detikX beberapa waktu lalu.

Terkait rontoknya pengurus PKS di sejumlah daerah, Presiden PKS Sohibul Iman mengaku tidak merasa risau. Bagi Sohibul, berkiprah di partai berkaitan dengan minat. Jika seseorang berminat bergabung dengan PKS, katanya, orang itu bisa masuk, begitupun sebaliknya. "Tapi pada dasarnya berpartai, berorganisasi, adalah sesuatu yang voluntary. Jadi sesuai dengan minat, ya. Jadi kalau memang minat bergabung dengan PKS, ya kita terima. Kalau di PKS sudah tidak bahagia, ya silakan juga," ucapnya.


Presiden PKS, Sohibul Iman
Foto : Agung Pambudhy/detikcom

Sohibul tak mempermasalahkan kepergian kadernya dari PKS. Namun dia meminta kader yang memilih keluar tak membuat kegaduhan. "Tapi tolong, kalau sudah tidak betah, jangan sampai membuat kegaduhan. Kalau niat baik, jangan gaduh. Kita kan juga tidak memaksa," tuturnya.

Meski banyak yang angkat kaki, Sohibul optimistis PKS tetap solid. Sebab, menurut hitung-hitungan Sohibul, jumlah pengurus yang mundur tergolong kecil. Namun, pada Juli 2018, Badan Penegak Disiplin Organisasi memanggil loyalis Anis Matta, seperti Mahfudz Siddiq, Ahmad Faradis, Zahfan B Sampurno, Ahmad Zainudin, dan Musyaffa A Rahim.

Di mata peneliti Populi Center, Rafif Pamenang Imawan, dalam sebuah diskusi di Restoran Gado-gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 27 Oktober, Garbi sangat berpotensi memecah PKS. Dampaknya bisa mengancam PKS tidak lolos parliamentary threshold, yang dipatok 4 persen. "Kalau dari survei kami, PKS masuk dalam partai yang elektabilitasnya berada di bawah 4 persen," ujar Imawan.

Memang, dalam data data survei nasional yang dipublikasikan Populi pada Oktober 2018, PKS memiliki elektabilitas 3 persen. Padahal, saat survei sebelumnya, yakni pada Juli tahun ini, PKS masih berada pada angka 3,8 persen, dan kemudian menurun pada Agustus menjadi 3,6 persen.

Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas pada 24 September hingga 5 Oktober 2018 terkait parpol peserta Pemilu 2019, PKS juga masuk daftar partai yang tidak mencapai angka 4 persen. Dalam survei yang dipublikasikan pada 23 Oktober, PKS berada di deretan sembilan parpol yang tidak bisa menembus 4 persen sebagai ambang batas masuk gedung DPR karena hanya meraih 3,3 persen.


Sutriyono
Foto : Dok Pribadi

Kondisi PKS yang banyak diprediksi tidak lolos ke parlemen jauh-jauh hari sudah disuarakan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, yang hingga kini masih berseteru dengan Sohibul Iman terkait pemecatannya dari PKS. PKS, dikatakan Fahri, sudah tidak punya masa depan sehingga banyak kader yang menarik diri.

"Ya, iyalah, nggak lolos parliamentary threshold. Nggak mungkin. Orang berantem gini, kok," kata Fahri beberapa waktu lalu di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.

Bahkan Fahri memprediksi PKS tidak hanya tak lolos parlemen, tapi juga akan tenggelam pada usianya yang ke-20. PKS memang dideklarasikan pada 20 Juli 1998 sehingga saat ini usia PKS sudah 20 tahun. "Mungkin ini 20 tahun adalah akhir umur partai ini. Ya, kita lihat saja nanti, kalau berakhir, mau jadi seperti apa. Apa mau banting setir atau apa," ujarnya.

https://x.detik.com/detail/investigasi/20181106/Mayday%E2%80%A6-Mayday%E2%80%A6-PKS/index.php