- Beranda
- Berita dan Politik
Merapat ke Jokowi, Massa PBB Tinggalkan Yusril? (Jokowi belum tentu menerima?)
...
TS
madcabonger2018
Merapat ke Jokowi, Massa PBB Tinggalkan Yusril? (Jokowi belum tentu menerima?)
Merapat ke Jokowi, Massa PBB Tinggalkan Yusril?
Selasa, 6 November 2018 | 05:04 WIB
Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza memberikan sambutan saat acara Pengundian Nomor Urut Peserta Pemilu 2019 di Kantor KPU, Jakarta, Ahad (18/2). Foto: Republika/Iman Firmansyah
INILAHCOM, Jakarta - Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto menilai meskipun Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra sudah memutuskan bersedia menjadi Pengacara pasangan calon presiden wakil presiden Joko Widodo-Ma'aruf Amin, akar rumput PBB tetap akan dukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
"Apakah Yusril gabung ke sana itu pengaruh terhadap massa PBB? menurut saya Yusril akan ditinggalkan PBB. Mereka banyak koordinasi ke bawah, karena kecenderungan semuanya ke Prabowo-Sandi," katanya kepada INILAHCOM, Senin (5/11/2018).
Yandri menjelaskan, Yusril mungkin menerima tawaran itu sebagai profesional seorang pengacara. Ia menilai tidak bisa berspekulasi jika Yusril merapat, suara PBB akan mendongkrak Jokowi-Ma'aruf.
"Yang saya liat mungkin pekerjaan kurang aja, yah diambil. Kalau berharap dongkrak suara bawa PBB itu keliru. Kita tau MS Kaban juga dukung Prabowo. Kita lihat Yusril secara profesional jadi pengacara, massa PBB kami yakin dukung Prabowo.
Akar rumput pasti ke Prabowo Sandi. dari komunikasi kita selama ini yah kami yakin akar rumput PBB pasti akan mendukung Prabowo-Sandi," ulasnya.
Sebagaimana diberitakan, Ketum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra resmi menjadi pengacara bagi pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019.
Yusril mengaku pertama kali ditawari oleh Ketua Timses Jokowi-Ma'ruf Erick Thohir untuk menjadi pengacara paslon dengan nomor urut 01 tersebut.
"Kami bincang-bincang dan Pak Erick menanyakan kepastian apakah saya bersedia menjadi lawyernya Pak Jokowi - Pak Kiyai Maruf Amin dalam kedudukan beliau sebagai paslon capres-cawapres," katanya.
Setelah berdiskusi, Yusril memutuskan untuk menerima tawaran tesebut. Dalam kesempatan itu, Erick menjelaskan bahwa kubu Jokowi-Ma'ruf tak menawarkan bayaran kepada Yusril.
"Saya bilang setuju saja. Dulu dalam Pilpres 2014 saya juga pernah dimintai menjadi ahli dalam gugatan Pak Prabowo kepada KPU tentang hasil Pilpres di MK, dan itu saya lakukan, gratis juga hehe, tanpa bayaran apa pun," jelas Yusril.
Namun, Yusril menegaskan keputusannya menjadi lawyer merupakan kerja profesional. Artinya, Yusril tidak masuk dalam tim pemenangan Jokowi-Ma'ruf.
"Sebagai profesional lawyer, saya tidak menjadi bagian dari Timses Pak Jokowi- Pak Kiai Maruf Amin. Saya baca di dalam struktur Timses sudah ada divisi hukum dan pembelaan. Divisi ini kalau dalam perusahaan bisa dikatakan sebagai "in house lawyer." Sedangkan saya adalah professional lawyer yang berada di luar struktur," ujar Yusril.
https://nasional.inilah.com/read/detail/2490068/merapat-ke-jokowi-massa-pbb-tinggalkan-yusril
Sebab dan Alasan Yusril Akhirnya Merapat ke Jokowi-Ma'ruf
Yusril telah resmi ditunjuk sebagai pengacara pasangan Jokowi-Ma'ruf.
Selasa 06 Nov 2018 05:11 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, Partai Bulan Bintang (PBB) hingga kini belum menentukan arah dukungan di Pilpres 2019, meski ketua umumnya, Yusril Ihza Mahendra kerap melempar kode bahwa dirinya akan mendukung pasangan capres nomor urut 01, Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin. Terkini, ia baru saja menerima tawaran menjadi pengacara Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019.
"Dengan menerima ini, mudah-mudahan saya saya bisa menyumbangkan sesuatu agar pilpres dan pemilu serentak kali ini berjalan fair, jujur dan adil dan semua pihak mentaati aturan-aturan hukum yang berlaku," kata Yusril menjelaskan alasannya menerima tawaran menjadi pengacara Jokowi-Ma'ruf, Senin (5/11).
Pengukuhan Yusril Ihza Mahendra sebagai pengacara Jokowi-Ma'ruf berawal saat pertemuan dirinya dengan Ketua TKN KIK Erick Thohir di Hotel Mulia, Jakarta, belum lama ini. Saat itu, Erick menanyakan kepastian dari Yusril untuk menjadi kuasa hukum paslon 01. Yusril kemudian menyetujui tawaran tersebut.
Yusril berdalih, keberpihakannya dirinya itu sebenarnya adalah pada hukum dan keadilan. Sehingga, dia mengatakan, jika ada hak-hak Jokowi dan Ma’ruf yang dilanggar, dihujat, dicaci dan difitnah, dirinya tentu akan melakukan pembelaan dan menunjukkan fakta-fakta yang sesungguhnya atau sebaliknya, agar segala sesuatunya dapat diletakkan pada proporsi yang sebenarnya.
Yusril pun menegaskan, sebagai pengacara, ia akan bersikap profesional. Sehingga, dirinya tidak akan tergabung dalam Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf.
"Menjadi lawyer paslon presiden dan wakil presiden tentu akan ada surat kuasa khusus dari kedua beliau itu dalam waktu dekat ini," kata Yusril lagi.
Yusril memastikan, jika dirinya akan bekerja dengan sangat profesional. Dia mengatakan, dirinya memiliki banyak pengalaman dalam menangani perkara partai politik seperti saat dirinya menangani Golkar.
Sengketa politik, doa melanjutkan, juga pernah dia tangani dalam Pilpres 2014 saat diminta menjadi ahli dalam gugatan Prabowo kepada KPU tentang hasil Pilpres 2014 di MK. "Bagi saya hukum hukum harus ditegakkan secara adil bagi siapa pun tanpa kecuali," katanya singkat.
Direktur Eksekutif Riset Indonesia Toto Sugiarto menilai, PBB dan Yusril menunjukkan sikap realistis menghadapi Pemilu 2019. Apalagi, angka ambang batas parlemen sebesar 4 persen terbilang berat bagi partai seperti PBB.
"Saya kira ini bagian dari rencana perhitungan PBB bahwa kalau merapat ke Prabowo-Sandi akan kurang baik secara politik," kata Toto kepada Republika belum lama ini.
Toto menilai, dengan bergabung ke kubu pejawat adalah cara PBB yang paling memungkinkan untuk meraih ambang batas parlemen 4 persen. Sebab, citra Presiden Joko Widodo sedang baik di mata masyarakat karena dinilai cukup berhasil memimpin Indonesia lima tahun terakhir.
Hanya saja, Toto mengatakan, belum tentu Koalisi Indonesia Kerja (KIK) berikut Joko Widodo dan Ma’ruf Amin menerima begitu saja kehadiran PBB. Masuknya partai baru ke tubuh koalisi akan mengubah komposisi koalisi. Di satu sisi, bisa jadi ada resistensi dari partai koalisi.
"Jokowi juga belum tentu terima. Sebab dari sisi citra publik, PBB belum tentu baik dan belum tentu berdampak positif," ujarnya.
Menurut Toto, agenda Pilpres dan Pileg 2019 yang digelar serentak membuat persaingan antar kedua kubu menjadi sangat ketat. Masing-masing koalisi, kata Toto, sudah pasti akan banyak menimbang perhitungan politik dari sisi efek elektoral.
https://www.republika.co.id/berita/nasional/news-analysis/18/11/06/phq2mz409-sebab-dan-alasan-yusril-akhirnya-merapat-ke-jokowimaruf
Merapat ke Jokowi, Upaya Yusril Menjaga Eksistensi PBB
Rabu 12 Sep 2018 09:09 WIB
JAKARTA -- Partai Bulan Bintang hingga kini belum menentukan pilihan. Bergabung dengan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, atau berada di barisan Joko Widodo-Kiai Ma'ruf Amin pada pilpres 2019. Namun, Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra menyatakan tidak rela jika partainya tak lolos menuju parlemen Senayan.
Kabar terhangat PBB bakal merapat ke Koalisi Indonesia Kerja (KIK) Jokowi-Kiai Ma'ruf. Yusril mengakui dalam waktu dekat partai yang memiliki afiliasi kuat terhadap umat Islam ini akan menjadi bagian dari posko Cemara, rumah pemenangan Jokowi-Ma'ruf.
"Dalam waktu dekat ini saya sudah direncanakan akan bertemu dengan Pak Jokowi. Paling di bulan September ini. Jadi sudah ada yang mengatur," kata Yusril kepada Republika.co.id, Selasa (11/9).
Pilihan Yusril akan bertemu Jokowi ini merupakan upaya komunikasi politik setelah sebelumnya ia berkomunikasi dengan kubu Prabowo-Sandi pada 30 Agustus lalu. Dalam pertemuan tersebut, bakal calon wakil presiden (cawapres) Sandiaga Uno dan Wakil Ketua Umum Gerindra Ferry Juliantono bertemu dengan Yusril beserta jajaran pimpinan DPP PBB.
Diakui Yusril pertemuan tersebut belum memenuhi harapan PBB. Terutama soal strategi bersama agar PBB kembali meraih kursi di Senayan, dengan lolos ambang batas parlemen empat persen. Ia menyebut Sandi tidak berani memastikan bisa mensinergiskan strategi agar 2019 PBB kembali ke Senayan.
"Saya katakan terima kasih dan mengatakan bahwa di masa yang lalu, PBB sudah pernah all out membantu Pak Prabowo Subianto menjadi capres, dengan tenaga dan biaya sendiri. Begitu juga dengan Pak Sandi, kami juga telah banyak membantu untuk maju sebagai gubernur dan atau wagub DKI Jakarta," kata Yusril.
"Kalau sekarang ini PBB diminta kembali untuk membantu Prabowo-Sandi, kami ingin bertanya, apa yang Pak PS dan Pak Sandi bisa bantu terhadap PBB?"
Mantan menteri sekretaris negara era Presiden Gus Dur ini menegaskan pertanyaan itu dilontarkan karena PBB ingin ada keadilan dan keseimbangan politik. "Prinsipnya, kita harus saling membantu, bukan salah satu hanya diminta membantu saja. Manfaat saling membantu itu harus dirasakan secara timbal balik antara kedua pihak," tegas Yusril.
Ia menyebut selama ini apa yang telah diupayakan PBB mendukung total Prabowo dan Sandi sudah dibuktikan. Namun, kata dia, Gerindra tidak bisa membantu PBB mensinergikan strategi pemilu legislatif mendatang. Ini menjadi alasan Yusril membuka komunikasi dengan kubu Jokowi-Ma'ruf Amin dalam waktu dekat.
Namun, Yusril juga mengisyaratkan kepastian dukungan PBB di pilpres, tetap menunggu hasil Ijtima' GNPF Ulama II dan rapat bersama DPP dan DPD PBB pada Oktober mendatang. "Keputusan resminya nanti, kita juga akan menunggu hasil dua itu ke mana," imbuhnya.
Yusril mengatakan eksistensi PBB sebagai partai yang memiliki pertalian sejarah dengan Masyumi terancam 'punah'. Hal ini bisa terjadi bila pemilu legislatif (pileg) 2019, PBB kembali tidak dapat meraih kursi di parlemen Senayan di ambang batas empat persen.
Ia menyebut sudah 10 tahun sejak kepemimpinan MS Kaban, PBB meninggalkan kursi di parlemen Senayan. Dan sebagai Ketua Umum hasil Muktamar PBB di Bogor 2016, Yusril terpilih dan diamanahkan mengembalikan Fraksi PBB di pileg 2019.
Yusril menyebut, PBB sekarang punya kepentingan untuk mempertahankan eksistensinya. "Amanat Muktamar PBB kepada saya adalah menyukseskan Pemilu 2019 dengan membentuk kembali Fraksi PBB di DPR. Kalau sekali ini PBB gagal lagi, maka saya berpendapat lebih baik PBB bubar saja," kata Yusril kepada wartawan, Selasa (11/9).
Sebab, diakui dia, pertanggungjawaban yang ia pikul kepada seluruh keluarga besar Masyumi sangat berat. "Gagal sekali ini, maka dugaan saya, arus penerus Masyumi akan 'punah'," ungkapnya.
Karena itulah ia mengakui akan bersedia sekuat tenaga memimpin PBB kembali dengan misi menyelamatkan masa depan partai. Yakni dengan meloloskan perwakilan anggotanya di DPR. Ini sekaligus menjawab ia bukan ambisius mau jadi ketua partai. "Tidak sama sekali."
Berkaca pada proses pemilu serentak, pileg dan pilpres, yang akan berlangsung pada 2019 mendatang. Yusril mengakui kondisi ini akan sangat rumit bagi PBB. Selama ini PBB dicitrakan bagian dari perjuangan umat Islam, menolak kelompok penista agama dan memperjuangkan perlawanan terhadap persekusi ulama.
Kemudian, lanjut dia, enam partai, Gerindra, PKS, PAN, Partai Demokrat, PBB dan Berkarya diminta bersatu mendukung Prabowo-Sandi. Ia mengakui selama ini, PBB sudah mulai all out mengajak anggota, simpatisan dan rakyat agar pilih paslon capres Prabowo-Sandi. Namun pada hari yang sama pileg akan dilaksanakan serentak.
Di saat itu, jelas Yusril, ia khawatir terlalu fokus sebagai tim pemenangan Prabowo-Sandi dan mungkin menjadi jurkamnas. Padahal Yusril sendiri merupakan caleg PBB DPR RI dari Jakarta Utara, Jakarta Barat dan Kepulauan Seribu.
Ia menilai kesibukannya akan terfokus pada pemenangan Prabowo-Sandi, sedangkan ia dan banyak caleg PBB lain memiliki tanggung jawab meloloskan partai melewati ambang batas parlemen empat persen. Di sisi lain, terang dia, calon-calon anggota legislatif Gerindra juga akan berkompetisi habis-habisan di satu wilayah, melawan lima caleg koalisi lain, termasuk caleg PBB.
Ia yakin Gerindra tentu berharap bukan saja capres dan cawapresnya terpilih, tetapi juga berharap ingin memenangkan pileg agar bisa menghadapi DPR. "Kalau keadaannya seperti ini, apa kontribusi Gerindra kepada kami, mendukung Prabowo-Sandi. Apa bantuan ke peserta 'koalisi' yang lain agar mereka juga bisa masuk ke DPR?" ujarnya.
Kalau ternyata membantu Prabowo-Sandi ini justru membuat PBB kalah merebut kursi di DPR RI, Yusril tentu tidak rela. Karena itu ia berharap ada di antara dua pihak kubu koalisi, termasuk Jokowi-Ma'ruf Amin berani mensinergiskan dukungan agar PBB bisa tetap lolos ke menuju parlemen Senayan.
PBB berpeluang merapat ke pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin. Hal ini tercermin dari pernyataan Yusril Ihza bahwa Jokowi, sebagai calon presiden pejawat, tidak perlu mundur atau cuti sebagai presiden.
“Jadi, di sini bisa dibaca ke mana arah politik Pak Yusril dan PBB sebenarnya,” kata Sekjen PBB Afriansyah Noor saat dikonfirmasi, Senin (10/9).
Ia mengatakan pernyataan tersebut memang pendapat akademik Yusril sebagai pakar di bidang hukum tatanegara. Pendapat akademiknya merupakan pandangan seorang negarawan yang melihat persolan bangsa dan negara secara obyektif dengan mengedepankan kepentingan seluruh bangsa dan negara.
Namun, ia menerangkan, pernyataan tersebut memiliki pesan politik yang tegas. Ia menambahkan sikap Yusril sebagai akademisi biasanya sejalan dengan sikap politiknya.
Bagi Yusril, ia menerangkan, seorang politisi haruslah mendasarkan sikap politiknya pada intelektualisme. “Beliau tidak pernah split personality dalam bersikap,” kata Afriansyah.
Kendati demikian, ia menyampaikan partainya belum memutuskan arah dukungan pada pilpres 2019 karena masih menunggu hasil Ijtima Ulama II. Ia menambahkan PBB tidak ingin memiliki pandangan yang bertabrakan dengan pandangan para ulama.
Yang jelas, kata dia, PBB akan berada dalam satu barisan dengan pasangan calon yang ada ulamanya. Dalam memutuskan dukungan, PBB mempertimbangkan segala sesuatu dengan menimbang-nimbang kepentingan bangsa, negara dan umat Islam.
Selain itu, ia menambahkan, PBB juga mempertimbangkan kemaslahatan PBB sebagai partai Islam sekaligus partai kebangsaan. "Manfaat dan mudharat dalam memberikan dukungan itu harus jelas, dan disasarkan kepada hitung-hitungan yang rasional," kata Afriansyah.
Partai koalisi pendukung pasangan calon Jokowi-Ma'ruf Amin atau Koalisi Indonesia Kerja (KIK) yang dikomandani Erick Thohir sebelumnya didukung sembilan partai politik. Yakni, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hanura, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo dan PKPI.
https://www.republika.co.id/berita/nasional/news-analysis/18/09/12/pex7bj282-merapat-ke-jokowi-upaya-yusril-menjaga-eksistensi-pbb
---------------------------
Belum kena batunya dia ya, pa Machfud?
Sakitnya hati ini, gimana gitu rasanya, saat terkena tepu-tepu mereka ...
Selasa, 6 November 2018 | 05:04 WIB
Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza memberikan sambutan saat acara Pengundian Nomor Urut Peserta Pemilu 2019 di Kantor KPU, Jakarta, Ahad (18/2). Foto: Republika/Iman Firmansyah
INILAHCOM, Jakarta - Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto menilai meskipun Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra sudah memutuskan bersedia menjadi Pengacara pasangan calon presiden wakil presiden Joko Widodo-Ma'aruf Amin, akar rumput PBB tetap akan dukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
"Apakah Yusril gabung ke sana itu pengaruh terhadap massa PBB? menurut saya Yusril akan ditinggalkan PBB. Mereka banyak koordinasi ke bawah, karena kecenderungan semuanya ke Prabowo-Sandi," katanya kepada INILAHCOM, Senin (5/11/2018).
Yandri menjelaskan, Yusril mungkin menerima tawaran itu sebagai profesional seorang pengacara. Ia menilai tidak bisa berspekulasi jika Yusril merapat, suara PBB akan mendongkrak Jokowi-Ma'aruf.
"Yang saya liat mungkin pekerjaan kurang aja, yah diambil. Kalau berharap dongkrak suara bawa PBB itu keliru. Kita tau MS Kaban juga dukung Prabowo. Kita lihat Yusril secara profesional jadi pengacara, massa PBB kami yakin dukung Prabowo.
Akar rumput pasti ke Prabowo Sandi. dari komunikasi kita selama ini yah kami yakin akar rumput PBB pasti akan mendukung Prabowo-Sandi," ulasnya.
Sebagaimana diberitakan, Ketum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra resmi menjadi pengacara bagi pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019.
Yusril mengaku pertama kali ditawari oleh Ketua Timses Jokowi-Ma'ruf Erick Thohir untuk menjadi pengacara paslon dengan nomor urut 01 tersebut.
"Kami bincang-bincang dan Pak Erick menanyakan kepastian apakah saya bersedia menjadi lawyernya Pak Jokowi - Pak Kiyai Maruf Amin dalam kedudukan beliau sebagai paslon capres-cawapres," katanya.
Setelah berdiskusi, Yusril memutuskan untuk menerima tawaran tesebut. Dalam kesempatan itu, Erick menjelaskan bahwa kubu Jokowi-Ma'ruf tak menawarkan bayaran kepada Yusril.
"Saya bilang setuju saja. Dulu dalam Pilpres 2014 saya juga pernah dimintai menjadi ahli dalam gugatan Pak Prabowo kepada KPU tentang hasil Pilpres di MK, dan itu saya lakukan, gratis juga hehe, tanpa bayaran apa pun," jelas Yusril.
Namun, Yusril menegaskan keputusannya menjadi lawyer merupakan kerja profesional. Artinya, Yusril tidak masuk dalam tim pemenangan Jokowi-Ma'ruf.
"Sebagai profesional lawyer, saya tidak menjadi bagian dari Timses Pak Jokowi- Pak Kiai Maruf Amin. Saya baca di dalam struktur Timses sudah ada divisi hukum dan pembelaan. Divisi ini kalau dalam perusahaan bisa dikatakan sebagai "in house lawyer." Sedangkan saya adalah professional lawyer yang berada di luar struktur," ujar Yusril.
https://nasional.inilah.com/read/detail/2490068/merapat-ke-jokowi-massa-pbb-tinggalkan-yusril
Sebab dan Alasan Yusril Akhirnya Merapat ke Jokowi-Ma'ruf
Yusril telah resmi ditunjuk sebagai pengacara pasangan Jokowi-Ma'ruf.
Selasa 06 Nov 2018 05:11 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, Partai Bulan Bintang (PBB) hingga kini belum menentukan arah dukungan di Pilpres 2019, meski ketua umumnya, Yusril Ihza Mahendra kerap melempar kode bahwa dirinya akan mendukung pasangan capres nomor urut 01, Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin. Terkini, ia baru saja menerima tawaran menjadi pengacara Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019.
"Dengan menerima ini, mudah-mudahan saya saya bisa menyumbangkan sesuatu agar pilpres dan pemilu serentak kali ini berjalan fair, jujur dan adil dan semua pihak mentaati aturan-aturan hukum yang berlaku," kata Yusril menjelaskan alasannya menerima tawaran menjadi pengacara Jokowi-Ma'ruf, Senin (5/11).
Pengukuhan Yusril Ihza Mahendra sebagai pengacara Jokowi-Ma'ruf berawal saat pertemuan dirinya dengan Ketua TKN KIK Erick Thohir di Hotel Mulia, Jakarta, belum lama ini. Saat itu, Erick menanyakan kepastian dari Yusril untuk menjadi kuasa hukum paslon 01. Yusril kemudian menyetujui tawaran tersebut.
Yusril berdalih, keberpihakannya dirinya itu sebenarnya adalah pada hukum dan keadilan. Sehingga, dia mengatakan, jika ada hak-hak Jokowi dan Ma’ruf yang dilanggar, dihujat, dicaci dan difitnah, dirinya tentu akan melakukan pembelaan dan menunjukkan fakta-fakta yang sesungguhnya atau sebaliknya, agar segala sesuatunya dapat diletakkan pada proporsi yang sebenarnya.
Yusril pun menegaskan, sebagai pengacara, ia akan bersikap profesional. Sehingga, dirinya tidak akan tergabung dalam Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf.
"Menjadi lawyer paslon presiden dan wakil presiden tentu akan ada surat kuasa khusus dari kedua beliau itu dalam waktu dekat ini," kata Yusril lagi.
Yusril memastikan, jika dirinya akan bekerja dengan sangat profesional. Dia mengatakan, dirinya memiliki banyak pengalaman dalam menangani perkara partai politik seperti saat dirinya menangani Golkar.
Sengketa politik, doa melanjutkan, juga pernah dia tangani dalam Pilpres 2014 saat diminta menjadi ahli dalam gugatan Prabowo kepada KPU tentang hasil Pilpres 2014 di MK. "Bagi saya hukum hukum harus ditegakkan secara adil bagi siapa pun tanpa kecuali," katanya singkat.
Direktur Eksekutif Riset Indonesia Toto Sugiarto menilai, PBB dan Yusril menunjukkan sikap realistis menghadapi Pemilu 2019. Apalagi, angka ambang batas parlemen sebesar 4 persen terbilang berat bagi partai seperti PBB.
"Saya kira ini bagian dari rencana perhitungan PBB bahwa kalau merapat ke Prabowo-Sandi akan kurang baik secara politik," kata Toto kepada Republika belum lama ini.
Toto menilai, dengan bergabung ke kubu pejawat adalah cara PBB yang paling memungkinkan untuk meraih ambang batas parlemen 4 persen. Sebab, citra Presiden Joko Widodo sedang baik di mata masyarakat karena dinilai cukup berhasil memimpin Indonesia lima tahun terakhir.
Hanya saja, Toto mengatakan, belum tentu Koalisi Indonesia Kerja (KIK) berikut Joko Widodo dan Ma’ruf Amin menerima begitu saja kehadiran PBB. Masuknya partai baru ke tubuh koalisi akan mengubah komposisi koalisi. Di satu sisi, bisa jadi ada resistensi dari partai koalisi.
"Jokowi juga belum tentu terima. Sebab dari sisi citra publik, PBB belum tentu baik dan belum tentu berdampak positif," ujarnya.
Menurut Toto, agenda Pilpres dan Pileg 2019 yang digelar serentak membuat persaingan antar kedua kubu menjadi sangat ketat. Masing-masing koalisi, kata Toto, sudah pasti akan banyak menimbang perhitungan politik dari sisi efek elektoral.
https://www.republika.co.id/berita/nasional/news-analysis/18/11/06/phq2mz409-sebab-dan-alasan-yusril-akhirnya-merapat-ke-jokowimaruf
Merapat ke Jokowi, Upaya Yusril Menjaga Eksistensi PBB
Rabu 12 Sep 2018 09:09 WIB
JAKARTA -- Partai Bulan Bintang hingga kini belum menentukan pilihan. Bergabung dengan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, atau berada di barisan Joko Widodo-Kiai Ma'ruf Amin pada pilpres 2019. Namun, Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra menyatakan tidak rela jika partainya tak lolos menuju parlemen Senayan.
Kabar terhangat PBB bakal merapat ke Koalisi Indonesia Kerja (KIK) Jokowi-Kiai Ma'ruf. Yusril mengakui dalam waktu dekat partai yang memiliki afiliasi kuat terhadap umat Islam ini akan menjadi bagian dari posko Cemara, rumah pemenangan Jokowi-Ma'ruf.
"Dalam waktu dekat ini saya sudah direncanakan akan bertemu dengan Pak Jokowi. Paling di bulan September ini. Jadi sudah ada yang mengatur," kata Yusril kepada Republika.co.id, Selasa (11/9).
Pilihan Yusril akan bertemu Jokowi ini merupakan upaya komunikasi politik setelah sebelumnya ia berkomunikasi dengan kubu Prabowo-Sandi pada 30 Agustus lalu. Dalam pertemuan tersebut, bakal calon wakil presiden (cawapres) Sandiaga Uno dan Wakil Ketua Umum Gerindra Ferry Juliantono bertemu dengan Yusril beserta jajaran pimpinan DPP PBB.
Diakui Yusril pertemuan tersebut belum memenuhi harapan PBB. Terutama soal strategi bersama agar PBB kembali meraih kursi di Senayan, dengan lolos ambang batas parlemen empat persen. Ia menyebut Sandi tidak berani memastikan bisa mensinergiskan strategi agar 2019 PBB kembali ke Senayan.
"Saya katakan terima kasih dan mengatakan bahwa di masa yang lalu, PBB sudah pernah all out membantu Pak Prabowo Subianto menjadi capres, dengan tenaga dan biaya sendiri. Begitu juga dengan Pak Sandi, kami juga telah banyak membantu untuk maju sebagai gubernur dan atau wagub DKI Jakarta," kata Yusril.
"Kalau sekarang ini PBB diminta kembali untuk membantu Prabowo-Sandi, kami ingin bertanya, apa yang Pak PS dan Pak Sandi bisa bantu terhadap PBB?"
Mantan menteri sekretaris negara era Presiden Gus Dur ini menegaskan pertanyaan itu dilontarkan karena PBB ingin ada keadilan dan keseimbangan politik. "Prinsipnya, kita harus saling membantu, bukan salah satu hanya diminta membantu saja. Manfaat saling membantu itu harus dirasakan secara timbal balik antara kedua pihak," tegas Yusril.
Ia menyebut selama ini apa yang telah diupayakan PBB mendukung total Prabowo dan Sandi sudah dibuktikan. Namun, kata dia, Gerindra tidak bisa membantu PBB mensinergikan strategi pemilu legislatif mendatang. Ini menjadi alasan Yusril membuka komunikasi dengan kubu Jokowi-Ma'ruf Amin dalam waktu dekat.
Namun, Yusril juga mengisyaratkan kepastian dukungan PBB di pilpres, tetap menunggu hasil Ijtima' GNPF Ulama II dan rapat bersama DPP dan DPD PBB pada Oktober mendatang. "Keputusan resminya nanti, kita juga akan menunggu hasil dua itu ke mana," imbuhnya.
Yusril mengatakan eksistensi PBB sebagai partai yang memiliki pertalian sejarah dengan Masyumi terancam 'punah'. Hal ini bisa terjadi bila pemilu legislatif (pileg) 2019, PBB kembali tidak dapat meraih kursi di parlemen Senayan di ambang batas empat persen.
Ia menyebut sudah 10 tahun sejak kepemimpinan MS Kaban, PBB meninggalkan kursi di parlemen Senayan. Dan sebagai Ketua Umum hasil Muktamar PBB di Bogor 2016, Yusril terpilih dan diamanahkan mengembalikan Fraksi PBB di pileg 2019.
Yusril menyebut, PBB sekarang punya kepentingan untuk mempertahankan eksistensinya. "Amanat Muktamar PBB kepada saya adalah menyukseskan Pemilu 2019 dengan membentuk kembali Fraksi PBB di DPR. Kalau sekali ini PBB gagal lagi, maka saya berpendapat lebih baik PBB bubar saja," kata Yusril kepada wartawan, Selasa (11/9).
Sebab, diakui dia, pertanggungjawaban yang ia pikul kepada seluruh keluarga besar Masyumi sangat berat. "Gagal sekali ini, maka dugaan saya, arus penerus Masyumi akan 'punah'," ungkapnya.
Karena itulah ia mengakui akan bersedia sekuat tenaga memimpin PBB kembali dengan misi menyelamatkan masa depan partai. Yakni dengan meloloskan perwakilan anggotanya di DPR. Ini sekaligus menjawab ia bukan ambisius mau jadi ketua partai. "Tidak sama sekali."
Berkaca pada proses pemilu serentak, pileg dan pilpres, yang akan berlangsung pada 2019 mendatang. Yusril mengakui kondisi ini akan sangat rumit bagi PBB. Selama ini PBB dicitrakan bagian dari perjuangan umat Islam, menolak kelompok penista agama dan memperjuangkan perlawanan terhadap persekusi ulama.
Kemudian, lanjut dia, enam partai, Gerindra, PKS, PAN, Partai Demokrat, PBB dan Berkarya diminta bersatu mendukung Prabowo-Sandi. Ia mengakui selama ini, PBB sudah mulai all out mengajak anggota, simpatisan dan rakyat agar pilih paslon capres Prabowo-Sandi. Namun pada hari yang sama pileg akan dilaksanakan serentak.
Di saat itu, jelas Yusril, ia khawatir terlalu fokus sebagai tim pemenangan Prabowo-Sandi dan mungkin menjadi jurkamnas. Padahal Yusril sendiri merupakan caleg PBB DPR RI dari Jakarta Utara, Jakarta Barat dan Kepulauan Seribu.
Ia menilai kesibukannya akan terfokus pada pemenangan Prabowo-Sandi, sedangkan ia dan banyak caleg PBB lain memiliki tanggung jawab meloloskan partai melewati ambang batas parlemen empat persen. Di sisi lain, terang dia, calon-calon anggota legislatif Gerindra juga akan berkompetisi habis-habisan di satu wilayah, melawan lima caleg koalisi lain, termasuk caleg PBB.
Ia yakin Gerindra tentu berharap bukan saja capres dan cawapresnya terpilih, tetapi juga berharap ingin memenangkan pileg agar bisa menghadapi DPR. "Kalau keadaannya seperti ini, apa kontribusi Gerindra kepada kami, mendukung Prabowo-Sandi. Apa bantuan ke peserta 'koalisi' yang lain agar mereka juga bisa masuk ke DPR?" ujarnya.
Kalau ternyata membantu Prabowo-Sandi ini justru membuat PBB kalah merebut kursi di DPR RI, Yusril tentu tidak rela. Karena itu ia berharap ada di antara dua pihak kubu koalisi, termasuk Jokowi-Ma'ruf Amin berani mensinergiskan dukungan agar PBB bisa tetap lolos ke menuju parlemen Senayan.
PBB berpeluang merapat ke pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin. Hal ini tercermin dari pernyataan Yusril Ihza bahwa Jokowi, sebagai calon presiden pejawat, tidak perlu mundur atau cuti sebagai presiden.
“Jadi, di sini bisa dibaca ke mana arah politik Pak Yusril dan PBB sebenarnya,” kata Sekjen PBB Afriansyah Noor saat dikonfirmasi, Senin (10/9).
Ia mengatakan pernyataan tersebut memang pendapat akademik Yusril sebagai pakar di bidang hukum tatanegara. Pendapat akademiknya merupakan pandangan seorang negarawan yang melihat persolan bangsa dan negara secara obyektif dengan mengedepankan kepentingan seluruh bangsa dan negara.
Namun, ia menerangkan, pernyataan tersebut memiliki pesan politik yang tegas. Ia menambahkan sikap Yusril sebagai akademisi biasanya sejalan dengan sikap politiknya.
Bagi Yusril, ia menerangkan, seorang politisi haruslah mendasarkan sikap politiknya pada intelektualisme. “Beliau tidak pernah split personality dalam bersikap,” kata Afriansyah.
Kendati demikian, ia menyampaikan partainya belum memutuskan arah dukungan pada pilpres 2019 karena masih menunggu hasil Ijtima Ulama II. Ia menambahkan PBB tidak ingin memiliki pandangan yang bertabrakan dengan pandangan para ulama.
Yang jelas, kata dia, PBB akan berada dalam satu barisan dengan pasangan calon yang ada ulamanya. Dalam memutuskan dukungan, PBB mempertimbangkan segala sesuatu dengan menimbang-nimbang kepentingan bangsa, negara dan umat Islam.
Selain itu, ia menambahkan, PBB juga mempertimbangkan kemaslahatan PBB sebagai partai Islam sekaligus partai kebangsaan. "Manfaat dan mudharat dalam memberikan dukungan itu harus jelas, dan disasarkan kepada hitung-hitungan yang rasional," kata Afriansyah.
Partai koalisi pendukung pasangan calon Jokowi-Ma'ruf Amin atau Koalisi Indonesia Kerja (KIK) yang dikomandani Erick Thohir sebelumnya didukung sembilan partai politik. Yakni, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hanura, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo dan PKPI.
https://www.republika.co.id/berita/nasional/news-analysis/18/09/12/pex7bj282-merapat-ke-jokowi-upaya-yusril-menjaga-eksistensi-pbb
---------------------------
Belum kena batunya dia ya, pa Machfud?
Sakitnya hati ini, gimana gitu rasanya, saat terkena tepu-tepu mereka ...
Diubah oleh madcabonger2018 05-11-2018 22:45
0
1.8K
15
Komentar yang asik ya
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita dan Politik
672.1KThread•41.8KAnggota
Urutkan
Terlama
Komentar yang asik ya