Bandung - Angka kemiskinan di Jawa Barat mengalami penurunan. Di tahun 2014 tercatat ada sebanyak 4.327.006 warga miskin dan pada 2018 menjadi 3.615.079 atau turun sebesar 1,99 persen dari total jumlah penduduk Jawa Barat.

Dari data tersebut, sebagian besar warga miskin di Jawa Barat berada di daerah perkotaan di banding pedesaan. Berdasarkan data BPS 2018 tercatat ada sebanyak 2,327 juta warga miskin yang tinggal di perkotaan. Sementara di desa sebanyak 1,288 juta jiwa.

Kondisi ini, harus diperhatikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pemprov disarankan mulai fokus untuk menyelesaikan masalah kemiskinan di perkotaan. Apalagi pada 2030 mendatang diperkirakan ada 86,6 persen warga Jawa Barat yang tinggal di perkotaan.

"Problem Jabar ke depan ada di perkotaan. Problem orang miskinnya juga akan ada di perkotaan," kata Pengamat Unpad Arief Anshory Yusuf, dalam Rakor Tim Koordinasi Pengentasan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jabar, di Kantor Bappeda Jabar, Kota Bandung, Senin (5/11/2018).

Menurut dia, perlu ada beberapa perbaikan yang dilakukan Pemprov Jabar dalam menyelesaikan masalah kemiskinan ini. Pertama harus ada perbaikan infrastruktur, mulai dari transportasi umum, akses air bersih dan masalah lainnya.

"(Biaya) hidup di perkotaan harus lebih rendah. Perlu infrastruktur. Contohnya saja kota yang baik, yang hebat itu bukan semua orang punya mobil. Tapi sebaliknya semua orang tidak punya mobil dengan transportasi umum yang baik," ucapnya.

Selain itu, kata dia, perlu ada perhatian terhadap harga-harga pangan agar warga di bawah garis kemiskinan tidak semakin menderita. "2030 (pengentasan) kemiksinan tidak mungkin tercapai kalau tidak menyelesaikan harga pangan," ujarnya.

Dia juga menilai, perlu dibuka lapangan kerja yang besar supaya masyarakat dengan usia produktif bisa mendapat peluang kerja yang cukup. Tidak hanya itu, investasi yang masuk di daerah harus betul-betul diperhatikan hangan sampai menambah kesenjangan hidup di masyarakat.

"Investasi yang masuk harus membuka lapangan kerja. Investasi harus memilih (sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja). Investasi jangan sampai menambah ketimpangan," ucapnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Barat, yang juga Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum menekankan pentingnya upaya bersama atau kolaborasi antara Pemda Provinsi Jawa Barat dengan pemerintah kabupaten/kota di Jabar. Perlu ada sinkronisasi program antara program penanggulangan kemiskinan di provinsi dan kabupaten/kota.

"Kami programnya kolaboratif, kebersamaan, sehingga program-program kami itu harus nyambung dengan program yang ada di kabupaten/kota. Maka kolaborasi ini yang kami butuhkan," ujar Uu.

Untuk itu, dalam rakor yang dihadiri para Wakil Bupati dan Wakil Walikota yang ada di Jawa Barat ini, diharapkan akan ada solusi untuk menanggulangi kemiskinan di daerah."Nanti harus ada solusi dalam rakor ini. Cari solusi atau titik persamaannya,"ucapnya.

Di lokasi yang sama, Kepala Bappeda Jawa Barat Yerry Yanuar mengatakan, bahwa rakor tersebut untuk menyamakan persepsi tentang program penanggulangan di Jawa Barat. Nantinya konsep yang dihasilkan dalam rakor akan dimasukkan ke dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat 2018-2023.

"Kami ingin menyamakan persepsi tentang penanggulangan kemiskinan di Jawa Barat untuk lima tahun ke depan," kata Yerry.

Program penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu upaya Pemda Provinsi Jawa Barat dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, selain pengurangan pengangguran, pengelolaan ruang dan lingkungan, serta pelayanan publik. (mso/ern)

https://m.detik.com/news/berita-jawa-barat/d-4288208/warga-miskin-di-jabar-paling-banyak-di-perkotaan