Dana Kelurahan Akan Mulai Dicairkan Januari 2019

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat terbatas (ratas) membahas rencana kebijakan Dana Kelurahan. Jokowi menegaskan kebijakan itu dibuat untuk menekan angka kemiskinan di tingkat kelurahan.

Dana kelurahan sudah sejak lama diusulkan para wali kota se-Indonesia. Dana kelurahan dibutuhkan untuk mengurangi arus urbanisasi kota-kota di Indonesia. Juga menghadapi permasalahan di kota yang semakin komplek, misalnya kemiskinan, ketimpangan antarwarga, dan lapangan pekerjaan. Dalam merespons aspirasi para wali kota, Jokowi mengatakan pemerintah dengan persetujuan DPR telah menganggarkan program tersebut untuk 2019.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk menyiapkan mekanisme pencairan dana kelurahan. "Saya minta Menteri Keuangan segera menyiapkan mekanisme pencairan dana kelurahan ini, sehingga segera bisa dimanfaatkan," kata Jokowi.

Tidak hanya itu, Jokowi pun meminta jajarannya, untuk memberikan pendampingan dalam pemanfaatan dana desa yang telah disalurkan pemerintah. Sebab dengan penyaluran dana ini, sambung Jokowi, pemerintah menargetkan penurunan angka kemisminan dan kesenjangan antara warga desa dan kota. "Ini fokus mengurangi kemiskinan, ketimpangan di desa, mengembangkan ekonomi produktif, menggerakan industri-industri kecil pedesaan," ucap Jokowi.

Oleh karena itu Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan, dana kelurahan akan mulai dicairkan Januari 2019. " Dana kelurahan sebesar Rp 3 Triliun akan disalurkan untuk sekitar 8.122 kelurahan di seluruh Indonesia," kata Sri Mulyani.

Nantinya, seluruh kelurahan di Indonesia dibagi menjadi tiga kategori, yakni kelurahan kondisi baik, sedang, dan tertinggal. Jumlah bantuan dana kelurahan yang disalurkan menyesuaikan dengan kondisi kelurahan.

"Instruksi bapak presiden adalah seluruh dana kelurahan dipakai untuk pembangunan sarana prasarana, kelurahan-kelurahan yang masih memiliki kondisi yang tidak baik sekaligus dipakai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Sri Mulyani.


Sip, kebijakan yang bagus untuk jangka panjang nih,