VIVA – Pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin mencanangkan program rumah murah untuk menggaet simpati masyarakat. Namun program itu berbeda dengan program rumah tanpa uang panjar atau DP nol rupiah seperti yang digagas Anies Baswedan-Sandiaga Uno di Pilkada DKI Jakarta.

Menurut Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, kebutuhan rumah murah bagi masyarakat memang masih penjadi perhatian dalam berbagai survei. Sebab para pekerja dengan rumah yang jauh dari lokasi pekerjaan berdampak buruk bagi kualitas hidup.

Tetapi Jokowi-Ma’ruf punya strategi sendiri untuk program itu dan dipastikan berbeda dengan program rumah DP nol rupiah. “Enggak usah ikut-ikut,” katanya seusai menghadiri perayaan HUT Partai Golkar Jawa Barat di Kabupaten Purwakarta pada Sabtu, 3 November 2018.

Selain rumah murah, tim Jokowi juga menilai program sembako murah dan ketersediaan lapangan pekerjaan perlu diperhatikan. “Dalam berbagai survei, kebutuhan utama, yaitu sembako murah, di mana pun daerahnya, apa pun pertanyaannya, yang mereka selalu minta adalah lapangan pekerjaan, tentunya ketersediaan rumah yang terjangkau,” katanya.

Ketua Tim Kampanye Daerah Jokowi-Ma’ruf untuk Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menjelaskan bahwa program perbaikan rumah tidak layak lebih penting dan sangat dibutuhkan dibandingkan program rumah DP nol persen untuk masyarakat Jawa Barat.

Di Jawa Barat ini kalau segmented isu rumah DP nol persen, kan, isu perkotaan pada kalangan industri. Itu penting digulirkan tapi ada yang lebih penting lagi kalau segmentedperdesaan,” ujarnya.

Di perdesaan, katanya, rumah kumuh masih mudah ditemui dan itu harus menjadi perhatian pemerintah dalam lima tahun mendatang. “Tidak boleh ada rumah kumuh, semuanya harus memiliki standar rumah yang sehat, dan itu biayanya tidak mahal kalau pemerintah pusat bersama membangun,” katanya.

Program perbaikan rumah bagi masyarakat perdesaan itu, kata Dedi, jelas berbeda dengan program rumah murah, berapa pun uang panjar untuk pembelian atau kreditnya. Sebab istilah DP sekian persen hanya untuk masyarakat yang berpenghasilan tetap atau pekerja di perkotaan. (mus)


https://www.viva.co.id/pemilu/berita...-dp-nol-rupiah