Kubu calon presiden Joko Widodo dan kubu Prabowo Subianto terlibat polemik tajam terkait keputusan pemerintah membebaskan tarif tol jembatan Suramadu yang menghubungkan Pulau Madura dengan Pulau Jawa.

Kelompok oposisi menuduh kebijakan itu sebagai pencitraan calon presiden Jokowi demi meraup suara masyarakat Madura di pilpres tahun depan.

Namun pendukung Jokowi menyebut tuduhan itu terlalu berlebihan dan lebih didasari pertimbangan politik.

Keputusan Presiden Joko Widodo yang membebaskan tarif tol jembatan Suramadu, Sabtu (27/10) barangkali tidak akan bermakna politik apapun, apabila dilakukan dua atau tiga tahun lalu.

Tapi situasinya menjadi berbeda ketika itu terjadi di masa kampanye pemilu presiden. Bisa ditebak, kubu calon presiden Prabowo Subianto langsung menuduh keputusan itu sebagai pencitraan menjelang pemilu presiden tahun depan.

"Kalau ada persepsi kubu Prabowo menganggap itu politis, ada benarnya, karena secara sederhana Pulau Madura bukan basisnya Pak Jokowi," kata Mardani Ali Sera kepada wartawan BBC News Indonesia, Heyder Affan, Minggu (28/10) petang.

"Kemenangan Pak Prabowo di Madura pada Pilpres 2014 sangatlah kuat," tegasnya.

Walaupun keputusan itu merupakan hak Presiden Jokowi, namun menurutnya kurang tepat, karena kondisi keuangan negara yang terbatas.

"Keuangan negara sedang tidak sehat, seharusnya sekecil apapun penerimaan negara mestiya itu di eman-eman," tambahnya lagi.

Karena itulah, Mardani meminta pemerintah menjelaskan "alasan-alasan rasional dan pertimbangan keuangan negara" di balik keputusan pembebasan tarif tol jembatan Suramadu.

"Tidak semata-mata heroisme atau pencitraan ataupun insentif elektoral," tandasnya.

Apa alasan Presiden Jokowi membebaskan tarif tol jembatan Suramadu?

Sebelumnya, Jokowi menyebut pembebasan biaya Jembatan Suramadu untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi di pulau Madura yang dianggap masih tertinggal apabila dibandingkan daerah lainnya di Jawa Timur.

Menurut Jokowi, jembatan Suramadu tidak banyak memberi pemasukan kepada Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN). Jembatan Suramadu hanya berkontribusi memberi pemasukan ke negara sebesar Rp120 miliar per tahun, kata presiden.

"Ini pemasukan untuk APBN juga nggak banyak kok . Kecil. Saya pikir triliunan, ternyata saya tanya ke menteri PU kira-kira Rp120 miliar," kata Jokowi di atas Jembatan Suramadu, Sabtu (27/10).

Presiden juga menegaskan negara tidak menghitung untung-rugi dengan menggratiskan Jembatan Suramadu ini.

"Jangan kamu bawa hitung-hitungan selalu untung dan rugi, negara tidak akan berhitung untung rugi, hitungnya makro. Keuntungan benefitnya ada di masyarakat," jelasnya.

Lebih lanjut Jokowi mengatakan pembebasan biaya Jembatan Suramadu ini juga diharapkan bisa menarik investasi, karena pembebasan biaya ini dapat menurunkan tarif logistik yang bisa menguntungkan investor.

Apakah betul Presiden Jokowi melakukan pencitraan?

Ketua Tim kampanye nasional calon presiden Jokowi-Ma'ruf Amin, Erick Thohir, mempertanyakan tuduhan pencitraan yang dilontarkan kubu pendukung calon presiden Prabowo Subianto.

Menurut Erick, keputusan membebaskan tarif tol jembatan Suramadu dilakukan dalam kapasitas Joko Widodo sebagai presiden yang harus memenuhi kebutuhan rakyatnya.

"Enggak juga (pencitraan). Berarti kalau presiden melakukan sesuatu kebaikan buat rakyat, semua pencitraan dong? Ingatlah, beliau presiden," kata Erick kepada wartawan di Jakarta, Minggu (28/10).

Erick lantas meminta semua pihak agar tidak melontarkan kritik yang tidak memiliki dasar yang jelas.

"Dan kita jangan terjebak, yaitu, yang politik selalu, ini salah, itu salah. Ini bohong, ini benar. Nggak bisa, kita harus tetap kerja," tegasnya.

Senada dengan Erick, politikus PDI Perjuangan Eva Sundari mengatakan posisi sebagai petahana memiliki risiko dicurigai apalagi itu dilakukan menjelang pilpres.

"Posisi sebagai inkumben itu punya plus minus, (kebijakannya) dicurigai terus. Tapi jika gol memang berdampak elektoral. Itu hukum besi yang memang keuntungan dari inkumben," kata politikus PDIP Eva Sundari kepada wartawan, Minggu (28/10).

"Jokowi kan karakternya begitu, bukan mendadak baik ke rakyat. Sama sekali bukan pencitraan, tapi memang karakter politik pembangunan Jokowi adalah pro rakyat," ujarnya.

Apa yang dituntut kubu Prabowo?

Bagaimanapun, kubu Prabowo Subianto meminta agar Presiden Joko Widodo menjelaskan kenapa jalan tol lainnya tidak digratiskan.

Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta agar Presiden Jokowi menjelaskannya secara terbuka kepada masyarakat.

"Karena saya tahu sekarang timbul polemik, pro dan kontra dari kalangan masyarakat, Pak Jokowi bisa menjelaskan alasan beliau mengapa khusus biaya tol jembatan Suramadu itu digratiskan," kata SBY kepada wartawan di Yogyakarta, Minggu (28/10).

"Silakan dijelaskan, apakah pertimbangan ekonomi, apa pertimbangan sosial atau pertimbangan yang lain-lain," ujarnya.

Secara terpisah, politikus Partai Gerindra Fadli Zon meminta agar Presiden Jokowi membebaskan tarif jalan tol Jagorawi - jalan tol tertua di Indonesia - yang dianggap sudah meraup keuntungan.

"Saya usul Pak Jokowi segera gratiskan tol Jagorawi yang sudah 40 tahun beroperasi. Sudah balik modal dan sudah banyak untungkan negara dan pengelola," kata Fadli melalui akun Twitternya, Minggu (28/10).

Lebih lanjut Fadli menulis: "Jadikan jalan sebagai sarana pelayanan, bukan bisnis, termasuk jalan tol baru yang tarifnya mahal-mahal. Itu baru prestasi, bukan pencitraan murahan."

Pengamat: Apakah jalan tol Jagorawi layak digratiskan?

Tetapi pengamat ekonomi dari Universitas Katolik Atmajaya, Agustinus Prasetyantoko mengganggap tidak ada alasan yang kuat untuk membebaskan tarif tol Jagorawi jika dibandingkan tol jembatan Suramadu.

"Kalau motifnya hanya untuk popularitas, saya kira tidak perlu. Tapi kalau motifnya, misalnya, memberikan kepada masyarakat untuk memberi akses jalan, supaya bisa menikmati itu bisa (dibebaskan tarifnya)," jelas Agustinus kepada BBC News Indonesia, Minggu (28/10) sore.

"Cuma persoalannya, tol Jagorawi itu, fasilitas (pembebasan tarif) itu enggak perlu, karena yang mengakses jalan itu orang yang mempunyai kemampuan untuk membayar. Jadi untuk apa motif pembebasan biayanya?" tandasnya.

"Tidak digratiskan, (jalan tol Jagorawi) sudah macet. Jadi untuk apa?" kata Agustinus. "Kalau Suramadu bisa digratiskan, supaya orang bergerak untuk menggunakannya."

Agustinus tidak memungkiri ada latar atau motif politik di balik polemik tol jembatan Suramadu dan tol Jagorawi.

"Mungkin ada motif politik, motif popularitas, tapi untuk jembatan Suramadu tetap ada relevansinya, sementara untuk kasus Jagorawi, saya kira tidak ada relevansinya sama sekali, jadi ya enggak perlu (dibebaskan tarifnya)," paparnya.

https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46010177

Ambil aza semua yg ada di Indonesia ini
Semuanya gratis

Semuanya milik rakyat Indonesia