Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menggratiskan Jembatan Surabaya-Madura (Suramadu) untuk mengakomodir keluhan masyarakat sekitar yang menganggap tarifnya mahal.

Keputusan tersebut memang mengundang banyak pertanyaan, apalagi menjelang pemilihan umum (Pemilu) 2019. Lantas apakah keputusan tersebut mengandung unsur politik?

Baca juga: Gratiskan Jembatan Suramadu, Jokowi: Pemasukan untuk APBN Kecil


Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengungkapkan, keputusan Presiden Jokowi bisa saja mengandung unsur politik.

"Terus apakah politis, ya tentu kan di Madura banyak basis NU, bisa saja tahun politik itu apa saja bisa urusan politik," kata Agus saat dihubungi detikFinance, Jakarta, Sabtu (27/10/2018).

Baca juga: Alasan Jokowi Gratiskan Jembatan Suramadu


Agus juga menilai bahwa keputusan Presiden Jokowi menggratiskan Jembatan Tol Suramadu akan memberatkan APBN. Pasalnya, APBN harus mengalokasikan anggaran kepada Kementerian PUPR untuk biaya perawatan jembatan dan jalan tersebut.

"Tapi tidak masalah, karena itu sudah keputusan negara, ini dibebaskan, supaya bebannya langsung ke Bina Marga, untuk jalan dan jembatan ya masuk ke APBN untuk perawatannya, sudah praktis itu," jelas dia.

https://finance.detik.com/infrastruk...kin-berat-apbn