Ongen Sangadji :
PBB Naik Warga DKI
Jakarta Makin Susah

Kamis, 18 Oktober 2018 19:48

Warta Kota/Theo Yonathan
Simon Laturiuw
Ketua Paguyuban DPD Partai
Hanura Seluruh Indonesia,
Mohamad Ongen Sangadji


GUBERNUR DKI Anies
Baswedan dinilai tak
berpihak kepad rakyat kecil
di Jakarta. Ketua Fraksi
Hanura DPRD DKI Mohamad
Sangaji mengaku, kecewa
dengan kebijakan Pemprov
DKI yang menaikan beberapa
jenis pajak.

Beberapa jenis pajak yang
dinaikkan, antara lain Pajak
Bumi dan Bangunan (PBB)
mencapai 15.29 persen atau
1.3 triliun. Sebelumnya, pada
APBD 2018 PBB Rp 8.5 triliun
dan kini 2019 ditargetkan
menjadi Rp 9.8 triliun.

Kemudian, kata Ketua Dewan
Pimpinan Daerah (DPD) Partai
Hanura DKI itu, pajak kendaraan
bermotor (PKB) juga
mengalami kenaikan cukup
signifikan sebesar 16.25
persen. Pada 2018 PKB Rp 8
triliun, sementara pada
Kebijakan Umum Anggaran dan
Prioritas Plafon Anggaran
Sementara (KUAPPAS) 2019
menjadi Rp 9.8 triliun.

’’Kasihan warga Jakarta. Akibat
naik, biasanya enggan bayar
tepat waktu, Lama -lama gak
bayar PBB dalam jangka waktu
beberapa tahun, terus akhirnya
lama kena bunga dan denda
dan menyerah dijual saja. Ini
kan pengusiran halus. Artinya,
tidak bahagia warganya,’’ kata
Mohamad Sangaji kepada
wartawan di gedung DPRD DKI,
Kamis (18/10).

Akibta, kenaikan tersebut,
Wakil Ketua Komisi B DPRD DKI
itu menegaskan, sudah
memerintahkan kepada
fraksinya di dewan Kebon Sirih,
tidak ikut membahas
KUAPPAS 2019, jika Anies tak
mau menurunkan pajak yang
mencekik warga ibu kota. Dia
mengaku, Anies
mengorbankan warganya demi
mencapai target APBD 2019
sampai Rp 83 triliun.

Dia mengaku, boleh saja
menargetkan tinggi asalkan
tak beratkan rakyat. ’’Jika,
kebijakan kenaikan PBB dan
PKB dipaksakan. Kami,
pastikan, Aniea tak berpihak
pada rakyat,’’ tegasnya

Selaku Ketua Fraksi, Sangaji
mengaku, telah meminta minta
anggotanya yang ada di Badan
Anggaran (Banggar) menolak
rencana kenaikan PBB dan PKB.
’’Saya akan mengajak fraksi
lain juga menolak kebijakan
Anis yang mencekikik rakyat.
Mota anis bahagiakan warga
nya hanya ucapan manis saja,’’
tagas dia.

Sangaji berharap. Pemprov DKI
menurunkan kembali target
penerimaan PBB dan nilai PBB
yang dibayarkan masyarakat
sebesar 10 sampai 20 persen.
Dia menyarankan, seharusnya
PBB diturunkan karena
mengacu pada Nilai Jual Objek
Pajak (NJOP) 2017.

’’Sudahlah, jangan bebani
warga Jakarta. Pokoknya, kami
tegas menolak kenaikan PBB
mencapai 15.29 persen,’’
ungkapnya.

Dia menilai, kenaikan pajak juga
tak dimbangi dengan
penyerapan anggaran yang
sudah memasuki triwulan
terakhir masih 52,1 persen.
Pada akhirnya, angka Sisa
Lebih Penggunaan Anggaran
(Silpa) tinggi, artinya
pembangunan di ibu kota tak
berjalan.

’’Uangnya ke mana itu. Pajak
naik, serapan rendah. Cilaka.
Uang mengedap di BUMD
jumlahnya sampai ratusan
miliar atau sampai triliunan.
Cilaka, kalau PBB danj PKB
naik,’’ tandas dia.

Penulis: Theo Yonathan Simon
Laturiuw
Editor: Theo Yonathan Simon
Laturiuw
Sumber: Warta Kota

http://wartakota.tribunnews.com/2018...ta-makin-susah