Mantan Menko Kemaritiman, Rizal Ramli, bersama beberapa tim pengacaranya mengunjungi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Jakarta Selatan, pada Selasa (23/10) untuk melaporkan dugaan korupsi impor pangan, karena menurutnya kebijakan impor pangan yang dianggap “ugal – ugalan” belakangan ini sangat merugikan bangsa, khususnya bagi para petani.

“Impor pangan ini sangat merugikan bangsa kita, terutama petani, konsumen, dan ada dugaan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, kita akan melaporkan kepada KPK, memberikan bahan-bahan yang diperlukan untuk KPK mengambil tindakan lebih lanjut,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu juga, pakar ekonomi ini juga berharap KPK bisa bertindak cepat guna mengungkap beberapa indikasi tindak pidana korupsi dalam kebijakan impor pangan selama ini.

Padahal, menurut informasi dari Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso, stok beras dalam negeri masih aman, sehingga sebenarnya tidak dibutuhkan impor. Pria yang akrab dipanggil Buwas ini malah terlihat kesal ketika kebijakan impor beras dilakukan oleh pemerintah, dengan kondisi stok beras masih aman.

“Kita punya stok di akhir tahun ini tanpa penyerapan lagi itu ada 2,7 (juta ton beras), itu itungan pasti gak ngarang-ngarang karena saya bukan ahli itung-itungan,” Kata Budi Waseso.

Saking kesalnya, Budi Waseso menganggap pihak – pihak yang melakukan impor beras ini tidak memikirkan negara dan bangsa ini.

“Ada yang ngomong ‘perlu impor’, ini pikiran dari mana, saya juga bingung ini warga negara atau bukan, ini berpikir negara bangsa atau bukan.” katanya.

Malah menurut Buwas, ketersediaan gudang untuk menyimpan stok beras sudah penuh, sehingga pihaknya justru ingin menambah jumlah gudang untuk menambah kuota penyimpanan beras nasional.

“Jadi kalo saya mengeluhkan fakta gudang saya ini sudah tidak mampu menyimpan, saya harus menyewa gudang bahkan meminjam itu kan cost tambahan itu cost tambahan, ada yang jawab itu urusannya Bulog kalo soal gudang, (mengumpat),” ujar Buwas.

Dengan kondisi stok beras yang melimpah, tentu saja aneh rasanya, jika pemerintah melalui Kementerian Perdagangan mengambil kebijakan untuk melakukan impor beras. Hal itulah yang kemudian membuat Buwas dan Rizal Ramli meradang, dan akhirnya Rizal Ramli memutuskan untuk melaporkan dugaan korupsi untuk kebijakan tersebut.