BEKASI –  Kisruh terkait kompensasi kehadiran TPST Bantargebang dan sampah DKI Jakarta, antara Pemkot Bekasi dengan Pemprov DKI Jakarta, menuai komentar dari berbagai pihak. Satu di antaranya adalah mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama alias Ahok.

Dilansir akun Instagram terverifikasi miliknya @basukibtp yang dikelola oleh timnya, Ahok mem-posting tulisan yang dikuti dari buku ‘Kebijakan Ahok’ halaman 260 yang berbunyi berikut:

"Dana kompensasi yang diterima Pemerintah Kota Bekasi sebelum addendum berkisar Rp63 miliar menjadi Rp143 miliar per tahun.

Dana kompensasi ini digunakan untuk penanggulangan kerusakan lingkungan, pemulihan lingkungan, biaya kesehatan dan pengobatan, dan kompensasi dalam bentuk lain berupa bantuan langsung tunai.

Peningkatan dana kompensasi dengan status Bantargebang yang sebelumnya selalu dikelola oleh pihak ketiga. Saya tidak ingin ini kembali terjadi, Bantargebang harus dikelola secara mandiri oleh kami melalui Dinas Kebersihan DKI Jakarta.

Kenapa Saya sempat sangat marah kepada pengelola Bantargebang sebelumnya? Karena tidak pernah beres! Hasil audit menyatakan pengelola sampah sebelumnya (swasta) wanprestasi. Ada tiga poin soal wanprestasi, pertama pengelola sebelumnya tidak memenuhi kewajibannya dalam mencapai Finansial Closing sesuai dengan Surat Perjanjian, Kedua tidak memenuhi keseluruhan kewajiban menyerahkan laporan atas rekening khusus sebagaimana yang diwajibkan, lalu ketiga adalah pihak pengelola sampah ini dinyatakan tak melaksanakan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasana baru sebagaimana diwajibkan.”

Di masa Ahok menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, ia pun sempat mengalami kisruh yang sama, terkait pengelolaan dan kompensasi keberadaan TPST Bantargebang serta sampah DKI Jakarta. kala itu, ia sempat mempermasalahkan pengelolaan TPST Bantargebang oleh pihak swasta (PT Godang Tua Jaya) dan setiap tahun Pemprov DKI Jakarta harus membayar Rp 400 miliar.

Sumber http://infonitas.com/jakarta/pemerin...argebang/65386