tirto.id - Survei teranyar dari PPIM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta melalui proyek Convey Indonesia menyebutkan, sebagian besar guru di Indonesia setuju bahwa Islam adalah satu-satunya solusi untuk mengatasi persoalan masyarakat.

Dalam survei berjudul "Pelita yang Meredup: Potret Keberagaman Guru di Indonesia" yang diperkenalkan Selasa (16/10/2018) lalu, sebanyak 82,77 persen responden dari survei itu menyatakan hal tersebut.

Lebih lanjut lagi, sebanyak 40,36 persen setuju bahwa seluruh ilmu pengetahuan sudah ada dalam Al-Qur'an sehingga Muslim tidak perlu mempelajari ilmu pengetahuan yang bersumber dari barat.

Jumlah sampel guru dalam survei ini berjumlah 2.237 orang menggunakan teknik circular systematic random sampling berdasarkan jenis kelamin guru. Dilakukan dalam rentang waktu antara 6 Agustus hingga 6 September 2018, penelitian ini dilakukan di 34 provinsi di Indonesia dimana pada setiap provinsi dipilih kabupaten/kota secara acak (random) berdasarkan teknik probability proporsional to size (PPS) pada jumlah guru yang ada di tiap provinsi di Indonesia.

Secara umum, menurut survei ini, guru di Indonesia memang memiliki opini intoleransi dan opini radikal yang cukup tinggi dengan persentase masing-masing sebesar 50,87 persen dan 40,14 persen dari total responden.

Survei ini juga menemukan bahwa guru TK dan Raudhatul Athfal di Indonesia memiliki opini intoleran tertinggi dibandingkan dengan guru di institusi pendidikan lainnya.
Contoh dari opini intoleran adalah sebanyak 56 persen guru tidak setuju bahwa Non-Muslim boleh mendirikan sekolah berbasis agama di sekitar mereka.

Sementara itu, contoh dari opini radikal adalah sebanyak 33 persen guru setuju untuk menganjurkan orang lain agar ikut berperang mewujudkan negara Islam.

Survei ini menemukan keterkaitan antara penghasilan guru dengan fenomena intoleransi tersebut. Semakin rendah penghasilan guru, semakin tinggi pula opini dan intensi-aksi radikal guru.

Namun, semakin tinggi usia guru, maka makin rendah opini dan intensi-aksi radikal mereka.

Oleh karenanya, survei ini menganjurkan pemerintah untuk lebih memberikan perhatian terhadap kesejahteraan guru. Salah satu caranya adalah dengan membuat standar pembayaran minimum guru yang lebih baik tanpa membedakan status sekolahnya.