Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) tengah menyelidiki kasus suap perizinan proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi. Dalam kasus ini, Bupati Bekasi Neneng Hasanah telah ditetapkan sebagai tersangka suap.

Gubernur Jabar, Ridwan Kamil menegaskan, perizinan tata ruang, IMB dan Amdal proyek milik Lippo Group tersebut merupakan kewenangan Pemkab Bekasi. Dia menjelaskan, Pemprov Jabar hanya sekadar merekomendasikan.

"Perizinan (Tata ruang, Amdal, IMB dll) Meikarta adalah wewenang Pemkab Bekasi. Wewenang Pemprov adalah memberi rekomendasi tata ruang yang diajukan Pemkab. Dari 143 Ha yang diajukan Pemkab, Pemprov Jabar di zaman gubernur terdahulu, November 2017 merekomendasikan seluas 85 Ha," tulis Ridwan Kamil dalam akun Twitter resminya, dikutip merdeka.com, Minggu (21/10).

Menurut pria yang akrab disapa Emil ini, pihaknya telah melakukan kajian tentang sejauh mana proses proyek Meikarta tersebut. Hasilnya, memang tak ditemukan persoalan dari rekomendasi yang dikeluarkan Pemprov Jabar semasa Gubernur Ahmad Heryawan dan Wagub Deddy Mizwar.
"Dari kajian internal Pemprov, sementara ini tidak ada masalah fundamental tata ruang untuk yang 85 Ha. Namun jika ada masalah suap menyuap pada proses proyek ini di Pemkab Bekasi, maka Pemprov mendorong agar KPK menegakkan hukum dengan tegas dan adil karena sudah ranah pidana," tegas Emil.

Emil berjanji akan segera mendalami persoalan yang membelit CEO Lippo Group James Riady itu. Dia juga berjanji akan berlaku objektif melihat kisruh Meikarta yang tengah menjadi sorotan tersebut.

"Sementara itu sebagai Gubernur baru, saya akan secepatnya melakukan review dan kajian secara menyeluruh dan adil terkait menyikapi proyek ini baik 85 Ha yang direkomendasi di bulan Nov 2017 maupun menyikapi rencana di masa mendatang," tutup Emil.

Dalam kasus suap ini, KPK telah menahan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan 4 anak buahnya. Empat pejabat itu adalah Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Nahor, Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati, dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi.
Di kasus ini menangkap Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro. KPK juga menetapkan tiga orang lainnya sebagai tersangka pemberi suap. Yakni, Taryudi dan Fitra Djaja Purnama yang merupakan konsultan Lippo Group.

Sementara satu tersangka pemberi suap lainnya adalah Henry Jasmen yang merupakan pegawai Lippo Group. KPK juga telah menggeledah kediaman James Riady. [rnd]

https://www.merdeka.com/peristiwa/ri...a-masalah.html

Bank berhati-hati menyalurkan KPA proyek Meikarta

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Buntut kasus Meikarta membuat sejumlah bank berpikir dua kali dalam menyaluran kredit pemilikan rumah (KPR)/kredit pemilikan apartemen (KPA).
Bahkan, PT Bank Artha Graha Internasional Tbk mengatakan, sebelum kasus penangkapan sejumlah pejabat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus Meikarta, pihaknya sudah mengerem penyaluran KPR.

Direktur Konsumer Bank Artha Graha Indrastomo Nugroho dalam keterangan resminya kepada Kontan.co.id menyebut, sejak akhir tahun 2017 perusahaan sudah melakukan penelaahan lebih lanjut terkait kasus tersebut secara internal.
Pihaknya juga melakukan pengkajian ulang terkait kerjasama yang dilakukan antara dua perusahaan, utamanya dikarenakan beredarnya berita-berita tentang proyek Meikarta yang kurang positif.

"Sehingga untuk penyaluran KPR kami menunggu informasi yang lebih positif tentang berbagai isu yang ada, khususnya tentang perizinan atas proyek itu sendiri," ujarnya Indrastomo. Sayangnya, bank milik taipan ini belum merinci secara detail jumlah eksposur KPR yang diberikan ke nasabah terkait proyek Meikarta

Sedikti berbeda dengan Bank Artha Graha, PT Bank CIMB Niaga Tbk mengatakan pihaknya tidak mempunyai eksposur kredit pemilikan apartemen (KPA) dengan Meikarta.

Direktur Konsumer CIMB Niaga Lani Darmawan menambahkan dalam penyaluran kredit pihaknya selalu mengikuti aturan yang ada dan mengedepankan prinsip kehati-hatian atau prudensial.
"Kami selalu mengikuti aturan yagna ada termasuk secara pruden menyalurkan pembiayaan. Kami belum mempunyai eksposur KPA dengan Meikarta. Walaupun, fasilitas KPA bisa ditawarkan kepada calon debitur," tuturnya.

Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Direktur Operasional Lippo Group sebagai tersangka terkait kasus dugaan suap ke Bupati dan beberapa pejabat dinas terkait di Kabupaten Bekasi terkait Meikarta. KPK masih mendalami kasus ini dengan memeriksa beberapa saksi dan mengumpulkan bukti dokumen terkait.