ALIH-ALIH DUKUNG DIVESTASI SAHAM FREEPORT DEMI KEDAULATAN NEGARA, KOMISI VII MALAH GANGGU KARENA TIDAK MENGERTI PROSES


Dalam dokumen LAPORAN SINGKAT RDP KOMISI VII DGN DIRJEN MINERBA, DIRUT INALUM, DIRUT PTFI tanggal 18 Oktober kemarin tertulis lah poin no 2 yang isinya: 

... No 2. Komisi VII DPR RI mendapatkan penjelasan bahwa divestasi saham PT Freeport Indonesia masih belum terealisasi, untuk itu Komisi VII DPR RI meminta kepada pejabat tinggi terkait agar memberikan pernyataan yang benar kepada rakyat mengenai proses divestasi saham PT Freeport Indonesia..

Kata-kata BELUM TEREALISASI disitu dan digabungkan dengan permintaan agar memberikan PERNYATAAN YANG BENAR KEPADA RAKYAT menyiratkan adanya sesuatu yang disembunyikan dalam proses divestasi saham PT Freeport Indonesia ini agar kembali ke pangkuan ibu pertiwi.

Setelah 51 tahun rakyat Indonesia hanya menikmati sebagian kecil dan tidak punya kendali atas kekayaan alam tanah papua, baru di pemerintahan sekarang lah, kedaulatan mineral itu yang kaya raya itu AKAN berada di kendali anak bangsa. PT INDONESIA ASAHAN ALUMUNIUM (INALUM) yang kepemilikan nya 100% milik Republik Indonesia akan memegang kendali atas PT FREEPORT INDONESIA (PTFI) dengan membeli 51% dari PTFI. 

Proses ini tidak semudah membalik tangan, kita tidak sedang membeli tahu bulat pinggir jalan, ini deal bisnis ratusan trilyun yang melibatkan banyak pihak dan dokumen, tapi penting untuk Indonesia dan kedaulatan mineral Indonesia ke depan. 

SUDAH CUKUP STOP selama 51 tahun ini kita dibodohi dan dibohongi oleh kroni-kroni penguasa dan pengusaha yang mengambil keuntungan dari memerah PTFI untuk kepentingan golongannya saja. Freeport Indonesia harus dimanfaatkan untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia.

Dengan latar belakang ini maka CUKUP DAN MALAH TIDAK LUCU ucapan dan suara anggota Komisi VII DPR yang mempertanyakan seolah-olah proses divestasi ini adalah sebuah kebohongan publik.

Divestasi 51% Saham Freeport ini adalah sebuah PROSES! Dan setiap tahapan pentingnya selalu diumumkan ke publik:

- 12 Jul 2018, Head of Agreement (HoA) ditandatangani
- 27 Sep 2018, Sales and Purchase Agreement (SPA), ditandatangi


Dan proses ini akan terus berlanjut hingga DALAM RENCANA, di bulan DESEMBER 2018 ini semua proses akan selesai, termasuk transaksi dan pembayarannya.

Dalam perjalanan singkat beberapa bulan ini INALUM dan pemerintah butuh dukungan dari semua pihak, dan bukan GAANGGUAN tidak penting yang mempertanyakan proses dan menyebarkan seolah-olah proses ini adalah sebuah kebohongan hanya gara-gara belum terealisasi.

BAPAK2X, IBU2X ANGGOTA DPR YANG TERHORMAT, hanya karena sebuah proses belum "TEREALISASI" bukan berarti prosesnya tidak BERJALAN. Sabar. Tenang. Dan yang penting, tidak perlu ganggu-ganggu. 

#DUKUNGDIVESTASIFREEPORT