Ketua DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon mengunggah dokumen hasil Rapat Komisi VII DPR RI bersama Kementerian ESDM, Inalum dan Freeport Indonesia mengenai klaim divestasi saham PT Freeport sebesar 51 persen.

Hal tersebut diunggahnya lewat akun Twitter @jansen_jsp, Kamis (18/10/18).

Dalam cuitannya, Jansen mengatakan dalam Rapat Komisi VII DPR, pihak Inalum sama sekali belum membayar sepeser pun kepada Freeport terkait divestasi saham 51 persen.

Karenanya, pernyataan pemerintah yang menyebut 51 persen saham Freeport sudah ditangan, merupakan sebuah kebohongan.

“Mari baca Rapat Komisi VII ini baik².

“Aneh saja, sejak awal dibuming-bumingkan kalau Freeport sdh diambil sahamnya 51%. Skrg beda lagi. Bedanya, skrg Inalum yg diminta mengakuisisi belum melakukan pembayaran satu perak, pun”.

–BOHONG LAGI INI NAMANYA!” cuitnya.

“Ini hasil Rapat Komisi VII @DPR_RI @KementerianESDM, @INALUM_Official @IDFreeport.

–Point 2 jelas! Bahwa divestasi saham Freeport belum terealisasi. Utk itu DPR meminta pemerintah MEMBERI PERNYATAAN YG BENAR KPD RAKYAT. Keras ini!

–Jd BOHONG 51% saham Freeport sudah ditangan!” tulisnya.

Sebelumnya, pada Rabu (17/10/18) Komisi VII DPR menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bambang Gatot Ariyono dan Dirut PT Inalum (Persero) Budi Gunadi Sadikin.

Putusan atau kesimpulan rapat yang dipimpin Ketua Komisi VII DPR Gus Irawan Pasaribu itu menyebutkan, parlemen telah mendapat penjelasan jika divestasi saham Freeport masih belum terealisasi.

“komisi VII DPR meminta kepada pejabat tinggi terkait untuk memberikan pernyataan yang benar kepada rakyat mengenai proses divestasi sahap PT Freeport Indonesia,” bunyi poin kedua putusan rapat yang digelar di Ruang Rapat Komisi VII DPR, Gedung Nusantara I itu.