- Beranda
- Berita dan Politik
Subsidi di APBN Jebol, Distribusi BBM Akan Dikendalikan ...
...
TS
naniharyono2018
Subsidi di APBN Jebol, Distribusi BBM Akan Dikendalikan ...
Subsidi di APBN Jebol, Distribusi BBM Akan Dikendalikan
18 October 2018 14:30
Foto: dok Pertamina
Jakarta, CNBC Indonesia- Kuota subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan LPG dalam APBN 2018 jebol. Kementerian Keuangan mencatat subsidi yang dikucurkan pemerintah untuk BBM dan LPG mencapai 115,9% dari target.
Rincian realisasinya adalah Rp 54,3 triliun per 30 September 2018. Subsidi BBM dan LPG naik 96,7% dibanding realisasi di periode serupa tahun lalu yang hanya Rp 27,6 triliun.
Dari sisi volume, data PT Pertamina (Persero) menunjukkan per 15 Oktober 2018 konsumsi solar sudah mencapai 82% dari kuota yang ditetapkan tahun ini. Total kuota solar bersubsidi pada tahun ini yang sebesar 14,6 juta KL, realisasinya sebesar 12 juta KL.
Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas), Fanshurullah Asa, mengatakan untuk volume BBM subsidi memang di bawah kuota, tetapi pemerintah memastikan pasokan masih aman ke masyarakat. "Masih aman. Untuk volume bbm Solar dan Premium under kuota dan BPH akan kawal agar kuota tidak terlampaui," kata Ifan, sapaan Fanshurullah, dalam pesan singkatnya ke CNBC Indonesia, Kamis (18/10/2018).
Selain pengendalian dalam 3 bulan ke depan, BPH juga akan melakukan pengawasan untuk mencegah kebocoran bekerja sama dengan kepolisian. "Juga dengan pemberlakukan digitalisasi nozzle di SPBU," jelasnya.
Saat ini, SPBU yang sudah terdigitalisasi mencapai 68 SPBU di seluruh Jawa. Akhir tahun, BPH menargetkan digitalisasi bisa terdapat di 160 SPBU di Jawa.
BPH dalam paparan di DPR sebelumnya juga memaparkan untuk konsumsi BBM Premium sampai 15 Oktober 2018 sudah mencapai 57,46% dari kuota 11,8 juta KL yang ditetapkan tahun ini.
https://www.cnbcindonesia.com/news/2...n-dikendalikan
Setiap Harga Minyak Naik US$ 1, Subsidi BBM Bengkak Rp 3,1 T
17 October 2018 15:08
Foto: Ilustrasi Pengisian BBM di SPBU Pertamina (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
Jakarta, CNBC Indonesia- Subsidi BBM dan LPG di 2018 sudah lewati kuota, atau jebol dari pagu yang ditargetkan pemerintah. Realisasi hingga 30 September, subsidi BBM sudah sentuh Rp 54,3 triliun atau 115,9 dari target.
Pengamat energi Reforminer Institute Pri Agung Rakhmanto menjelaskan, berdasarkan asumsi makro energi, sensitivitas RAPBN 2019 terhadap fluktuasi (peningkatan) harga minyak cukup besar. Ia mengatakan, simulasi Reforminer menemukan, tambahan subsidi BBM (solar, minyak tanah), dari setiap kenaikan harga minyak sebesar US$ 1/barel adalah sekitar Rp 3,11 triliun.
Sementara jika nilai tukar rupiah melemah sebesar p 100 per dolar AS, maka kebutuhan anggaran subsidi BBM akan meningkat sekitar Rp 1,51 triliun.
Jika pada kondisi tertentu secara bersamaan harga minyak meningkat sebesar US$ 1/barel, dan nilai tukar rupiah melemah sebesar Rp 100 per dolar AS, kebutuhan anggaran subsidi energi dari BBM akan meningkat sekitar Rp 4,63 triliun.
"Kebutuhan anggaran subsidi energi akan lebih besar lagi jika memperhitungkan tambahan alokasi anggaran subsidi LPG 3 kg dan subsidi listrik," ujar Pri Agung saat dihubungi Rabu (17/10/2018).
Dengan begitu, lanjut Pri Agung, memang kemungkinan realisasi penyaluran subsidi energi pasti akan melebihi yang dianggarkan, karena terjadi deviasi di dua varibel utamanya, yakni nilai tukar rupiah yang melemah dan harga minyak yang meningkat.
"Untuk menekannya, ya mau tidak mau caranya dengan mengurangi subsidi tersebut," tutur Pri Agung.
Foto: infografis/AGRESIVITAS PARA PRESIDEN MENGURANGI BENSIN SUBSIDI/Aristya Rahadian Krisabella
Soal beban terhadap RI dari harga minyak ini sebelumnya juga pernah diungkap oleh Tim Riset Bank Mandiri dalam Econmark Edisi Juli 2018. Tim riset menghitung setiap harga minyak naik US$ 1 maka PT Pertamina (Persero) bisa merugi Rp 3,1 triliun.
Begitu juga dengan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar, setiap dolar menguat Rp 100 terhadap rupiah Pertamina dihitung berpotensi rugi operasional Rp 1,6 triliun.
"Dan perlu dicatat tekanan dari harga minyak dan batu bara ini masih tinggi melihat kondisi faktor geopolitik dan permintaan saat ini," tulis tim riset.
https://www.cnbcindonesia.com/news/20181017145904-4-37776/setiap-harga-minyak-naik-us--1-subsidi-bbm-bengkak-rp-31-t
Subsidi Solar & LPG Tembus Rp 54 T, Kuota BBM di APBN Jebol!
17 October 2018 10:57
Foto: Foto/Konferensi pers APBN KITA/chandra G Asmara
Jakarta, CNBC Indonesia- Terus naiknya harga minyak dunia diikuti konsumsi bahan bakar yang masih tinggi, membuat pemerintah kewalahan membendung pertumbuhan pos belanja subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan LPG yang terus membengkak.
Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan per 30 September 2018, realisasi penyaluran subsidi BBM sudah menyentuh Rp 54,3 triliun. Angka ini jauh melewati kuota yang ditetapkan pemerintah dalam APBN 2018 yang hanya sebesar Rp 46,9 triliun atau capai 115,9% dari target.
Angka ini juga melonjak 96,7% dibanding realisasi di periode serupa tahun lalu, di 2017 subsidi BBM dan LPG per 30 September hanya habiskan Rp 27 triliun.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani pun menjelaskan di balik tingginya realisasi subsidi BBM ini. "Subsidi BBM dan LPG ada melunasi tunggakan Rp 12 triliun, Ini sedikit melampaui dari pagunya," kata Askolani dalam konferensi pers APBN Kita di kantornya, Rabu (17/10/2018).
Ia menambahkan bahwa pos subsidi ini masih akan lebih naik lagi karena ada penyesuaian subsidi untuk solar yang dari Rp 500 per liter menjadi Rp 200 per liter. "Itu akan menambah pada belanja subsidi untuk dukung kebijakan yang ditetapkan di 2018," paparnya.
Kenaikan juga tercatat signifikan di pos subsidi listrik yang mencapai Rp 38,2 triliun atau 80,2% lebih tinggi dibanding realisasi periode serupa tahun lalu yang hanya 30,5 triliun.
https://www.cnbcindonesia.com/news/20181017104650-4-37716/subsidi-solar-lpg-tembus-rp-54-t-kuota-bbm-di-apbn-jebol
-----------------------------
Untuk mengendalikan supply BBM, gampang, tiru modelnya Anies di Jakarta yaitu bikin giliran ganjil-genap untuk kendaraan yang boleh jalan di suatu wilayah. Kan otomatis konsumsi BBM bisa dikurangi separoh tuh!
18 October 2018 14:30
Foto: dok Pertamina
Jakarta, CNBC Indonesia- Kuota subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan LPG dalam APBN 2018 jebol. Kementerian Keuangan mencatat subsidi yang dikucurkan pemerintah untuk BBM dan LPG mencapai 115,9% dari target.
Rincian realisasinya adalah Rp 54,3 triliun per 30 September 2018. Subsidi BBM dan LPG naik 96,7% dibanding realisasi di periode serupa tahun lalu yang hanya Rp 27,6 triliun.
Dari sisi volume, data PT Pertamina (Persero) menunjukkan per 15 Oktober 2018 konsumsi solar sudah mencapai 82% dari kuota yang ditetapkan tahun ini. Total kuota solar bersubsidi pada tahun ini yang sebesar 14,6 juta KL, realisasinya sebesar 12 juta KL.
Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas), Fanshurullah Asa, mengatakan untuk volume BBM subsidi memang di bawah kuota, tetapi pemerintah memastikan pasokan masih aman ke masyarakat. "Masih aman. Untuk volume bbm Solar dan Premium under kuota dan BPH akan kawal agar kuota tidak terlampaui," kata Ifan, sapaan Fanshurullah, dalam pesan singkatnya ke CNBC Indonesia, Kamis (18/10/2018).
Selain pengendalian dalam 3 bulan ke depan, BPH juga akan melakukan pengawasan untuk mencegah kebocoran bekerja sama dengan kepolisian. "Juga dengan pemberlakukan digitalisasi nozzle di SPBU," jelasnya.
Saat ini, SPBU yang sudah terdigitalisasi mencapai 68 SPBU di seluruh Jawa. Akhir tahun, BPH menargetkan digitalisasi bisa terdapat di 160 SPBU di Jawa.
BPH dalam paparan di DPR sebelumnya juga memaparkan untuk konsumsi BBM Premium sampai 15 Oktober 2018 sudah mencapai 57,46% dari kuota 11,8 juta KL yang ditetapkan tahun ini.
https://www.cnbcindonesia.com/news/2...n-dikendalikan
Setiap Harga Minyak Naik US$ 1, Subsidi BBM Bengkak Rp 3,1 T
17 October 2018 15:08
Foto: Ilustrasi Pengisian BBM di SPBU Pertamina (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
Jakarta, CNBC Indonesia- Subsidi BBM dan LPG di 2018 sudah lewati kuota, atau jebol dari pagu yang ditargetkan pemerintah. Realisasi hingga 30 September, subsidi BBM sudah sentuh Rp 54,3 triliun atau 115,9 dari target.
Pengamat energi Reforminer Institute Pri Agung Rakhmanto menjelaskan, berdasarkan asumsi makro energi, sensitivitas RAPBN 2019 terhadap fluktuasi (peningkatan) harga minyak cukup besar. Ia mengatakan, simulasi Reforminer menemukan, tambahan subsidi BBM (solar, minyak tanah), dari setiap kenaikan harga minyak sebesar US$ 1/barel adalah sekitar Rp 3,11 triliun.
Sementara jika nilai tukar rupiah melemah sebesar p 100 per dolar AS, maka kebutuhan anggaran subsidi BBM akan meningkat sekitar Rp 1,51 triliun.
Jika pada kondisi tertentu secara bersamaan harga minyak meningkat sebesar US$ 1/barel, dan nilai tukar rupiah melemah sebesar Rp 100 per dolar AS, kebutuhan anggaran subsidi energi dari BBM akan meningkat sekitar Rp 4,63 triliun.
"Kebutuhan anggaran subsidi energi akan lebih besar lagi jika memperhitungkan tambahan alokasi anggaran subsidi LPG 3 kg dan subsidi listrik," ujar Pri Agung saat dihubungi Rabu (17/10/2018).
Dengan begitu, lanjut Pri Agung, memang kemungkinan realisasi penyaluran subsidi energi pasti akan melebihi yang dianggarkan, karena terjadi deviasi di dua varibel utamanya, yakni nilai tukar rupiah yang melemah dan harga minyak yang meningkat.
"Untuk menekannya, ya mau tidak mau caranya dengan mengurangi subsidi tersebut," tutur Pri Agung.
Foto: infografis/AGRESIVITAS PARA PRESIDEN MENGURANGI BENSIN SUBSIDI/Aristya Rahadian KrisabellaSoal beban terhadap RI dari harga minyak ini sebelumnya juga pernah diungkap oleh Tim Riset Bank Mandiri dalam Econmark Edisi Juli 2018. Tim riset menghitung setiap harga minyak naik US$ 1 maka PT Pertamina (Persero) bisa merugi Rp 3,1 triliun.
Begitu juga dengan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar, setiap dolar menguat Rp 100 terhadap rupiah Pertamina dihitung berpotensi rugi operasional Rp 1,6 triliun.
"Dan perlu dicatat tekanan dari harga minyak dan batu bara ini masih tinggi melihat kondisi faktor geopolitik dan permintaan saat ini," tulis tim riset.
https://www.cnbcindonesia.com/news/20181017145904-4-37776/setiap-harga-minyak-naik-us--1-subsidi-bbm-bengkak-rp-31-t
Subsidi Solar & LPG Tembus Rp 54 T, Kuota BBM di APBN Jebol!
17 October 2018 10:57
Foto: Foto/Konferensi pers APBN KITA/chandra G Asmara
Jakarta, CNBC Indonesia- Terus naiknya harga minyak dunia diikuti konsumsi bahan bakar yang masih tinggi, membuat pemerintah kewalahan membendung pertumbuhan pos belanja subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan LPG yang terus membengkak.
Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan per 30 September 2018, realisasi penyaluran subsidi BBM sudah menyentuh Rp 54,3 triliun. Angka ini jauh melewati kuota yang ditetapkan pemerintah dalam APBN 2018 yang hanya sebesar Rp 46,9 triliun atau capai 115,9% dari target.
Angka ini juga melonjak 96,7% dibanding realisasi di periode serupa tahun lalu, di 2017 subsidi BBM dan LPG per 30 September hanya habiskan Rp 27 triliun.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani pun menjelaskan di balik tingginya realisasi subsidi BBM ini. "Subsidi BBM dan LPG ada melunasi tunggakan Rp 12 triliun, Ini sedikit melampaui dari pagunya," kata Askolani dalam konferensi pers APBN Kita di kantornya, Rabu (17/10/2018).
Ia menambahkan bahwa pos subsidi ini masih akan lebih naik lagi karena ada penyesuaian subsidi untuk solar yang dari Rp 500 per liter menjadi Rp 200 per liter. "Itu akan menambah pada belanja subsidi untuk dukung kebijakan yang ditetapkan di 2018," paparnya.
Kenaikan juga tercatat signifikan di pos subsidi listrik yang mencapai Rp 38,2 triliun atau 80,2% lebih tinggi dibanding realisasi periode serupa tahun lalu yang hanya 30,5 triliun.
https://www.cnbcindonesia.com/news/20181017104650-4-37716/subsidi-solar-lpg-tembus-rp-54-t-kuota-bbm-di-apbn-jebol
Quote:
Perluasan Aturan Ganjil Genap Diperpanjang Hingga 13 Oktober 2018
31/07/2018, 17:37 WIB
Mobil yang melanggar peraturan pembatasan kendaraan berdasarkan nomor pelat ganji dan genap mulai dialihkan di Simpang Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (18/7/2018)(Stanly Ravel)
JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, perluasan pembatasan kendaraan berdasarkan pelat nomor ganjil dan genap untuk sementara akan dilakukan hingga acara Asian Para Games 2018 selesai, yaitu pada 6-13 Oktober mendatang. Ia mengatakan, perpanjangan itu berdasarkan hasil diskusi yang dilakukan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).
"Teman-teman TGUPP tadi mengingatkan, jadi kami implementasikan perluasan ganjil genap ini dari Asian Games hingga Asian Para Games," kata Sandi di Gedung Smesco, Jakarta Selatan, Selasa (31/7/2018). Menurut Sandiaga, setelah Asian Para Games, pihaknya akan melakukan evaluasi apakah perluasan aturan ganjil genap akan dipermanenkan atau berakhir usai acara tersebut. Hal itu akan dibicarakan antara Pemprov DKI, Ditlantas Polda Metro Jaya, beserta pemangku kepentingan lainnya.
"Setelah Asian Para Games, kami pastikan akan ada evaluasi. Apakah akan diberlakukan permanen atau tidak. Tapi kami harus melibatkan masyarakat, kepolisian, dan semua unsur untuk memberikan pandangannya," ujar Sandiaga.
Uji coba perluasan sistem ganjil-ganjil di Jakarta dan sekitarnya dimulai pada 2 hingga 31 Juli ini. Aturan itu akan secara resmi diberlakukan pada 1 Agustus 2018. Selama Asian Games 2018, yaitu pada 18 Agustus hingga 2 September mendatang, sistem itu akan diterapkan Senin hingga Minggu dimulai pukul 06.00 WIB sampai 21.00. Itu artinya sistem tersebut akan diberlakukan selama 15 jam setiap hari.
https://megapolitan.kompas.com/read/2018/07/31/17370551/perluasan-aturan-ganjil-genap-diperpanjang-hingga-13-oktober-2018.
31/07/2018, 17:37 WIB
Mobil yang melanggar peraturan pembatasan kendaraan berdasarkan nomor pelat ganji dan genap mulai dialihkan di Simpang Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (18/7/2018)(Stanly Ravel)
JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, perluasan pembatasan kendaraan berdasarkan pelat nomor ganjil dan genap untuk sementara akan dilakukan hingga acara Asian Para Games 2018 selesai, yaitu pada 6-13 Oktober mendatang. Ia mengatakan, perpanjangan itu berdasarkan hasil diskusi yang dilakukan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).
"Teman-teman TGUPP tadi mengingatkan, jadi kami implementasikan perluasan ganjil genap ini dari Asian Games hingga Asian Para Games," kata Sandi di Gedung Smesco, Jakarta Selatan, Selasa (31/7/2018). Menurut Sandiaga, setelah Asian Para Games, pihaknya akan melakukan evaluasi apakah perluasan aturan ganjil genap akan dipermanenkan atau berakhir usai acara tersebut. Hal itu akan dibicarakan antara Pemprov DKI, Ditlantas Polda Metro Jaya, beserta pemangku kepentingan lainnya.
"Setelah Asian Para Games, kami pastikan akan ada evaluasi. Apakah akan diberlakukan permanen atau tidak. Tapi kami harus melibatkan masyarakat, kepolisian, dan semua unsur untuk memberikan pandangannya," ujar Sandiaga.
Uji coba perluasan sistem ganjil-ganjil di Jakarta dan sekitarnya dimulai pada 2 hingga 31 Juli ini. Aturan itu akan secara resmi diberlakukan pada 1 Agustus 2018. Selama Asian Games 2018, yaitu pada 18 Agustus hingga 2 September mendatang, sistem itu akan diterapkan Senin hingga Minggu dimulai pukul 06.00 WIB sampai 21.00. Itu artinya sistem tersebut akan diberlakukan selama 15 jam setiap hari.
https://megapolitan.kompas.com/read/2018/07/31/17370551/perluasan-aturan-ganjil-genap-diperpanjang-hingga-13-oktober-2018.
-----------------------------
Untuk mengendalikan supply BBM, gampang, tiru modelnya Anies di Jakarta yaitu bikin giliran ganjil-genap untuk kendaraan yang boleh jalan di suatu wilayah. Kan otomatis konsumsi BBM bisa dikurangi separoh tuh!
Diubah oleh naniharyono2018 19-10-2018 02:08
0
1.4K
13
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita dan Politik
670.7KThread•40.8KAnggota
Terlama
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru