Jokowi Bisa Diimpeach (gara2 Defisit APBN >3%)

Beranda

...

Berita dan Politik
Jokowi Bisa Diimpeach (gara2 Defisit APBN >3%)

madcabonger2018

16-10-2018 06:38

Jokowi Bisa Diimpeach (gara2 Defisit APBN >3%)

Jokowi Bisa Diimpeach
SELASA, 16 OKTOBER 2018 , 12:23:00 WIB

Jokowi/Net

RMOL. Joko Widodo (Jokowi) bisa diimpeach atau dicopot dari jabatannya sebagai presiden. Pasal pemakzulan yang dapat didakwakan kepada Jokowi adalah defisit anggaran.

"Defisit anggaran sudah lebih 3 persen. Presiden harus diimpeach!" kata politisi senior Djoko Edhi Abdurrahman kepada Kantor Berita Politik RMOL, sesaat lalu (Selasa, 16/10).

Djoko Edhie merujuk UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pasal 12 Ayat 3 dalam UU tersebut tegas dinyatakan bahwa defisit anggaran dibatasi maksimal 3 persen.

"Itu hukum besi fiskal kita. Presiden memenuhi syarat untuk diimpeach," katanya.

Mantan anggota Komisi 3 DPR ini bercerita dulu kebijakan tax amnesty diambil dalam rangka mengurangi defisit anggaran. Kebijakan ini dibuat karena mestinya untuk menutup defisit harus mencari utang Rp 600 triliun.

"DPR bicara dong. Dulu DPR bicara juga soal tax amenesti. Defisit sudah lebih 3 persen dari sebulan lalu, sudah lama. Ya kalau nggak, Mukidi harus tahu diri. Harus mundur!" tukas Djoko Edhie.
https://politik.rmol.co/read/2018/10/16/362126/Jokowi-Bisa-Diimpeach-

Quote:

Tanggapi #2019GantiPresiden, Moeldoko: Sabar Dikit Kenapa?
Rabu 06 Juni 2018, 17:36 WIB

Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko (Nurin/detikcom)

Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menanggapi soal tagar (hashtag) dan lagu #2019GantiPresiden yang marak di media sosial. Moeldoko memberikan imbauan khusus kepada pegiat gerakan tersebut.

"Imbauan saya, sabar dikit kenapa sih? Wong 2019 masih lama," kata Moeldoko saat ditemui di kantornya, Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/6/2018).

Moeldoko menambahkan, gerakan hashtag tersebut akan terkalahkan dengan kinerja pemerintah. Untuk itu, kata Moeldoko, kenapa Presiden Jokowi selalu menegaskan menteri Kabinet Kerja untuk fokus dalam bekerja dan tidak terbawa situasi politik.

"Saya pikir hashtag akan terkalahkan dengan kinerja. Untuk itu Presiden dalam setiap kesempatan menekankan para menterinya jangan terpengaruh sitausi politk saat ini. Tetap kerja tekun,kerja keras, concern, fokus, karena itulah yang akan dilihat oleh masyarakat," katanya.

"Yang akan dirasakan masyarakat kinerja, bukan sekedar tulisan, bukan sekedar hashtag," tambahnya.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung juga menanggapi soal gerakan hashtag tersebut. Pramono menilai gerakan itu sebagai bagian dari lucu-lucuan berdemokrasi.

"Kami terus terang tentunya sebagai partai atau pendukung Presiden Jokowi, kami melihat itu bagian dari lucu-lucuan saja," katanya.

Pramono menambahkan, berdasarkan hasil survei, gerakan #2019GantiPresiden tersebut juga tidak berpengaruh banyak terhadap elektabilitas Jokowi. Hal itulah yang membuat Pramono menilai gerakan tersebut sebagai bagian dari seru-seruan demokrasi.

"Sekarang ini masyarakat, rakyat, pemilih kita ini kan sudah sangat cerdas. Mereka tahu ini motif politik apa dan sebagainya. Sekarang ini mereka sudah punya pilihan preferensi itu sudah ada. Apalagi dari hasil survei yang berkali-kali dilakukan oleh lembaga survei, lembaga survei mana pun, posisi Pak Jokowi tidak berubah dengan hanya karena hashtag, karena lagu. Jadi menurut saya seru-seruan saja, demokrasi kita punya pilihan. Bahkan kalau Via Valen nyanyi lagu yang seru juga," jelasnya.
https://news.detik.com/berita/4056449/tanggapi-2019gantipresiden-moeldoko-sabar-dikit-kenapa

Moeldoko sebut peran Projo sejajar dengan tentara dan polisi
Sabtu, 15 September 2018 17:33

Moeldoko di Rakernas Projo. ©2018 Merdeka.com/Liputan6.com

Merdeka.com - Kepala staf kepresidenan Jenderal Moeldoko menghadiri Rakernas relawan Joko Widodo, Projo, di Grand Sahid Jakarta. Dalam kesempatan itu, dia meminta agar seluru akar rumput relawan Projo menjadi penyeimbang dalam berbangsa.

Dia juga menyampaikan peran Projo berada di posisi sama dengan tentara ataupun polisi, sama-sama menjaga keutuhan NKRI.

"Tentara, polisi, Projo memiliki sikap yang sama. Anda harus bisa menjadi anak penyeimbang, anda harus bisa menjadi alat antara masyarakat yang ada di bawah dengan pemerintah," kata Moeldoko, Jakarta Pusat, Sabtu (15/9).

Kepada Projo, mantan Panglima TNI ini beralasan ajakannya itu lantaran masih adanya upaya segelintir pihak mengubah ideologi ataupun sistem negara Indonesia. Hingga dengan tegas, ia bahkan menantang apapun upaya yang mengusik presiden dalam menjalankan tugas akan berhadapan dengannya.

"Kalau presiden diganggu Moeldoko berdiri paling depan," tukasnya.

"Jangan lagi bicara minoritas mayoritas, sepanjang bangsa ini masih bicara minoritas mayoritas maka sesungguhnya kebangsaan kita belum utuh kita ditakdirkan Yang Maha Kuasa seperti ini (beragam suku, budaya, dan latar belakang)," tambah Moeldoko.

Sementara itu rakernas ke-4 Projo dihadiri oleh beberapa menteri kabinet seperti Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Energi Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo. Ketua tim kampanye nasional koalisi Jokowi-Ma'ruf, Erick Thohir juga bakal hadir dalam rakernas tersebut. Direncanakan, rakernas hari kedua akan ditutup oleh Presiden Joko Widodo
https://www.merdeka.com/politik/moeldoko-sebut-peran-projo-sejajar-dengan-tentara-dan-polisi.html

-------------------------

Dibiarin aja, sabar dikit kenapa sih ... ditunggu saja sebentar lagi, ntar ggak sampai setahun lagi, lengser sendirilah!
Mau bikin acara ''impech'' itu biaya terlalu sosialnya terlalu mahal. Belum lagi kalo Pro-Jo nekad dan bikin kekacauan di negeri ini. Bisa jadi perang sodara model 1965 jilid 2 terulang akan kembali!

emoticon-No Hope