Presiden Joko Widodo meninjau lokasi terdampak gempa dan tsunami di Palu, Minggu (30/9/2018).


ANGGOTA Komisi V DPR dari Partai Gerindra Bambang Haryo Soekartono mengatakan, gempa dan tsunami di Palu dan Donggala , Sulawesi Tengah, merupakan teguran Tuhan kepada pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

Teguran itu, kata anggota legislatif dari Daerah Pilihan (Dapil) Jawa Timur I tersebut, berangkat dari keputusan pemerintah yang memotong anggraan operasional Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menjadi Rp 1,7 hingga Rp 1,8 triliun, padahal kebutuhan diketahui sebesar Rp 2,6 triliun per tahun.

Selain itu, pemerintah juga mengurangi anggaran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) hanya sebesar Rp 2,1 hingga Rp 2,2 triliun per tahun, dari kebutuhan sebesar Rp 4,2 triliun per tahun. Padahal, Basarnas dituntut agar bekerja maksimal, dan percepatan pertolongan harus memiliki respons time paling lambat tujuh hari.

Pernyataan Bambang dalam rapat paripurna di Gedung DPR pada Selasa (2/10/2018) itu, diposting kembali lewat akun @WikiDPR1. Wiki DPR merupakan akun sosial media DPR yang menyampaikan LiveTweet Rapat Komisi 1, 2, 3, Badan Legislasi, dan Paripurna di Gedung DPR.

"#paripurna142 Bambang H @gerindra #jatim1: km sangat prihatin & berduka cita atas kejadian di Palu . Ini adalah bentuk kekurangpedulian pemerintah terhadap nyawa publik. Krn (pemerintah) waktu di kom5 (Komisi V) sempat WO meninggalkan ruangan krn anggaran @infoBMKG diturunkan dr 2,9 T jd 1,7 T. Anggaran @SAR_NASIONAL diturunkan 4,9 T jd 1,9 T. Anggaran ttp dipotong,' jelas Bambang.

"Terus terang ini adalah teguran dari Tuhan kepada pemerintah sebab anggaran BMKG dan Basarnas diturunkan. Padahal mereka melakukan deteksi dini dan seharusnya nyawa dijamin oleh negara. Pemerintah sudah melanggar UU," sambungnya.

Kekecewaannya pun memuncak. Bambang meminta agar Komisi V yang membidangi Perhubungan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Pembangunan Pedesaan dan Kawasan Tertinggal, Meteorologi, Klimatologi & Geofisika, dapat menekan pihak kepolisian.

Sebab, katanya, pemotongan anggaran mengakibatkan deteksi dini bencana menjadi lemah, yang berujung pada jatuhnya ribuan korban jiwa dalam bencana.

"Dan terus terang dgn adanya pemotongan (lebih dari 51%) menyebabkan hilangnya nyawa publik. Kementerian Keuangan dan Bappenas wajib dijadikan tersangka. Kepolisian harus berani menangkap kementerian tersebut. mohon bapak pimpinan dan anggota DPR RI utk desak kepada pemerintah," ungkap Bambang.

"Evakuasi tg dilakukan pemerintah sangat minim, jgn dr udara tp dr laut. Knp kapal Pelni tdk digerakkan. Ini bukti pemerintah tdk perduli nyawa publik. Mohon desak pemerintah," tegasnya.
Sedangkan Mukhamad Misbakhun, anggota Komisi V DPR dari Partai Golkar menyebut agar bencana tidak dipolitisasi. Sebab, bencana gempa bumi dan tsunami di Palu dan Donggala merupakan duka bersama.

"#paripurna142 Misbakhun @Golkar5 #jatim2: sy sampaikan duka mendalam terhadap musibah yg kita alami di Donggala & Palu . Ini adalah keprihatinan sbg sesama anak bangsa. pemerintah sdg membahas RAPBN 2019. Kita tdk bs kaitan anggaran dgn pemerintah menangani masalah tersebut," jelas Misbakhun.

"Pak @jokowi sdh kesana. Di saat situasi genting presiden hadir di tengah2 rakyat. Jgn kita politisasi bencana yg ada. mari kita berpikir dlm kecerdasan bersama. Marilah kita jgn lakukan politisasi terhadap bencana yang terjadi. Ini adlh penderitaan anak bangsa. Penderitaan kita semua. Mudah2an kita bersama merasakan penderitaan yg sama," tambahnya. (*)



http://wartakota.tribunnews.com/2018...otong-anggaran


*Fraksi Gerindra DPR Sebut Bencana di Palu-Donggala Teguran Tuhan karena Pemerintah Potong Anggaran