Quote:
Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Fary Djemy Francis merasa ironis dengan temuan alat deteksi tsunami di Indonesia yang tak berfungsi. Sebagai negara yang rawan mengalami gempa dan tsunami, alat deteksi tsunami bernama buoy disebut mulai tak aktif pada 2012.
"Situasi yang sangat ironis, mengingat Indonesia berada di posisi rawan tsunami," kata Fary dalam keterangan resminya, Selasa (2/9/2018).
Berdasarkan data yang dimiliki BNPB, setidaknya ada 22 buoy yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dari Aceh hingga Papua. Dari jumlah itu, kata Fery, sembilan unit dimiliki oleh Indonesia, 10 unit milik Jerman, satu unit Malaysia, dan dua unit milik Amerika Serikat.
"Sayangnya semua alat itu tidak berfungsi," papar Fary.
Berdasarkan kalkulasi BNPB, harga per unit buoy buatan Amerika Serikat sebesar Rp 7 sampai Rp 8 miliar. Sementara buoy buatan Indonesia dibanderol Rp 4 miliar.
"Dan biaya operasional untuk total 22 buoy yang tersebar di Indonesia adalah Rp 30 miliar setahun. Lantas, siapa yang berwenang memastikan alat ini berfungsi?" ungkapnya.
Menurutnya, alat deteksi tsunami ini menjadi tanggung jawab BMKG. Hal itu diketahui berdasarkan ucapan dari pihak BNPB.
Apalagi, dalam DIPA BMKG 2018, terdapat alokasi anggaran sebesar Rp 116 miliar untuk Program Kegiatan Pengelolaan Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, termasuk di dalamnya untuk memberikan informasi akurat tentang gempa bumi dan peringatan dini tsunami.
"Lantas, ketika faktanya tidak ada alat deteksi tsunami yang berfungsi, ke mana larinya anggaran tersebut? Dengan total anggaran Rp 1,7 triliun per tahun untuk BMKG, harusnya buoy (alat deteksi tsunami) bisa beroperasi dan manajemen antisipasi tsunami bisa berjalan dengan baik. Sebab itu, kami mendesak ada transparansi dan penjelasan sejujurnya dari BMKG soal ini," paparnya.
Sebelum terjadi gempa dan tsunami di Palu dan sekitarnya, Fary mengungkapkan, pihaknya sudah membahas masalah tersebut. Bahkan, Fraksi Partai Gerindra walk out dari ruang rapat Komisi V karena BMKG tidak bisa menjelaskan secara detail anggaran yang diberikan untuk apa saja.
"Pembahasan APBN 2018 Komisi V bersama Kepala BMKG minggu lalu, Fraksi Gerindra DPR walk out meninggalkan sidang. Selain karena Kepala BMKG tidak mampu menjelaskan pengalokasian anggaran, khususnya pemeliharaan instrumen deteksi dini tsunami dan instrumen lainnya, juga berkaitan anggaran yang diberikan untuk BMKG terus mengalami penurunan," tandasnya.
SUMBER
Lha kemaren kata BNPB anggarannya turun terus tiap tahun, jadi tinggal 700 miliar. Yang bener yang mana nih?
