Jadi Jurkam Jokowi-Ma'ruf, Wiranto Bilang Pejabat Negara Tak Harus Netral
28/09/2018, 15:50 WIB


Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan ( Menko Polhukam) Wiranto menghadiri sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2018 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/8/2017). Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato, yakni pidato kenegaraan dalam rangka Hari Ulang Tahun RI ke 73.(KOMPAS.com/ANDREAS LUKAS ALTOBELI) 

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan membenarkan dirinya menjadi juru kampanye pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019. Saat ditanya bagaimana nantinya membagi tugas antara pejabat negara dengan juru kampanye, Wiranto mengatakan, semua sudah ada aturannya. 

"Seorang pejabat negara saat berkampanye, bahkan mengkampanyekan diri sendiripun ada aturannya, apalagi sebagai juru kampanye aturannya sudah ada," ujar Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (28/9/2018). 

"Jadi kapan dia jadi jurkam, kapan dia bertugas sebagai pejabat negara, kan sudah ada aturannya," sambung dia. Baca juga: Kubu Jokowi-Maruf Anggap Wajar 15 Menteri Gabung ke Tim Kampanye Nasional Lagipula, ucapnya, seorang pejabat negara bukanlah aparatur sipil negara (ASN) yang harus bersikap netral dalam kancah politik praktis atau pemilu. 

Mantan Panglima ABRI itu menganggap, tak ada masalah seorang pejabat negara mengambil sikap untuk berpihak kepada salah satu peserta pemilu di pilpres. Menurut Wiranto, hal yang penting adalah mematuhi setiap aturan yang berlalu sehingga turunnya pejabat negara ke pemilu tetap ada di koridor yang diperbolehkan. 

 "Karena tak ada yang mengatakan katakanlah pejabat tinggi negara itu netral, kan enggak ada, ada enggak? Kan ASN yang netral, pejabat tinggi negara kan bukan ASN, sehingga memang tak netral," kata dia. 

"Tapi di sini saya coba bedakan kapan sebagai pejabat negara, pegawai pemerintah, kapan bagian dari pemenangan, kan hak politiknya sebagai jurkam enggak dibatasi UU, biasa-biasa aja," sambung dia. 

Saat ditanya apalah akan cuti untuk menjadi jurkam Jokowi-Ma'ruf Amin, Wiranto tak menjawabnya. Ia hanya tersenyum dan berlalu masuk ke kantornya. 

Sebelumnya, Tim Kampanye Nasional pasangan capres-cawapres nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin tak hanya diisi oleh politisi, tetapi juga para menteri di Kabinet Kerja. Dari dokumen yang dipublikasi di situsweb KPU, tercatat ada 15 menteri Kabinet Kerja yang masuk dalam daftar tim kampanye Jokowi-Ma'ruf Amin untuk Pilpres 2019. Diantaranya Menko Polhukam Wiranto, Menko PMK Puan Maharani, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto hingga Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

https://nasional.kompas.com/read/201...k-harus-netral


Wiranto hingga Puan, Ini 15 Menteri yang Masuk Tim Kampanye Jokowi-Ma'ruf
28/09/2018, 08:28 WIB 

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Kampanye Nasional pasangan capres-cawapres nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin tak hanya diisi oleh politisi, tetapi juga para menteri di Kabinet Kerja. Dari dokumen yang dipublikasi di situsweb KPU, tercatat ada 15 menteri Kabinet Kerja yang masuk dalam daftar tim kampanye Jokowi-Ma'ruf Amin untuk Pilpres 2019. Siapa saja mereka? Para menteri itu tak hanya menteri teknis, tetapi juga menteri koordinator. Tak hanya menteri yang berasal dari parpol, namun dari kalangan profesional. 

Meski sudah ada dokumen tim kampanye, belum diketahui pasti jabatan apa yang ditempati para menteri tersebut di tim kampanye Jokowi-Ma'ruf. Hanya Menko PMK Puan Maharani yang tertulis sebagai salah satu Dewan Pengarah, dan Menteri Perindustrian yang juga Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sebagai Dewan Penasehat. 

Berikut 15 menteri Kabinet Kerja yang masuk ke Tim Kampanye Jokowi-Ma'ruf Amin: 
1. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto. 
2. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani. 
3. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. 
4. Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yassona Laoly. 
5. Menteri Sosial (Mensos( Agus Gumiwang Kartasasmita. 
6. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sanjojo. 
7. Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi. 
8. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri. 
9. Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi. 
10. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga. 
11. Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil. 
12. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya. 
13. Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Syafruddin. 
14. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono. 
15. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto.


https://nasional.kompas.com/read/2018/09/28/08284081/wiranto-hingga-puan-ini-15-menteri-yang-masuk-tim-kampanye-jokowi-maruf


Jubir Prabowo-Sandiaga Sebut Etika Politik Kubu Jokowi-Ma'ruf Rendah
28/09/2018, 18:42 WIB 

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Juru Bicara pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak, menilai, koalisi pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin memiliki etika politik yang rendah. Hal itu ia sampaikan merespons 15 menteri Kabinet Kerja yang masuk dalam struktur Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin. 

"Bagi saya, masuknya 15 Menteri kabinet kerja menjadi Timses, membuktikan rendahnya etika politik petahana," ujar Dahnil kepada Kompas.com, Jumat (28/9/2018). 

Menurut Dahnil, masuknya menteri dalam tim kampanye berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, kinerja menteri juga akan terganggu. 

"Saya kira para menteri yang menjadi timses tersebut perlu belajar dari sikap Pak Mahfud MD yang menolak menjadi Timses karena merasa tak elok karena beliau masih menjabat BPIP, atau bisa juga meneladani etika Pak Din Syamsudin yang mundur," kata Dahnil. Ia menegaskan, pasangan Prabowo-Sandiaga berkomitmen tidak melibatkan para kepala daerah yang berasal dari kader partai pengusung sebagai bagian dari tim kampanye. 

"Mereka hanya diminta untuk bekerja maksimal untuk pelayanan dan pembangunan dan tidak perlu terbebani dengan kampanye Prabowo-Sandiaga," kata dia. Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto, sebelumnya memastikan, masuknya sejumlah menteri Kabinet Kerja dalam tim kampanye nasional tak akan mengganggu mereka dalam melaksanakan tugasnya. 

Ia juga menjamin bahwa para menteri itu tak akan menggunakan fasilitas negara jika terlibat dalam kegiatan kampanye. “Kami sudah banyak pengalaman terkait hal tersebut. Dengan demikian pejabat negara yang memang berdasarkan undang-Undang tidak boleh gunakan fasilitas negara,” ujar Hasto di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat. 

“Kecuali presiden fungsi protokolernya melekat didalam diri presiden, tapi beliau selalu untuk berkampanye pada hari libur,” lanjut Hasto. Pada kesempatan ini, ia kembali menegaskan bahwa timnya tak akan menggunakan kampanye negatif. Lanjutkan membaca artikel di bawah Video Pilihan 

“Kita tidak akan menggunakan negative campaign, tidak akan menggunakan fasilitas-fasilitas negara. Terhadap program keberhasilan Pak Jokowi wajar kalau hal tersebut kami sosialisasikan,” kata Hasto.



https://nasional.kompas.com/read/2018/09/28/18422491/jubir-prabowo-sandiaga-sebut-etika-politik-kubu-jokowi-maruf-rendah


---------------------------- 

Pokoknya bisa menang Pilpres 2019 sehingga bisa 2 periode ... apapun yang terjadi!
Bisa nggak eloe bayangin rasanya, kalau harus berpuasa lagi bila kalah dan berkuasa hanya 1 periode saja?