Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mempersilakan masyarakat untuk menonton film G30S/PKI.
"Nonton itu sah-sah saja. Saya saja dulu setiap tahun menonton. Karena dulu itu namanya TV itu hanya ada TVRI. Jadi diputarkan film itu. Bahkan kepulan asapnya pun kita hapal," kata Hasto saat ditanya beberapa saat lalu (Jumat, 28/9).

Hasto menjelaskan, pada era Orde Baru yang otoriter, film tersebut diputar setiap tanggal 30 September. Ketika Reformasi 1998 terjadi, ada upaya untuk melihat kejadian seputar tragedi 1965 secara jernih. Dan dalam konteks itu, Hasto mengatakan bahwa sebenarnya perlu juga menghadirkan film-film lain yang berisi narasi persatuan nasional.

"Misalnya film-film soal pembacaan detik-detik proklamasi, Sumpah Pemuda, tentang Hari Santri dan 10 November. Itu kan hal bagus karena bagaimana nation and character building itu sangat penting," ujar Hasto.

PDI Perjuangan, sambung Hasto, mendorong agar masyarakat belajar dari berbagai kejadian yang menyangkut perjuangan pendiri bangsa dan memastikan persatuan nasional dalam kerangka NKRI. Bahkan, PDI Perjuangan berharap agar produksi film nasional dengan narasi persatuan lebih diperbanyak.

Kata Hasto, sangat diperlukan untuk membangun narasi yang mempersatukan, dengan belajar dari sejarah berbagai macam bentuk konsolidasi negara RI. Misal belajar dari kasus PRRI/Permesta yang bekerja sama dengan pihak asing saat itu. Mempelajari kasus PRRI/Permesta akan membawa ke alam pikir soal kondisi Indonesia yang sangat strategis.

"Bayangkan, pemerintahan kita baru saat itu, tapi ada yang memberontak dengan melibatkan asing waktu itu. Kemudian ada berbagai konsolidasi kekuasaan lain yang tak mudah. Pemberontakan PKI 1948 juga jadi pelajaran sejarah bagi bangsa kita. Pembelajaran sejarah ini supaya kita menatap masa depan dengan sejarah itu. Dan terbukti lah Pancasila yang menyatukan kita bersama," tegas Hasto.

Dengan itu, Hasto menekankan bahwa isu musiman menjelang peringatan peristiwa G30S/PKI bisa ditanggapi secara bijak. Yakni belajar dari masa lalu untuk kemudian melakukan langkah-langkah rekonsiliasi untuk menatap masa depan.

Harus diingat, kata Hasto, Indonesia diakui oleh berbagai negara dalam melakukan rekonsiliasi. Indonesia dilibatkan dalam mendamaikan konflik saudara di Kamboja. Begitupun dalam berusaha mendamaikan konflik Korea Selatan-Korea Utara. Terbukti di Asian Games terakhir di Jakarta, delegasi kedua negara muncul bersama-sama saat upacara pembukaan.

"Kalau mereka memberikan apresiasi terhadap kepemimpinan kita, kita punya daya kemampuan dalam membantu negara-negara dalam menyelesaikan konfliknya. Kenapa kemudian dari dalam diri kita sendiri, selalu melihat masa lalu dan kemudian tidak merancang proses rekonsiliasi untuk masa depan bagi anak cucu kita?" demikian Hasto. [mel]

sumur kobokan

rejim tukang pecah belah rakyat kok ngomong persatuan
ulamtodnya si sas bikin islam nusantara, sekarang gencar dipromosikan
polistodnya larang ormas oposisi persekusi, ormas cebong tapi dibiarkan persekusi ulama ustadz umat islam
kalo ada ucapan keras kritik rejim langsung dicap makar radikal dijerat UU ITE ujaran kebencian
tapi kalo yg bacot ujaran kebencian dari gerombolannya bebas2 aja, contoh denny silitmegar, victor bangsat dll
tokoh2 oposisi dipersekusi dikriminalisasi bahkan habib rizieq sengaja dibiarkan luntang lantung di negeri orang
tidak bisa kembali ke negerinya sendiri, ngomong pancasila ngomong NKRI ngomong persatuan

TAIK ANJING