JAKARTA - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta mempertanyakan kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dalam mengimplementasikan rumah DP 0 rupiah di tanah Ibu Kota. Mereka melihat Pemprov DKI amat lambat dalam mewujudkan hunian murah tersebut.

"Ini mohon tanggapannya," kata anggota Fraksi PKS Dite Abimanyu pada sidang paripurna Pandangan Umum Fraksi tentang Raperda APBD Perubahan 2018, di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (26/9/2018).


Tak hanya itu, pihaknya juga menyinggung penyerapan anggaran yang sampai Juni 2018 ini, baru mencapai 28,5 persen dan masih didominasi oleh belanja tidak langsung.

Menurut dia, kondisi itu tak sejalan dengan semangat Gubernur DKI Anies Rasyid Baswedan, yang berjanji akan meningkatkan penyerapan anggaran.

Diketahui, peningkatan sisa lebih penggunaan Anggaran (SiLPA) DKI Jakarta mencapai Rp6,36 triliun. Ini meningkat sebesar 93 persen dari SiLPA di APBD Penetapan.

Fraksi PKS, lanjut dia, menilai peningkatan SiLPA ini harus diikuti dengan penggunaan yang tepat. Ia menyebut agar SiLPA ini tidak hanya difokuskan pada pengeluaran untuk pembiayaan.

"Terutama untuk Penyertaan Modal Daerah (PMD). Namun juga perlu dialokasikan untuk belanja kegiatan yang selama ini tertunda, terkait dengan janji kerja gubernur," tandasnya.

Sidang Paripurna ini digelar setelah penyampaian pidato Gubernur Anies tentang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2018.

Dalam pidatonya Anies mengatakan, Perubahan APBD Tahun 2018, secara total naik sebesar Rp6,14 triliun, dari Rp77,11 triliun menjadi Rp83,26 triliun.

(aky)

https://news.okezone.com/amp/2018/09/26/338/1956084/pks-pertanyakan-kabar-program-rumah-dp-0-rupiah