Sejumlah tenaga honorer K2 se-Sulsel berunjuk rasa di depan kantor DPRD Sulsel, Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (19/9/2018).
Pekan lalu pemerintah menyatakan tengah menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) untuk menangani masalah pengangkatan tenaga honorer kategori dua (K2) menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Indonesia. Aturan ini akan berlaku bagi tenaga honorer di bidang pendidikan dan kesehatan.

Namun, RPP bagi honorer K2 yang gagal dalam tes CPNS tersebut belum cukup untuk menenangkan kegelisahan para tenaga honorer. Sepanjang Senin (24/9/2018) terjadi aksi protes di beberapa daerah, seperti Pekalongan, Blitar, hingga Aceh.

Di Pekalongan, Jawa Tengah, sebanyak 196 tenaga honorer K2 yang tergabung dalam Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FHK21) Kota Pekalongan menuntut diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) tanpa batasan usia dan tanpa tes.

Sebabnya, seperti disampaikan koordinator FHK21 Kota Pekalongan, Ratno, aturan mengenai batas usia guru honorer yang diangkat menjadi PNS menyengsarakan para pengajar yang sudah mengabdi selama puluhan tahun.

"Batas usia dari pemerintah 35 tahun. Sedangkan dari 196 tenaga honorer kota Pekalongan, yang berusia di bawah 35 tahun hanya 13 orang. Selebihnya berusia 35 tahun ke atas. Bahkan ada yang berusia 50 tahun lebih," jelas Ratno di Kantor Wali Kota Pekalongan, Selasa (25/9), seperti dikutip SuaraMerdeka.com.

Saat berdiskusi dengan perwakilan pendemo, Wali Kota mengatakan siap mengirimkan surat kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Syafruddin.

Hal serupa juga jadi fokus utama demo yang dilakukan ratusan guru honorer di Blitar, Jawa Timur. Aksi dilaksanakan pada Senin (24/9) dengan melakukan konvoi sepanjang jalan Kecamatan Nglegok.

"Kami harapkan agar pemerintah merevisi Peraturan Menteri PAN RB Nomor 36 Tahun 2018 karena di situ ada batasan umur. Padahal teman-teman ini banyak yang usianya di atas 40 tahun," tuntut koordinator aksi, Eka Agus Trianto, seperti dikutip Antaranews, Senin (24/9).

Pada hari yang sama, puluhan tenaga honorer K2 mendatangi Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Kota Banjarbaru (BKPP), Kalimantan Selatan. Mereka mempertanyakan soal formasi lain yang tidak terdaftar di dalam penerimaan CPNS.

Sebabnya, penerimaan CPNS 2018 di Banjarbaru dan Kalimantan Selatan hanya untuk guru dan kesehatan, sementara bagian administrasi dan teknis tidak masuk formasi.

Untuk hal ini, Hamridi, Plt Kepala BKPP Kota Banjarbaru saat ditemui BPost, mengatakan bahwa Pemkot Banjarbaru tak bisa memberikan kebijakan kepada tenaga honorer K2. Nasib mereka, menurutnya, berada di tangan pemerintah pusat.

Beda lagi halnya dengan yang terjadi di beberapa wilayah di Sumatra.

Di Sumatra Barat, ribuan tenaga honorer berdemo di depan Kantor Gubernur Sumatra Barat. Mereka mengaku dijanjikan pengangkatan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap tahunnya, tanpa perwujudan nyata.

Bagi Rahmadanis, guru honorer dari Kabupaten Tanah Datar, ketimbang pemerintah membuka CPNS untuk umum, lebih baik mendahulukan para guru dan tenaga kesehatan honorer yang sudah lama mengabdi untuk negara.

"Dari segi gaji juga jauh dari layak. Kami terima Rp150-300 ribu per bulan. Kadang kami terima sekali untuk tiga bulan. PNS harga mati," katanya.

Sementara itu di Pidie, Aceh, sejumlah tenaga honorer menuntut agar pemerintah membatalkan penerimaan CPNS 2018 dan mengangkat K2 tanpa tes. Apalagi mengingat banyaknya tenaga honorer yang telah mengabdi selama 15-20 tahun dengan menerima upah yang hanya sebesar Rp200-Rp300 ribu per bulan.

"Kami sebagai honorer K2 harus diutamakan lebih dahulu untuk diangkat menjadi CPNS," tegas koordinator aksi, Wal Asri, kepada Serambinews.com, Senin (24/9).

Menanggapi hal ini, Ketua Komisi A DPRK Pidie, Jailani Yacob, mengatakan bahwa keluhan honorer K2 tersebut akan ditindaklanjuti dengan memanggil sekda, asisten dan kepala Dinas Pendidikan Pidie.

"K2 minta mereka diangkat CPNS tanpa tes. Masalah itu akan kita sampaikan kepada sekda ketika kita panggil awal Oktober 2018," pungkas lelaki yang akrab disapa Atok itu kepada Serambinews.com, Senin (24/9).

Hingga saat ini sejumlah tuntutan itu masih dalam tahap diteruskan ke pemerintah pusat dan belum ada kelanjutan atas hal tersebut.

Tenaga honorer K2 adalah tenaga honorer yang diangkat sejak 1 Januari 2005, namun pengupahannya tak mengambil dana dari APBN/APBD. Tingkatnya lebih rendah dibanding tenaga honorer K1, yang digaji dari APBN/APBD dan bisa diangkat jadi CPNS.

Pegawai honorer K2 yang ingin menjadi CPNS harus mengikuti tes seperti pelamar lainnya. Menurut data Badan Kepegawaian Negara (BKN) ada 438.590 pegawai honorer yang memenuhi syarat untuk ikut tes CPNS, dari total 735.825 orang.

Pekan lalu, pemerintah mengumumkan bahwa mereka akan menawarkan para tenaga honorer K2 yang tidak lolos tes CPNS atau yang tidak memenuhi syarat untuk mengikuti tes tersebut untuk mengikuti rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), alias menjadi tenaga kontrak.

Tak ada batasan usia untuk menjadi PPPK, tetapi mereka tetap harus melalui tes guna menjamin kualitas tenaga kerja.

Hak yang didapat PPPK sama seperti PNS, yaitu gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Namun, mereka tidak akan mendapat jatah pensiun dan jaminan hari tua, karena, tak seperti PNS, gaji PPPK tak dipotong untuk

Pemerintah menyatakan telah mengantisipasi kebutuhan akan jaminan hari tua bagi PPPK. Mereka akan bekerja sama dengan PT Taspen untuk menyiapkan dana pensiun yang dipotong dari upah para PPPK.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...cpns-tanpa-tes

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Ancaman hukuman untuk ahli grafiti pengebom MRT

- Aksi korporasi merugi berbalas bui buat Karen

- Vonis 13 tahun Syafruddin dan 30 bank penunggak BLBI