Pemukiman warga di bantaran sungai terancam digusur terkait rencana normalisasi sungai di Medan untuk mengatasi banjir.
(daniel pekuwali)



Medanbisnisdaily.com-Medan. Warga yang bermukim di pinggiran sungai di Medan menolak rencana Pemerintah Provinsi Sumut, Pemko Medan dan Balai Wilayah Sungai (BWS) yang akan menggusur mereka sebagai upaya normalisasi sungai dalam penanganan banjir di Medan.

Menurut warga, penggusuran mereka bukan menjadi solusi utama mengatasi banjir di Medan. "Soalnya warga di sini sudah tinggal sejak dulu," kata Ahmad, salah seorang warga di pinggiran Sungai Deli, Kecamatan Medan Maimun, Rabu (19/9/2018).

Hal senada juga diungkapkan Nuraini, salah seorang warga yang bermukim di pinggiran Sungai Sei Ular. Dia dan sebagian besar warga di sana menolak untuk dipindah karena hingga kini tak memiliki tempat tinggal alternatif.

"Apalagi jika diimingi-imingi ganti rugi. Kami gak mau. Sejak dulu mana ada proses ganti rugi yang beres kalau berurusan dengan pemerintah," ungkapnya.

Sebelumnya, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi mengungkapkan, Pemprovsu bersama Pemko Medan, Pemkab Deli Serdang dan BWS segera mencari solusi mengatasi banjir di Medan.

Salah satu langkah yang akan ditempuh adalah normalisasi atau pelebaran sungai. Jika rencana ini dieksekusi, warga yang bermukim dalam radius 15 meter dari bantaran sungai akan digusur.

http://www.medanbisnisdaily.com/m/ne...lisasi_sungai/
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Pendapat ahli dari cendekiawan fantat inang sumut, berikan tepuk tangan sodara sodari



Kalau dari dulu pemerintahan beres, maka yang namanya kampung preman aur bantaran sei paret deli, tidak pernah eksis

Kalau situ minta ganti rugi, maka situ bayar donk sewa tanah negara, listrik dan air yang situ curi selama puluhan tahun, adil tidak ?

Saat proyek aspal jalan oleh pemerintah di medan kota ===============> preman parkir kampung aur minta ganti rugi, katanya lahan palak parkir dia terganggu (pajak tak bayar, tapi jalanan milik dia)

Saat proyek rel kereta api layang oleh pemerintah di medan kota =============> preman parkir kampung aur minta ganti rugi, katanya lahan palak parkir dia penuh sama truk bahan bangunan (pajak tak bayar, modal selangkangan berak branak meras doank)

Saat warga medan kota bersihkan drainase karena banjir dan semen supaya banjir tidak masuk ke rumah ================> preman kampung aur minta duit spsi, duit kerohiman ( perumahan liar dia yang buat banjir, dia pula yang malak kerja bakti warga buat atasi banjir)

Saat shalat subuh dan jumatan di mesjid kampung aur ============> imam maki2 pemerintah, maki2 Islam Nusantara, maki2 pejabat negara ( pajak tak bayar, berdiri di atas tanah curian, masih ada muka ngemeng politik dan pemerintahan, masih mendingan perek tepi jalan khutbah mengenai Aqidah)

Info dari grup Whatsapp,Sabtu kemarin, ruko di jalan pemuda baru 1 yang lagi direnovasi dipalak dan dihancurkan preman fantat inang kampung aur, kepling di dampingin Polisi Militer, bagi2 duit ke preman kampung aur supaya tidak menjadi, soalnya minggu lalu 2 TNI tidak mempan melawan preman kampung aur yang malak di jalan pegadaian (dekat dengan jalan pemuda baru 1)

Inilah kesaktian fantat inang kampung aur, jenderal bintang kejora saja, sungkem, berlutut kepada kesaktian fantat inang kampung aur, apalagi mantan jenderal yang jadi gubernur, ga da apa apa nya, ga usah diharapken

Petisi Fantat Inang Kampung Aur