Terkait Pilpres 2019, Natalius Pigai: Saya Netral 

Saya merasa dirugikan oleh pemberitaan media mainstream nasional detikcom yang menyajikan 2 berita tanpa konfirmasi saya terlebih dahulu. Kedua berita tersebut terkait pernyataan dari politisi PAN Yandri Susanto yang menyatakan saya masuk juru bicara dan berita kedua berjudul Natalius Pigai Batal masuk Tim Sukses. 

Kedua berita ini sangat merugikan kredibilitas saya sebagai aktivis yang berusaha mempertahankan independensi dan kredibilitas. Apalagi kata-kata bertemu Pak Prabowo. Seumur hidup di dunia ini saya tidak pernah jabat tangan dengan Pak Prabowo, kecuali tahun 1996 waktu saya interupsi beliau sebagai komandan kopasus terkait peristiwa Papua dan dana royalti Freeport 1% untuk keluarga kami. Detikcom memberitakan tanpa konfirmasi ke saya apakah betul ketemu atau tidak. 

Demikian pula berita kedua yang menyatakan Natalius Pigai "Batal" masuk tim sukses juga tanpa konfirmasi. Padahal kata "batal" berkonotasi negatif, seakan-akan saya masuk tim sukses kemudian dibatalkan atau saya batalkan. Padahal tidak ada batal karena tidak pernah ada pertemuan dan pembicaraan. 

Kok wartawan detikcom bertindak seperti wartawan yang tidak kompeten dan kredibel. Saya meminta detikcom harus memuat utuh tulisan saya ini dengan judul yang sama. Kalau tidak akan saya perkarakan di dewan pers dan ini serius, saya tidak main-main. Apa yang terjadi antara politisi PAN Yandri Susanto dan media, saya tidak paham dan cenderung mencoreng citra dan merugikan nama baik saya. 

Selanjutnya mengapa saya harus memilih netral. Tentu saja dengan pertimbangan yang cukup bahwa oposisi yang berkualitas jika berada di posisi netral sebagai artikulator soal-soal substansial dan artifisial kaum marginal. 

Saya sudah 4 tahun, detik demi detik, hari demi hari, bulan demi bulan dan tahun demi tahun mengawasi, mengontrol dan mengkritisi kinerja pemerintah Jokowi. Saya berkomitmen tetap menjalankan kritik untuk mengisi ruang kosong yang tidak diisi oleh negara, menjaga keseimbangan antara kekuasaan dan rakyat, dan juga sebagai artikulator kepentingan rakyat dan kaum marginal. 

Kritik dan oposisi yang baik, terkontrol dan berkualitas jika kita lakukan secara independen, objektif, imparsial akan terus saya lakukan sampai masa jabatan pemerintah ini berakhir Oktober 2019. 

Setelah 2019, siapa pun yang terpilih menjadi presiden sebagai aktivis kemanusian di Papua berkeyakinan bahwa rakyat Papua tetap menjadi marginal, kaum yang disiksa, dianiaya, dibunuh dan berada seakan-akan orang-orang terjajah sebagaimana juga dilakukan pemerintahan Jokowi saat ini. 

Bagi kami bangsa Papua, baik Jokowi dan Prabowo sama saja, tidak ada pemimpin baik di Republik ini, meskipun tahun 1996 Pak Prabowo pernah lakukan sejarah besar dengan memberi dana 1% persen penghasilan Freeport pada rakyat asli Papua dan dinikmati selama 22 tahun hingga saat ini. 

Secara pribadi, siapa saja kagum tentang kualitas dan kompetensi saya untuk memimpin negara ini, tetapi maaf saya bukan orang ambisius, dan telah buktikan dengan menolak berbagai tawaran jabatan oleh pemerintah Jokowi. 

Akhirnya pemerintahan Jokowi atau pemerintah siapa saja buang saya ke tempat tidak terhormat pun, mutiara Papua tetaplah mutiara.