Jakarta, CNN Indonesia -- Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama tidak akan memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto - Sandiaga Salahuddin Uno di Pilpres 2019 jika tidak menandatangani Pakta Integritas yang disodorkan dalam Ijtima Ulama II.

Hal itu dipaparkan Ketua GNPF Ulama Yusuf Muhammad Martak di sela acara Ijtima Ulama II di Hotel Grand Cempaka, Jakarta, Minggu (16/9).

"Tidak mau tanda tangan, selamat jalan," ucap Yusuf.


Prabowo, kata Yusuf, juga tidak diperkenankan menawar Pakta Integritas. Dia mengatakan Prabowo hanya memiliki dua pilihan: menandatangani atau tidak mendandatangani.

"Kita tidak jual beli," kata Yusuf.

Yusuf menilai Pakta Integritas jauh lebih penting daripada janji kampanye. Menurutnya, janji kampanye sangat mudah diabaikan karena tidak ada kesepakatan. Berbeda halnya dengan Pakta Integritas karena ditandatangani oleh capres. Bahkan, bakal ada saksi yang akan menyaksikan proses penandatanganan.

"Ini ada 11 orang saksi, dan 2 orang saksi utama mewakili para ulama. Plus paslon menandatangani," kata Yusuf.

"Kalau mau menandatangani berarti punya keseriusan untuk didukung, berarti akan menjalankan amanah," lanjutnya.

Yusuf menjelaskan ada 15 poin dalam Pakta Integritas yang akan disodorkan kepada Prabowo. Yusuf enggan membeberkan. Dia hanya mengatakan GNPF Ulama tidak meminta jabatan apapun dalam Pakta Integritas tersebut.

Yusuf menegaskan GNPF Ulama tidak meminta posisi dalam tim kampanye nasional. GNPF Ulama, lanjutnya juga tidak meminta posisi di pemerintahan apabila Prabowo-Sandi terpilih. Yusuf mengklaim GNPF Ulama berjuang untuk kepentingan masyarakat melalui Ijtima Ulama II.

"Kita berbuat lillahitaala tanpa pamrih, tanpa ada bargaining. Kita berbuat untuk kepentingan bangsa dan negara dan demi keselamatan umat islam di Indonesia jangan sampai menerima dan merasakan ketidak adilan," kata Yusuf