- Beranda
- Berita dan Politik
Pengusaha Sarankan Pemerintah Naikkan Harga BBM
...
TS
naniharyono2018
Pengusaha Sarankan Pemerintah Naikkan Harga BBM
Pengusaha Sarankan Pemerintah Naikkan Harga BBM
15/09/2018, 12:35 WIB
pemerintah disarankan naikkan harga BBM (Dok. JawaPos.com)
JawaPos.com - Defisit transaksi berjalan (current account deficit) Indonesia saat ini tengah menjadi perhatian lantaran hampir menyentuh tiga persen. Hal itu lantas turut menyita perhatian pelaku usaha.
Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Roeslani menyarankan pemerintah agar segera menaikkan harga Bahan Bakar
Minyak (BBM). Hal itu perlu dilakukan agar defisit transaksi berjalan tidak semakin memburuk.
"Menurut saya, pada ujungnya subsidi BBM itu harus dilepas. Ujungnya harus dilepas karena itu salah satu yang berkontribusi terbesar," ujarnya di Jakarta, Jumat (14/9) kemarin.
Rosan berpendapat, menaikkan harga BBM khususnya untuk solar dinilai mampu menekan biaya impor. Dia juga menyarankan kepada pemerintah agar berani mengambil keputusan yang tidak populer.
Oleh karena itu, para pengusaha menyarankan agar pemerintah benar-benar melakukan kajian yang mendalam agar dapat memperhatikan dampaknya lebih jauh.
"Ini yang harus disikapinya seperti apa, karena akan pengaruhi daya beli, tapi menurut saya tetap harus dilepas," tandasnya.
https://www.jawapos.com/ekonomi/energi/15/09/2018/pengusaha-sarankan-pemerintah-naikkan-harga-bbm
Peningkatan Impor Migas Sebabkan Defisit Neraca Perdagangan
Tue, 03 Jul 2018 - 06:45 WIB
JAKARTA, suaramerdeka.com - Peningkatan nilai impor migas Indonesia berdampak pada defisit neraca perdagangan. Peningkatan nilai impor migas disebabkan oleh sedang tingginya harga minyak dunia. Sebagai negara importir migas, Indonesia tentu terkena dampak tingginya harga minyak dunia.
Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Novani Karina Saputri mengatakan, penyebab defisitnya neraca perdagangan Indonesia dikarenakan nilai impor lebih tinggi sebesar Rp 17,64 miliar dolar dibandingkan dengan nilai ekspor yang sebesar Rp 16,12 miliar. Impor migas bulan ini meningkat sebanyak 20,95 persen dibandingkan dengan bulan April dan meningkat 57,17 persen dibandingkan dengan bulan Mei tahun sebelumnya (2017).
"Trade balance" dan nilai tukar saling memengaruhi. Oleh karena itu pemerintah sebaiknya segera memperbaiki kondisi neraca perdagangan dengan meningkatkan ekspor terutama di sektor non migas yang pada bulan Mei 2018 berhasil mendominasi total ekspor sebesar 90,25 persen. Dengan nilai neraca perdagangan yang positif, dapat membantu menekan pelemahan rupiah yang tergerus akibat suku bunga The Fed," ungkapnya.
Seharusnya, lanjut Novani, masih terdapat potensi surplus untuk bulan-bulan berikutnya apabila terdapat penguatan pada ekspor non migas. Kalau neraca perdagangan kita terus dibiarkan mengalami deficit maka akan mendorong terjadinya defisit neraca berjalan sehingga akan berdampak pada pelemahan nilai tukar.
Neraca perdagangan merupakan salah satu alat ukur untuk melihat kecenderungan trend nilai tukar dan cadangan devisa suatu negara. Di bulan Mei 2018, data neraca perdagangan bulanan Indonesia menunjukkan adanya defisit sebesar $1,52 miliar. Salah satu penyebab terjadinya defisit untuk bulan Mei adalah jumlah surplus perdagangan neraca sektor non-migas yang tidak mampu menutup defisit neraca sektor migas.
"Terjadinya defisit ini bisa jadi dikarenakan oleh beberapa faktor, seperti meningkatnya jumlah permintaan barang konsumsi akibat lebaran dan libur panjang dan nilai impor sektor migas yang meningkat. Tetapi apabila kita lihat, efek permintaan barang konsumsi tidak akan berdampak berkepanjangan karena sudah terlepas dari bulan lebaran dan libur panjang. Faktor yang susah untuk diprediksi justru dari nilai impor migas yang sangat bergantung dengan kondisi global," jelasnya.
https://www.suaramerdeka.com/news/ba...ca-perdagangan
Rizal Ramli Sebut Jokowi Takut Kepada Surya Paloh dan Ratu Uang Sehingga Rupiah Melemah
Sabtu, 8 September 2018 14:17
TRIBUN-MEDAN.com-Melemahnya rupiah membuat banyak kritikan kepada Presiden Jokowi, salah satunya berasal dari mantan mentri yang pernah menjabat di Kabinet Presiden Jokowi, Dr Rizal Ramli.
Bahkan Dr Rizal Ramli, memberikan sindiran kepada Presiden Jokowi terkait terus melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS hingga menyentuh angka Rp 15.000/dolar.
Rizal Ramli menyayangkan sikap Jokowi yang tidak tegas dalam menghadapi konflik kepentingan, terutama berhadapan dengan para politisi pendukungnya serta anggota kabinet.
"Tapi tidak berani jika menyentuh kepentingan vested-interest disekitarnya, spt Mentri Enggar, Mentri BUMN, Ratu Utang dll. Main quota impor + grogoti elektibilitas Jkw," ujar Rizal Ramli.
Bahkan saat dialog di Tv One kemarin, Rizal Ramli sempat menyebut nama Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di balik impor besar-besaran yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita. Enggar adalah kader Partai Nasdem.
Pernyataan Rizal Ramli sampaikan saat dihubungi presenter TV One dalam acara Indonesia Busines Forum yang membahas anjloknya nilai tukar rupah terhadap dollar AS.
Menurut Rizal, Enggar melebihkan impor garam 1,5 juta ton, impor gula ditambahkan 2 juta ton, impor beras ditambah 1 juta ton. Hal itu membuat petani di dalam negeri menjerit, terutama petani garam.
“Jadi biang keroknya sebetulnya saudara Enggar, cuman Presiden Jokowi gak berani negur karena takut Surya Paloh,” ucap Rizal Ramli.
“Saya katakan Pak Jokowi, panggil saya aja, biar saya yang tekan Surya Paloh, karena ini brengsek, impor naik tinggi sekali, petani itu dirugikan, petambak diugikan, akibatnya selektabilitas Pak Jokowi juga merosot digerogoti,” tambah Rizal.
Akibat impor yang besar ini, maka nilai rupiah terus merosot karena nilai impor jauh lebih besar dibandingkan nilai ekspor Indonesia.
http://medan.tribunnews.com/2018/09/...rupiah-melemah[/quote
-----------------------------
Pertalite dan Premium sudah tak di subsidi lagi. Rakyat membeli BBM jenis itu sepenuhnya dengan menggunakan harga pasar biasa. Jadi kalau toh naik, itu akibat bahan bakunya atau biaya produksininya yang naik, bukan karena kedua jenis BBM itu selama ini disubsidi.
Kalau alasan subsidi yang mau dipakai Pemerintah, lalu siapa yang diuntungkan bila harga BBM itu akan naik lagi?
Yaa importirnyalah!
Dan anda pasti mahfum, siapa yang paling diuntungkan dengan impor minyak itu bila harganya dinaikkan Pemerintah, bukan?
THINK!
15/09/2018, 12:35 WIB
pemerintah disarankan naikkan harga BBM (Dok. JawaPos.com)
JawaPos.com - Defisit transaksi berjalan (current account deficit) Indonesia saat ini tengah menjadi perhatian lantaran hampir menyentuh tiga persen. Hal itu lantas turut menyita perhatian pelaku usaha.
Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Roeslani menyarankan pemerintah agar segera menaikkan harga Bahan Bakar
Minyak (BBM). Hal itu perlu dilakukan agar defisit transaksi berjalan tidak semakin memburuk.
"Menurut saya, pada ujungnya subsidi BBM itu harus dilepas. Ujungnya harus dilepas karena itu salah satu yang berkontribusi terbesar," ujarnya di Jakarta, Jumat (14/9) kemarin.
Rosan berpendapat, menaikkan harga BBM khususnya untuk solar dinilai mampu menekan biaya impor. Dia juga menyarankan kepada pemerintah agar berani mengambil keputusan yang tidak populer.
Oleh karena itu, para pengusaha menyarankan agar pemerintah benar-benar melakukan kajian yang mendalam agar dapat memperhatikan dampaknya lebih jauh.
"Ini yang harus disikapinya seperti apa, karena akan pengaruhi daya beli, tapi menurut saya tetap harus dilepas," tandasnya.
https://www.jawapos.com/ekonomi/energi/15/09/2018/pengusaha-sarankan-pemerintah-naikkan-harga-bbm
Quote:
Premium Bukan Lagi BBM Bersubsidi
Jum'at, 9 Maret 2018 - 06:08 WIB
Premium bukan lagi BBM bersubsidi. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Pemerintah diminta melakukan sosialisasi agar masyarakat memahami bahwa bakar minyak (BBM) jenis premium ditetapkan sebagai BBM yang sudah tidak disubsidi oleh pemerintah. Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria, mengungkapkan, sebagaimana ditetapkan dalam Perpres 191/2014, Premium bukan lagi BBM yang disubsidi.
"Seharusnya Kementerian ESDM dan BPH Migas mensosialisasikan bahwa premium sudah tidak lagi disubsidi oleh Pemerintah sehingga masyarakat bisa menerima premium sebagaimana BBM non subsidi lainnya, seperti Pertalite dan Pertamax," ujarnya di Jakarta, Kamis (8/3/2018).
Ditetapkannya kuota premium tahun 2018 sebesar 7,5 juta kilo liter (KL) hanya untuk masyarakat di luar Pulau Jawa, Madura dan Bali (Jamali) seharusnya juga disosialisasikan secara masif oleh pemerintah, sehingga masyarakat di Pulau Jamali tidak mempersoalkan ketika premium sulit didapatkan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Di sisi lain, Premium sebagai BBM non subsidi memberikan margin yang kecil bagi pengusaha SPBU dibandingkan BBM lainnya seperti Pertalite dan Pertamax. "Inilah yang menyebabkan secara bisnis, pengusaha SPBU kurang tertarik memasarkan Premium dan memilih Pertalite atau Pertamax," tutur Sofyano.
Menurut Sofyano hal ini diakui oleh pengusaha SPBU yang tergabung dalam Hiswana Migas. Organisasi ini, lanjut dia, sebagai mitra Pertamina perlu bersuara menjelaskan kepada publik, bahkan perlu juga menyampaikan secara resmi kepada pemerintah untuk meminta agar pemerintah dan juga DPR memperhatikan margin Premium yang harus ditinjau ulang besarannya.
"Sehingga dengan demikian Pertamina tidak dicurigai sebagai pihak yang mengurangi nozle premium di SPBU, sebagaimana pernah disampaikan oleh salah satu pejabat BPH Migas kepada media masa beberapa waktu lalu," tegas Sofyano.
Kepala BPH Migas telah mengeluarkan Surat Keputusan BPH Migas Nomor 41/P3JBPKP/BPH Migas/Kom/2017 yang menetapkan kuota BBM Premium tahun 2018 sebesar 7,5 juta kilo liter atau sebanyak 7,5 miliar liter.
Kuota Premium sebesar itu ditugaskan kepada Pertamina untuk menyediakan dan mendistribusikannya ke 25 provinsi dan 362 kabupaten/kota di luar Jamali. Penugasan Pertamina untuk menyediakan dan mendistribusikan Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden nomor 191 tahun 2014.
Premium dalam Perpres 191/2014 itu sudah ditetapkan sebagai BBM Khusus Penugasan yang tidak lagi mendapat subsidi dari Pemerintah namun harga jualnya diatur dan ditetapkan pemerintah yang hingga saat ini sebesar Rp6.550 per liter.
https://ekbis.sindonews.com/read/1288127/34/premium-bukan-lagi-bbm-bersubsidi-1520524406
Catat, Pertalite Cs Tak Disubsidi
Kamis, 29 Maret 2018 | 16:34 WIB
Photo :ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso, Pemberitahuan tentang Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium yang telah habis
VIVA – Belakangan ini ramai diperbincangkan masyarakat bahwa pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi pada awal tahun ini. Padahal faktanya, yang naik adalah pertalite, BBM yang masuk kategori non subsidi.
Sebagai warga negara, penting untuk mengetahui BBM apa saja yang dijual di Indonesia. Upaya ini agar kekisruhan di masyarakat karena salah persepsi akan kebijakan yang dikeluarkan pemerintahan Joko Widodo saat ini pun tidak terjadi.
Dilansir dari situs resmi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kamis 29 Maret 2018, pemerintah mengkategorikan BBM dalam tiga bagian. Yaitu, BBM jenis tertentu, BBM khusus penugasan, dan BBM umum.
https://www.viva.co.id/berita/bisnis...-tak-disubsidi
Pemerintah Tambah Subsidi Solar Hingga Akhir 2018
02 May 2018 18:02
Jakarta, CNBC Indonesia- Pemerintah memutuskan menambah anggaran subsidi untuk bahan bakar minyak (BBM) jenis solar. Tambahan subsidi ini diberlakukan terkait kebijakan pemerintah untuk menahan harga bensin.
"Untuk membantu Pertamina karena menahan harga premium dan solar. Tetapi mekanisme penambahan subsidi sampai akhir 2018 saja," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan di kantornya, Rabu (2/5/2018).
Jonan belum bisa memastikan berapa tambahan nilai subsidi untuk bensin solar, karena masih dalam perhitungan pemerintah. Ia menjelaskan salah satu pertimbangan pemerintah memberi tambahan subsidi adalah karena harga minyak mentah yang terus bergerak naik jauh di atas asumsi Indonesian Crude Price (ICP).
Data terakhir Kementerian ESDM untuk ICP per Maret 2018 rata-ratanya adalah sebesar US$ 63,02 per barel, sementara asumsi makro ICP US$ 48 per barel. Sementara harga minyak dunia untuk jenis Brent bahkan sudah menyentuh US$ 72,86 per barel.
Meski kebijakan pemerintah menahan harga bensin berlaku hingga 2019, kebijakan tambahan subsidi hanya turun hingga akhir 2018. Sementara untuk premium tak ada penambahan subsidi karena memang sudah dikeluarkan sebagai bensin bersubsidi sejak 2014.
Tapi seperti diketahui, harga bensin premium juga terkena imbas kebijakan pemerintah menahan harga dan tak bisa disesuaikan dengan harga pasar.
Alokasi subsidi untuk bensin solar di tahun ini adalah Rp 7,8 triliun untuk 15,6 juta kiloliter solar. Artinya, per liter bensin ini disubsidi Rp 500. Sempat terdapat wacana bahwa tambahan subsidi akan diberikan sebesar Rp 500 lagi, sehingga total subsidi yang dikucurkan pemerintah per liter menjadi Rp 1000 per liter.
Hitungan CNBC Indonesia dengan asumsi tidak ada perubahan kuota volume, maka total subsidi yang dikucurkan pemerintah untuk bensin solar menjadi Rp 15,6 triliun. Tetapi sekali lagi, belum ada ketukan palu dari pemerintah untuk memastikan angka tersebut.
https://www.cnbcindonesia.com/news/2...gga-akhir-2018
Jum'at, 9 Maret 2018 - 06:08 WIB
Premium bukan lagi BBM bersubsidi. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Pemerintah diminta melakukan sosialisasi agar masyarakat memahami bahwa bakar minyak (BBM) jenis premium ditetapkan sebagai BBM yang sudah tidak disubsidi oleh pemerintah. Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria, mengungkapkan, sebagaimana ditetapkan dalam Perpres 191/2014, Premium bukan lagi BBM yang disubsidi.
"Seharusnya Kementerian ESDM dan BPH Migas mensosialisasikan bahwa premium sudah tidak lagi disubsidi oleh Pemerintah sehingga masyarakat bisa menerima premium sebagaimana BBM non subsidi lainnya, seperti Pertalite dan Pertamax," ujarnya di Jakarta, Kamis (8/3/2018).
Ditetapkannya kuota premium tahun 2018 sebesar 7,5 juta kilo liter (KL) hanya untuk masyarakat di luar Pulau Jawa, Madura dan Bali (Jamali) seharusnya juga disosialisasikan secara masif oleh pemerintah, sehingga masyarakat di Pulau Jamali tidak mempersoalkan ketika premium sulit didapatkan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Di sisi lain, Premium sebagai BBM non subsidi memberikan margin yang kecil bagi pengusaha SPBU dibandingkan BBM lainnya seperti Pertalite dan Pertamax. "Inilah yang menyebabkan secara bisnis, pengusaha SPBU kurang tertarik memasarkan Premium dan memilih Pertalite atau Pertamax," tutur Sofyano.
Menurut Sofyano hal ini diakui oleh pengusaha SPBU yang tergabung dalam Hiswana Migas. Organisasi ini, lanjut dia, sebagai mitra Pertamina perlu bersuara menjelaskan kepada publik, bahkan perlu juga menyampaikan secara resmi kepada pemerintah untuk meminta agar pemerintah dan juga DPR memperhatikan margin Premium yang harus ditinjau ulang besarannya.
"Sehingga dengan demikian Pertamina tidak dicurigai sebagai pihak yang mengurangi nozle premium di SPBU, sebagaimana pernah disampaikan oleh salah satu pejabat BPH Migas kepada media masa beberapa waktu lalu," tegas Sofyano.
Kepala BPH Migas telah mengeluarkan Surat Keputusan BPH Migas Nomor 41/P3JBPKP/BPH Migas/Kom/2017 yang menetapkan kuota BBM Premium tahun 2018 sebesar 7,5 juta kilo liter atau sebanyak 7,5 miliar liter.
Kuota Premium sebesar itu ditugaskan kepada Pertamina untuk menyediakan dan mendistribusikannya ke 25 provinsi dan 362 kabupaten/kota di luar Jamali. Penugasan Pertamina untuk menyediakan dan mendistribusikan Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden nomor 191 tahun 2014.
Premium dalam Perpres 191/2014 itu sudah ditetapkan sebagai BBM Khusus Penugasan yang tidak lagi mendapat subsidi dari Pemerintah namun harga jualnya diatur dan ditetapkan pemerintah yang hingga saat ini sebesar Rp6.550 per liter.
https://ekbis.sindonews.com/read/1288127/34/premium-bukan-lagi-bbm-bersubsidi-1520524406
Catat, Pertalite Cs Tak Disubsidi
Kamis, 29 Maret 2018 | 16:34 WIB
Photo :ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso, Pemberitahuan tentang Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium yang telah habis
VIVA – Belakangan ini ramai diperbincangkan masyarakat bahwa pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi pada awal tahun ini. Padahal faktanya, yang naik adalah pertalite, BBM yang masuk kategori non subsidi.
Sebagai warga negara, penting untuk mengetahui BBM apa saja yang dijual di Indonesia. Upaya ini agar kekisruhan di masyarakat karena salah persepsi akan kebijakan yang dikeluarkan pemerintahan Joko Widodo saat ini pun tidak terjadi.
Dilansir dari situs resmi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kamis 29 Maret 2018, pemerintah mengkategorikan BBM dalam tiga bagian. Yaitu, BBM jenis tertentu, BBM khusus penugasan, dan BBM umum.
https://www.viva.co.id/berita/bisnis...-tak-disubsidi
Pemerintah Tambah Subsidi Solar Hingga Akhir 2018
02 May 2018 18:02
Jakarta, CNBC Indonesia- Pemerintah memutuskan menambah anggaran subsidi untuk bahan bakar minyak (BBM) jenis solar. Tambahan subsidi ini diberlakukan terkait kebijakan pemerintah untuk menahan harga bensin.
"Untuk membantu Pertamina karena menahan harga premium dan solar. Tetapi mekanisme penambahan subsidi sampai akhir 2018 saja," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan di kantornya, Rabu (2/5/2018).
Jonan belum bisa memastikan berapa tambahan nilai subsidi untuk bensin solar, karena masih dalam perhitungan pemerintah. Ia menjelaskan salah satu pertimbangan pemerintah memberi tambahan subsidi adalah karena harga minyak mentah yang terus bergerak naik jauh di atas asumsi Indonesian Crude Price (ICP).
Data terakhir Kementerian ESDM untuk ICP per Maret 2018 rata-ratanya adalah sebesar US$ 63,02 per barel, sementara asumsi makro ICP US$ 48 per barel. Sementara harga minyak dunia untuk jenis Brent bahkan sudah menyentuh US$ 72,86 per barel.
Meski kebijakan pemerintah menahan harga bensin berlaku hingga 2019, kebijakan tambahan subsidi hanya turun hingga akhir 2018. Sementara untuk premium tak ada penambahan subsidi karena memang sudah dikeluarkan sebagai bensin bersubsidi sejak 2014.
Tapi seperti diketahui, harga bensin premium juga terkena imbas kebijakan pemerintah menahan harga dan tak bisa disesuaikan dengan harga pasar.
Alokasi subsidi untuk bensin solar di tahun ini adalah Rp 7,8 triliun untuk 15,6 juta kiloliter solar. Artinya, per liter bensin ini disubsidi Rp 500. Sempat terdapat wacana bahwa tambahan subsidi akan diberikan sebesar Rp 500 lagi, sehingga total subsidi yang dikucurkan pemerintah per liter menjadi Rp 1000 per liter.
Hitungan CNBC Indonesia dengan asumsi tidak ada perubahan kuota volume, maka total subsidi yang dikucurkan pemerintah untuk bensin solar menjadi Rp 15,6 triliun. Tetapi sekali lagi, belum ada ketukan palu dari pemerintah untuk memastikan angka tersebut.
https://www.cnbcindonesia.com/news/2...gga-akhir-2018
Peningkatan Impor Migas Sebabkan Defisit Neraca Perdagangan
Tue, 03 Jul 2018 - 06:45 WIB
JAKARTA, suaramerdeka.com - Peningkatan nilai impor migas Indonesia berdampak pada defisit neraca perdagangan. Peningkatan nilai impor migas disebabkan oleh sedang tingginya harga minyak dunia. Sebagai negara importir migas, Indonesia tentu terkena dampak tingginya harga minyak dunia.
Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Novani Karina Saputri mengatakan, penyebab defisitnya neraca perdagangan Indonesia dikarenakan nilai impor lebih tinggi sebesar Rp 17,64 miliar dolar dibandingkan dengan nilai ekspor yang sebesar Rp 16,12 miliar. Impor migas bulan ini meningkat sebanyak 20,95 persen dibandingkan dengan bulan April dan meningkat 57,17 persen dibandingkan dengan bulan Mei tahun sebelumnya (2017).
"Trade balance" dan nilai tukar saling memengaruhi. Oleh karena itu pemerintah sebaiknya segera memperbaiki kondisi neraca perdagangan dengan meningkatkan ekspor terutama di sektor non migas yang pada bulan Mei 2018 berhasil mendominasi total ekspor sebesar 90,25 persen. Dengan nilai neraca perdagangan yang positif, dapat membantu menekan pelemahan rupiah yang tergerus akibat suku bunga The Fed," ungkapnya.
Seharusnya, lanjut Novani, masih terdapat potensi surplus untuk bulan-bulan berikutnya apabila terdapat penguatan pada ekspor non migas. Kalau neraca perdagangan kita terus dibiarkan mengalami deficit maka akan mendorong terjadinya defisit neraca berjalan sehingga akan berdampak pada pelemahan nilai tukar.
Neraca perdagangan merupakan salah satu alat ukur untuk melihat kecenderungan trend nilai tukar dan cadangan devisa suatu negara. Di bulan Mei 2018, data neraca perdagangan bulanan Indonesia menunjukkan adanya defisit sebesar $1,52 miliar. Salah satu penyebab terjadinya defisit untuk bulan Mei adalah jumlah surplus perdagangan neraca sektor non-migas yang tidak mampu menutup defisit neraca sektor migas.
"Terjadinya defisit ini bisa jadi dikarenakan oleh beberapa faktor, seperti meningkatnya jumlah permintaan barang konsumsi akibat lebaran dan libur panjang dan nilai impor sektor migas yang meningkat. Tetapi apabila kita lihat, efek permintaan barang konsumsi tidak akan berdampak berkepanjangan karena sudah terlepas dari bulan lebaran dan libur panjang. Faktor yang susah untuk diprediksi justru dari nilai impor migas yang sangat bergantung dengan kondisi global," jelasnya.
https://www.suaramerdeka.com/news/ba...ca-perdagangan
Rizal Ramli Sebut Jokowi Takut Kepada Surya Paloh dan Ratu Uang Sehingga Rupiah Melemah
Sabtu, 8 September 2018 14:17
TRIBUN-MEDAN.com-Melemahnya rupiah membuat banyak kritikan kepada Presiden Jokowi, salah satunya berasal dari mantan mentri yang pernah menjabat di Kabinet Presiden Jokowi, Dr Rizal Ramli.
Bahkan Dr Rizal Ramli, memberikan sindiran kepada Presiden Jokowi terkait terus melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS hingga menyentuh angka Rp 15.000/dolar.
Rizal Ramli menyayangkan sikap Jokowi yang tidak tegas dalam menghadapi konflik kepentingan, terutama berhadapan dengan para politisi pendukungnya serta anggota kabinet.
"Tapi tidak berani jika menyentuh kepentingan vested-interest disekitarnya, spt Mentri Enggar, Mentri BUMN, Ratu Utang dll. Main quota impor + grogoti elektibilitas Jkw," ujar Rizal Ramli.
Bahkan saat dialog di Tv One kemarin, Rizal Ramli sempat menyebut nama Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di balik impor besar-besaran yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita. Enggar adalah kader Partai Nasdem.
Pernyataan Rizal Ramli sampaikan saat dihubungi presenter TV One dalam acara Indonesia Busines Forum yang membahas anjloknya nilai tukar rupah terhadap dollar AS.
Menurut Rizal, Enggar melebihkan impor garam 1,5 juta ton, impor gula ditambahkan 2 juta ton, impor beras ditambah 1 juta ton. Hal itu membuat petani di dalam negeri menjerit, terutama petani garam.
“Jadi biang keroknya sebetulnya saudara Enggar, cuman Presiden Jokowi gak berani negur karena takut Surya Paloh,” ucap Rizal Ramli.
“Saya katakan Pak Jokowi, panggil saya aja, biar saya yang tekan Surya Paloh, karena ini brengsek, impor naik tinggi sekali, petani itu dirugikan, petambak diugikan, akibatnya selektabilitas Pak Jokowi juga merosot digerogoti,” tambah Rizal.
Akibat impor yang besar ini, maka nilai rupiah terus merosot karena nilai impor jauh lebih besar dibandingkan nilai ekspor Indonesia.
http://medan.tribunnews.com/2018/09/...rupiah-melemah[/quote
Quote:
-----------------------------
Pertalite dan Premium sudah tak di subsidi lagi. Rakyat membeli BBM jenis itu sepenuhnya dengan menggunakan harga pasar biasa. Jadi kalau toh naik, itu akibat bahan bakunya atau biaya produksininya yang naik, bukan karena kedua jenis BBM itu selama ini disubsidi.
Kalau alasan subsidi yang mau dipakai Pemerintah, lalu siapa yang diuntungkan bila harga BBM itu akan naik lagi?
Yaa importirnyalah!
Dan anda pasti mahfum, siapa yang paling diuntungkan dengan impor minyak itu bila harganya dinaikkan Pemerintah, bukan?
THINK!
Diubah oleh naniharyono2018 15-09-2018 07:41
1
1.6K
17
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita dan Politik
670.5KThread•40.6KAnggota
Terlama
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru