- Beranda
- Berita dan Politik
Ironis! Kepala Daerah Diseret Dukung Jokowi ...
...
TS
madcabonger2018
Ironis! Kepala Daerah Diseret Dukung Jokowi ...
Ironis! Kepala Daerah Diseret Dukung Jokowi
Sabtu, 15 September 2018 – 03:44 WIB
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum PAN Hanafi Rais sependapat dengan Sandiaga Uno bahwa kepala daerah tidak seharusnya terlibat langsung dalam hal dukung mendukung di Pilpres 2019.
Hanafi mengatakan bahwa menyeret kepala daerah dalam dukung mendukung di pilpres terkait masalah etika. Sebab, seorang gubernur, bupati maupun wali kota membawahi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diminta netral di pemilu.
"Bahkan nge-like saja (di medsos) enggak boleh, foto saja kemudian dianggap pelanggaran. Sehingga kalau kepala daerahnya lantas tidak memberi contoh atau menjadi contoh yang sama. Etika politiknya tentu menjadi ironis," ucap Hanafi kepada JPNN, Jumat (14/9).
Karena itu, lanjut politikus Senayan ini, sebaiknya kepala daerah apalagi yang baru terpilih, mestinya fokus mewujudkan janji-janji kampanyenya. Bukan malah terlibat dalam politik dukung mendukung.
"Saya pikir itu malah justru membuat keruh suasana di lapangan yang katanya ingin damai ingin sejuk, tapi sebagai kepala daerah mengayomi semuanya, bukan malah berpihak," tegasnya.
Kondisi yang sama menurut Hanafi, tidak hanya berlaku bagi kepala daerah dari kubu petahana, maupun dari pihak pendukung Prabowo Subianto - Sandiaga Uno
https://www.jpnn.com/news/ironis-kepala-daerah-diseret-dukung-jokowi
Kepala Daerah Sibuk Dukung Jokowi, Siapa yang Urus Rakyat?
Jumat, 14 September 2018 – 22:45 WIB
.JPG&w=510&h=294&zc=1&q=70)
Wali kota Bandung, Ridwan Kamil menerima penghargaan Satya Lencana Pembangunan bidang Koperasi dan UMKM dari Presiden Joko Widodo pada Puncak Peringatan Hari Koperasi Nasional di halaman Kantor Gubernur Jambi, Kamis (21/7). Foto: Ridwan/Jambi Ekspres Ilustrasi :
jpnn.com, JAKARTA - Upaya kubu petahana menarik para kepala daerah masuk ke dalam tim pemenangan di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, dikritik Ketua Divisi Humas dan Advokasi Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean.
Dia menilai yang dilakukan Tim Kampanye Nasional Joko Widodo - Ma'ruf Amin (TKN Jokowi - Ma'ruf) merupakan pendidikan demokrasi yang tidak baik bagi masyarakat.
"Apa yang dilakukan oleh TKN Jokowi-Ma'ruf menarik-narik kepala daerah untuk masuk menjadi pendukung adalah pendidikan demokrasi yang tidak baik bagi generasi mendatang," kata Ferdinand menjawab JPNN, Jumat (14/9).
Bahkan, lanjut Ferdinand, tindakan itu juga akan merusak etika ketatanegaraan karena kepala daerah itu adalah pemimpin semua kelompok di daerahnya, bukan cuman gubernur, atau bupati dan wali kota kelompok Jokowi.
Sebab, katanya, bisa saja ada pendukung Prabowo yang memilih kepala daerah tersebut dan tiba-tiba sekarang dia harus meninggalkan aspirasi pemilihnya. Di sinilah tidak baiknya.
"Apa jadinya jika presiden sibuk mengurus dirinya sebagai capres dan kepala daerah sibuk urus presiden yang sedang nyapres? Lantas siapa yang urus rakyat?," tegas Ferdinand mempertanyakan.
Di sisi lain, tambahnya, mereka para kepala daerah dibayar dari pajak rakyat, bukan cuman dari pajak pendukung Jokowi. Karena itulah dia memandang upaya yang dilakukan TKN Jokowi-Ma'ruf sesuatu yang tidak tepat.
"Saran kami sebaiknya semua kepala daerah tidak terlibat secara langsung dalam tim pemenangan. Mendukung boleh saja tapi tidak boleh masuk dalam tim pemenangan. Kasihan rakyat tidak ada yang urus," pungkasnya
https://www.jpnn.com/news/kepala-daerah-sibuk-dukung-jokowi-siapa-yang-urus-rakyat
------------------------------------
Kepala Daerah yang mendukung salah satu pasangan Pilpres 2019, sebaiknya disuruh cuti sementara saja hingga berakhirnya masa pemilihan itu. Sehingga tak ada kecurigaan publik bahwa fasilitas Negara akan mereka gunakan untuk mendukung jagonya itu.
Sabtu, 15 September 2018 – 03:44 WIB
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum PAN Hanafi Rais sependapat dengan Sandiaga Uno bahwa kepala daerah tidak seharusnya terlibat langsung dalam hal dukung mendukung di Pilpres 2019.
Hanafi mengatakan bahwa menyeret kepala daerah dalam dukung mendukung di pilpres terkait masalah etika. Sebab, seorang gubernur, bupati maupun wali kota membawahi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diminta netral di pemilu.
"Bahkan nge-like saja (di medsos) enggak boleh, foto saja kemudian dianggap pelanggaran. Sehingga kalau kepala daerahnya lantas tidak memberi contoh atau menjadi contoh yang sama. Etika politiknya tentu menjadi ironis," ucap Hanafi kepada JPNN, Jumat (14/9).
Karena itu, lanjut politikus Senayan ini, sebaiknya kepala daerah apalagi yang baru terpilih, mestinya fokus mewujudkan janji-janji kampanyenya. Bukan malah terlibat dalam politik dukung mendukung.
"Saya pikir itu malah justru membuat keruh suasana di lapangan yang katanya ingin damai ingin sejuk, tapi sebagai kepala daerah mengayomi semuanya, bukan malah berpihak," tegasnya.
Kondisi yang sama menurut Hanafi, tidak hanya berlaku bagi kepala daerah dari kubu petahana, maupun dari pihak pendukung Prabowo Subianto - Sandiaga Uno
https://www.jpnn.com/news/ironis-kepala-daerah-diseret-dukung-jokowi
Kepala Daerah Sibuk Dukung Jokowi, Siapa yang Urus Rakyat?
Jumat, 14 September 2018 – 22:45 WIB
Wali kota Bandung, Ridwan Kamil menerima penghargaan Satya Lencana Pembangunan bidang Koperasi dan UMKM dari Presiden Joko Widodo pada Puncak Peringatan Hari Koperasi Nasional di halaman Kantor Gubernur Jambi, Kamis (21/7). Foto: Ridwan/Jambi Ekspres Ilustrasi :
jpnn.com, JAKARTA - Upaya kubu petahana menarik para kepala daerah masuk ke dalam tim pemenangan di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, dikritik Ketua Divisi Humas dan Advokasi Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean.
Dia menilai yang dilakukan Tim Kampanye Nasional Joko Widodo - Ma'ruf Amin (TKN Jokowi - Ma'ruf) merupakan pendidikan demokrasi yang tidak baik bagi masyarakat.
"Apa yang dilakukan oleh TKN Jokowi-Ma'ruf menarik-narik kepala daerah untuk masuk menjadi pendukung adalah pendidikan demokrasi yang tidak baik bagi generasi mendatang," kata Ferdinand menjawab JPNN, Jumat (14/9).
Bahkan, lanjut Ferdinand, tindakan itu juga akan merusak etika ketatanegaraan karena kepala daerah itu adalah pemimpin semua kelompok di daerahnya, bukan cuman gubernur, atau bupati dan wali kota kelompok Jokowi.
Sebab, katanya, bisa saja ada pendukung Prabowo yang memilih kepala daerah tersebut dan tiba-tiba sekarang dia harus meninggalkan aspirasi pemilihnya. Di sinilah tidak baiknya.
"Apa jadinya jika presiden sibuk mengurus dirinya sebagai capres dan kepala daerah sibuk urus presiden yang sedang nyapres? Lantas siapa yang urus rakyat?," tegas Ferdinand mempertanyakan.
Di sisi lain, tambahnya, mereka para kepala daerah dibayar dari pajak rakyat, bukan cuman dari pajak pendukung Jokowi. Karena itulah dia memandang upaya yang dilakukan TKN Jokowi-Ma'ruf sesuatu yang tidak tepat.
"Saran kami sebaiknya semua kepala daerah tidak terlibat secara langsung dalam tim pemenangan. Mendukung boleh saja tapi tidak boleh masuk dalam tim pemenangan. Kasihan rakyat tidak ada yang urus," pungkasnya
https://www.jpnn.com/news/kepala-daerah-sibuk-dukung-jokowi-siapa-yang-urus-rakyat
------------------------------------
Kepala Daerah yang mendukung salah satu pasangan Pilpres 2019, sebaiknya disuruh cuti sementara saja hingga berakhirnya masa pemilihan itu. Sehingga tak ada kecurigaan publik bahwa fasilitas Negara akan mereka gunakan untuk mendukung jagonya itu.
Diubah oleh madcabonger2018 14-09-2018 23:25
0
1.7K
28
Komentar yang asik ya
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita dan Politik
672.2KThread•41.8KAnggota
Urutkan
Terlama
Komentar yang asik ya