Selamat pagi, siang, sore, petang, dan malam kawan - kawan kaskuser semua yang baik hati. Bertemu kembali di thread sederhana ane.




Ajang pesta demokrasi yang di gelar saban 5 tahun di Indonesia sudah di depan mata. Para kontestan pun ramai - ramai saling berebut simpati masyarakat guna memenangkan kontestasi pemilihan umum kali ini. Tak terkecuali dengan pendukung bakal calon pasangan presiden dan wakil presiden yang juga sudah mulai bergerilya, baik di dunia nyata maupun di dunia maya.

Perangdi dunia maya malahan sudah di mulai jauh - jauh hari. Bahkan sejak tahapan pemilu 2019 belum dimulai, gerakan politik dari oposisi yang di beri nama #2019GantiPresiden sudah mulai di hembuskan. Meski sempat membantah hal ini sebagai gerakan politik, namun dari nama gerakan serta orang yang terlibat membidani gerakan ini adalah seorang politikus, rasanya sulit mengatakan bahwa ini bukanlah gerakan politik.


Tujuan dari gerakan ini sudah jelas, sebagaimana yang di ungkapkan oleh inisiator yang juga merupakan politikus PKS, Mardani Ali Sera, gerakan ini bertujuan mengganti Presiden Joko Widodo secara konstitusional pada pemilu yang akan berlangsung pada tahun 2019 mendatang. Meski ada pula yang menfasirkan gerakan ini bertujuan mengganti Presiden bukan sebagai personalnya yaitu Joko Widodo, namun mengganti Presiden dalam artian lembaga negara dengan sistem lain.

Tudingan ini muncul setelah beredar video berdurasi sekitar 10 detik di sosial media yang menampilkan Mardani Ali Sera bersama dengan salah seorang tokoh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto yang mengatakan "2019 Ganti Presiden, Ganti Sistem". Sebagaimana kita ketahui, HTI yang selama ini selalu menggaungkan sistem Khilafah di Indonesia sudah di bubarkan oleh pemerintah karena di anggap sebagai organisasi massa terlarang. Oleh karenannya, banyak pula yang beranggapan jika gerakan 2019GantiPresiden yang diembel - embeli label "ganti sistem" ini merupakan perbuatan makar.


Di konfirmasi mengenai hal ini di sebuah acara di salah satu stasiun televisi swasta, Mardani menyatakan bahwa embel - embel "ganti sistem" yang di sampaikan oleh Ismail Yusanto merupakan tanggung jawab pribadi Ismail Yusanto secara pribadi dan tidak ada kaitannya dengan gerakan yang ia pelopori, meski secara jelas mereka berdua tampil dalam satu frame video.



Kini, saat tahapan pemilu sudah berjalan dan menyisakan dua pasang bakal pasangan capres dan cawapres, yaitu bakal calon Presiden Petahana Jokowi dan penantangnya, Prabowo Subianto, gerakan ini pun berkamuflase menjadi #2019PrabowoPresiden. Perubahan ini sudah bisa diprediksi dari awal karena memang hanya ada dua pasang calon presiden yang akan bertarung pada pilpres 2019.

Namun ada hal lain yang mengejutkan dari perubahan gerakan ini. Gerakan ini menjelma menjadi sebuah badan hukum dan terdaftar di Kemenkumham. Pendaftaran badan hukum "perkumpulan tagar 2019 ganti presiden" ini sempat menuai kontroversi. Hal ini di ungkapkan oleh Menteri Hukum dan HAM, Yassona Laoly yang menilai ada siasat nakal yang dilakukan oleh notaris yang mendaftarkan nama badan hukumnya.




Untuk "mengakali" hal ini lah, diduga notaris yang mendaftarkannya menyiasati dengan memisah antara kata "Presi" dan "den". Namun, salah satu inisiator Gerakan Nasional Prabowo Presiden, Sufmi Dasco Ahmad membantah terkait dengan tudingan Yassona tersebut. Menurutnya, ia sudah melakukan pendaftaran secara prosedur, sesuai dengan AHU (Administrasi Hukum Umum). "Ya keluarnya begitu ya begitu. Nggak boleh dibilang pensiasatan nakal, faktanya kami ikut itu," imbuhnya.







Disclaimer : Asli tulisan TS
Referensi : Inidan Ini
Sumur Gambar : Om Google