GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan pihaknya tidak akan memberikan modal kepada pengusaha yang tergabung dalam program OK OCE, tetapi hanya membantu melalui dukungan akses permodalan. Itu pernyataan Anies yang pertama yang mengonfirmasikan realisasi program OK OCE tak sesuai dengan yang tertera pada janji kampanye dalam pilkada DKI lalu.

"Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memfasilitasi dukungan akses permodalan melalui bank serta lembaga keuangan nonbank, tetapi tidak secara langsung," tutur Anies dalam pidatonya pada rapat paripurna pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Gedung DPRD DKI Jakarta, kemarin.

Hal itu dikatakannya dalam menanggapi pandangan Fraksi NasDem pada rapat Senin (2/4), yang menyoroti masalah permodalan OK-OCE. Anies-Sandi diminta mengucurkan dana Rp5 miliar untuk program OK-OCE di setiap kecamatan agar program itu tidak sebatas pelatihan.

Pada Desember 2017 lalu, Wakil Gubernur Sandiaga Uno sempat membantah spanduk janji kampanye Gubernur Anies Baswedan-Sandiaga yang menyebut OK OCE akan memodali UMKM. "Lihat saja di awal, kami enggak pernah janji memberikan modal," tutur Sandiaga, Jumat (15/12).

Dalam situs Jakartamajubersama.com milik tim Anies-Sandi, OK-OCE didefinisikan sebagai co-working space yang tidak hanya memberikan ruang fisik, tetapi juga memberikan dukungan modal, akses pasar, dan mentor bagi wirausaha. Namun, tidak ada penjelasan tentang dukungan modal apa yang dimaksud.

Dalam debat kandidat gubernur dan wakil gubernur pada 15 Desember 2016, Sandi pernah menyebut akan memberikan modal sekaligus pendampingan.

"Kami ingin juga modal yang selama ini menjadi momok. Kita melihat bahwa modal kita bisa memberikan antara Rp0, Rp15 juta, Rp20 juta, sampai Rp300 juta. Kita berikan pendampingan kepada mereka," ucapnya saat itu.

Sekadar retorika

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP Gembong Warsono menilai jawaban Anies pada rapat paripurna RPJMD itu sekadar normatif, belum substansial. Anies bahkan tidak memberi jawaban terkait dengan tiga persoalan yang dinilai krusial oleh dewan, yakni persoalan penataan kawasan Tanah Abang, reklamasi, serta swastanisasi air.

"Jawaban-jawaban retorika itu. Kita juga sudah tahu, dia enggak menjawab subtansi. Misalnya soal Tanah Abang kan kita sama-sama dengar, kan enggak jawab juga," kata Gembong seusai rapat paripurna di DPRD DKI Jakarta, kemarin

Sebelumnya, Fraksi PDIP menyarankan Pemprov DKI agar memperhatikan rekomendasi Ombudsman perwakilan Jakarta Raya terkait malaadministrasi penataan kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Anies, dalam pidatonya, tidak menyinggung soal Tanah Abang. Begitu pula perihal reklamasi dan swastanisasi air.

Anggota DPRD DKI dari Fraksi Gerindra, Syarif, menilai wajar bila pidato Anies baru sampai pada tataran normatif. Menurut dia, pendalaman teknis bisa dilakukan di pembahasan di komisi-komisi. "Yang sifatnya teknis akan dijelaskan dalam kesempatan yang lebih khusus dalam rapat komisi. Saya kira kalau normatif, iya, kan memang rapat paripurna general menjawab semua fraksi," tutur Syarif.

Dewan akan melanjutkan pembahasan secara mendetail di komisi mulai hari ini. Termasuk soal hal-hal yang tidak terjawab melalui pidato jawaban Anies. DPRD memiliki waktu untuk membahas RPJMD Anies-Sandi sebelum batas akhir pengesahan pada 16 April 2018 mendatang.  (J-3)

http://m.mediaindonesia.com/read/det...m_source=dable

Hasil pilihan umat nasbung 😁