GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan menuding Jakarta Konsultindo sebagai konsultan pelaksana program community action plan (CAP) di Bukit Duri, Jakarta Selatan tidak menjalankan tugas dengan benar. Menurutnya, Jakarta Konsultindo tidak cukup melibatkan warga.

“Konsultannya tidak menjalankan tugas dengan benar, konsultannya lebih banyak ngobrol sama suku dinas daripada sama warga,” kata Anies di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Kamis (6/9).

Anies mengaku juga kecewa dengan progres kinerja jajarannya mengurusi Bukit Duri. Anies akan menegur jajarannya terkait hal ini. “Sama saya juga kecewa sama aparat yang jalannya enggak bener. Semua bakal dapat teguran,” tambah dia.

Pemprov DKI sebelumnya membatalkan rencana pembangunan hunian sementara (shelter) di Bukit Duri pada tahun ini. Anggaran sebesar Rp5,98 miliar itu akan dihapus dalam APBD Perubahan 2018.

Dihubungi terpisah, Koordinator Forum Ciliwung Merdeka, Sandyawan Sumardi kecewa dengan dihapusnya anggaran pembangunan shelter tersebut sehingga tidak bisa dieksekusi tahun ini.

Menurut Sandyawan, ada lahan seluas 1,6 hektar yang dimiliki oleh 27 ahli waris. Mereka telah bersedia menjual lahan tersebut sesuai dengan nilai jual objek pajak (NJOP) di area tersebut.

“Yang bisa membeli Pemprov DKI, sehingga kami sudah mempertemukan Dinas Perumahan dengan pemiliknya. Sudah diatur. Dari dulu itu usulan kami begitu, tapi saya tidak tahu bagaimana selalu susah,” kata Sandyawan ketika dihubungi.

Sandyawan pun mengaku telah mempertemukan Mantan Kepala Dinas Perumahan DKI Agustino Darmawan dengan pemilik lahan. Selain itu, warga juga memberi opsi di lahan bekas kantor pajak.

“Itu yang jadinya ditawarkan untuk shelter. Rupanya data yang masuk di Dinas Perumahan enggak karu-karuan. Mereka bilang belum ada penawaran yg masuk, macam-macam lah. Padahal waktu itu Pak Agustino sendiri yang mengunjunginya,” ujar Sandyawan. (OL-4)

http://m.mediaindonesia.com/read/det...hkan-konsultan