Sebenernya males banget bikin judul yang clickbait. Tpai gimana lagi, tuntutan zaman, ya, GanSis. Harap maklum :-). Kendati begitu, isinya dijamin gak jelek-jelek amat, kok. 



"Indonesia bukan Amerika Serikat dan Filipina yang pernah punya presiden mantan artis. Tapi Indonesia membolehkan kok siapapun yang mau mencalonkan diri jadi presiden dan wakil presiden." 
 
Perpolitikan Indonesia sedang mengalami tren baru. Kini, kalangan artis sudah gak malu-malu lagi terjun ke politik. Mereka sudah berani “show off” dengan bermodal keyakinin bahwa setiap warga negara Indonesia (WNI) punya hak yang sama di alam demokrasi. Baik itu untuk berpendapat maupun mencalonkan diri menjadi penyelenggara negara.
 
Bahkan beberapa di antaranya berhasil terpilih di parlemen sebagai wakil rakyat. Beberapa lagi, sukses menjadi eksekutif seperti jadi kepala daerah. Sebut saja, menjadi bupati, walikota, dan gubernur. Ini tentu merupakan angin segar buat perpolitikan Indonesia yang lebih terbuka. (Meski baru-baru ini ada yang gubernur mantan artis justru tersandung korupsi - MALU-MALUIN). Dari partai mana sih doi. 



 
Kalau yang menjadi presiden?
 
Sepanjang sejarahnya, belum ada presiden Indonesia berlatar belakang artis. Meski begitu, latar belakang profesi presiden kita cukup beragam kok. Sebut saja Sukarno yang seorang politisi;  Soeharto, mantan tentara; Habibie, seorang teknokrat; Gusdur, pemuka agama dan cendekiawan; Megawati, politisi; SBY mantan tentara; hingga sekarang Jokowi yang awalnya seorang pengusaha.
 
Wapres pun setali tiga uang. Ada Sri Sultan Hamengku Buwono, seorang raja, Boediono yang seorang akademisi. Sekarang pun KH Ma’ruf Amin yang menjadi cawapres Joko Widodo merupakan pemuka agama dan Sandiaga Uno, cawapres Prabowo Subianto berlatar belakang pengusaha.




Ini menjadi salah satu bukti bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mencalonkan diri menjadi “Indonesia Satu” dan “Indonesia Dua”. Masalah belum ada mantan artis yang jadi presiden Indonesia, biarlah waktu yang menjawab akankah ada Ronald Reagan versi Indonesia ....  



 
Dan “berhak” atau “tidak”-nya seseorang nyapres di Indonesia bukanlah perkara normatif belaka. Lebih dari itu, hal ini memang dijamin secara konsitusional. Tepatnya, tertuang dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 169 tentang Pemilihan Umum.
 
Poin (a)dan (b) dari pasal tersebut menyebutkan syarat untuk mencalonkan diri menjadi presiden dan wakil presiden yaitu:  




 
Keduanya dapat ditafsirkan yang penting “Bertuhan dan WNI”, berhak menjadi capres dan cawapres! 

Tapi tunggu dulu, kalau ada yang “berhak” tentu ada juga dong yang “gak berhak” secara konsitutusional, iya dong, Gan-Sis? 

Di antara kalian pun tentu udah ada yang gatal pengen komentar, "Mantan koruptor juga ‘kan WNI dan gak menutup kemungkinan di antara mereka juga ada yang bertobat?" Nah karena itu simak dulu sampai selesai.
 
Di beberapa poin dalam pasal yang sama, ternyata ada tiga poin yang bisa dianggap sebagai larangan keras buat siapa pun yang hendak menjadi capres dan cawapres. 
 



 


 


 
Menyitir ulasan dari Hukumonline.com, kalau ketiga pion tersebut salah satunya saja dimiliki oleh siapa pun yang mau nyapres dan nyawapres, berarti dia sudah gugur. Gak boleh ikutan. Apalagi kalau tiga-tiganya, yekan?  
 
Ketiga poin di atas sudah semestinya menjadi pedoman buat kita semua. Apalagi, sekarang kita akan menghadapi Pemilihan Presiden 2019 yang mempertemukan Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Pastikan pilihanmu benar-benar bebas dari poin d, j, dan p, ya. Kira-kira kamu bakal memilih siapa nih, GanSis? Masih jauh yak. Hahahaha Tapi gak ada salahnya kan kalau menimbang-nimbang dari sekarang? 

Sumber foto: Thanos (Detik) Koruptor (Kompas), Capres-Cawapres 2019 (Beritagar), Ronald Reagan (The Telegraph)