Ismail Yusanto: Kami Tidak Bawa Bendera HTI Di Aksi #2019GantiPresiden, Itu Kontra Intelijen

Ismail Yusanto/Net
RMOL. Direktur Relawan Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'aruf Amin, Maman Imanulhaq menuding gerakan #2019GantiPresiden ditunggangi organisasi massa Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang sudah dila­rang di Indonesia. Maman juga menuding, kelompok ini bukan cuma ingin mengganti presiden, tapi juga ideologi bangsa.

BERITA TERKAIT
Alamsyah Saragih: Menteri Dan Kepala Daerah Harus Diingatkan Kalau Tidak, Hancurlah Etika Berpolitik Kita
Fritz Edward: Kasus Mahar Politik Agak Sensitif Dan Berat, Kami Butuh Waktu Membaca Hasil Kajiannya
Deddy Mizwar: Saya Sudah Izin Sekjen, Demokrat Dukung Prabowo-Sandi Mungkin Tanpa Mesin Partai


Logo PKS dan HTI memang terpampang pada sejumlah spanduk deklarasi #2019Gan­tiPresiden di sejumlah lokasi; di Pontianak, Kalimantan Barat, dan Surabaya, Jawa Timur. Selain memuat slogan #2019GantiPresiden serta foto Mardani dan Neno Warisman, pada spanduk itu juga memuat tulisan 'saatnya khilafah dite­gakkan'.

Lantas bagaimana tanggapan HTI atas tudingan tersebut? Betulkah HTI berada di ba­lik gerakan tersebut? Berikut penuturan Juru Bicara HTI Ismail Yusanto kepada Rakyat Merdeka.

Bagaimana tanggapan HTI terkait tudingan tersebut?
Itu tudingan yang ngawur dan salah besar. Aksi atau gerakan itu adalah gerakan rakyat, dan gera­kan umat. Itu merupakan aspi­rasi dari keinginan, pikiran, dan perasaan masyarakat. Kalau kita lihat itu dapat sambutan di mana-mana, itu artinya masyarakat memang memiliki aspirasi seperti itu. Nah, HTI itu bagian dari umat, bagian dari rakyat yang pikiran, perasaan, dan as­pirasinya sama dengan mereka, yaitu 2019 ganti presiden.

Jadi tidak betul tudingan itu?
Tidak benar. Yang di belakang gerakan itu rakyat. HTI hanya bagian dari rakyat. Iya kan? Ini adalah gerakan rakyat, gerakan umat, dan kita adalah bagian dari itu.

Berarti HTI secara organisasi mendukung gerakan itu?
Oh iya, pasti. Karena kita memerlukan pemimpin yang baik. Bukan pemimpin yang membiarkan kriminalisasi terh­adap ulama, membiarkan meng­hambat kegiatan dakwah, dan membubarkan ormas Islam. Kita tidak memerlukan pemimpin yang seperti itu.

Kita memerlukan pemimpin yang jujur, pemimpin yang amanah. Bukan yang melanggar janji. Kami setuju dengan fatwa MUI bahwa pemimpin yang ingkar tidak dipilih lagi. Jadi HTI mengajak umat untuk tidak memilih pemimpin yang ingkar janji, pemimpin yang dzolim, pemimpin yang mengkriminal­isasi ulama, mengkriminalisasi umat Islam. Karena itu jelas me­mang 2019 ganti presiden.

Berarti memang wajar ya ada bendera dan logo HTI dalam di aksi tersebut?
Kalau soal itu sebetulnya adalah gerakan kontra intelijen. Ada yang sengaja memasang untuk mengecilkan peran gerakan 2019 ganti presiden. Kami tidak pernah bawa bendera HTI, atau pasang spanduk khilafah, atau negara Islam Indonesia. Itu kerjaan orang tidak bertanggung jawab.

Menurut pendukungnya Jokowi kan gerakan ini di­tunggangi kepentingan untuk menegakan khilafah. Apa tanggapan Anda soal ini?
Kalau HTI kan dari awal su­dah tegas menyatakan berjuang menegakan syariah dan khilafah. Khilafah itu kan ajaran Islam. Kita sebagai seorang muslim harus melaksanakan, dan men­egakan ajaran Islam. Salahnya di mana coba? Kalau seorang muslim melaksanakan dan me­negakan ajaran kristen nah itu salah. Atau melaksanakan dan mengerjakan ajaran yang bukan Islam nah itu salah. Tapi kalau seorang muslim menegakan dan melaksanakan ajaran Islam masa salah? Iya kan.

Tapi kan makar kalau be­gitu?
Kalau soal dituding itu Nabi Muhammad SAW itu dulu kurang apa dituding? Dituding gila lah, dituding ini, itu. Orang yang baik biasanya tidak akan menuding orang baik. Tapi kalau orang yang jahat bisa menuding macam-macam ke orang baik itu. Iya kan?

Karena mendukung gera­kan ini, artinya HTI mendu­kung Prabowo-Sandi ya?
Kami tidak mendukung yang membiarkan kriminalisasi ter­hadap ulama, membubarkan ormas Islam, itu saja dipegang.

Tapi kan Prabowo juga tidak bisa dibilang pro ulama, meng­ingat kemarin tidak mengikuti rekomendasi ijtima?
Kan masih ada ijtima ulama kedua nanti. Nanti baru kami li­hat bagaimana responnya ulama seperti apa. Apakah keputusan yang kemarin menyalahi atau enggak. Nanti kami lihat dulu.

Tadi Anda bilang pemimpin harus amanah, dan pemimpin yang ingkar janji jangan dipi­lih lagi. Sandiaga kan bisa dibilang ingkar dan tidak amanah karena enggak me­nyelesaikan masa jabatan. Itu bagaimana?
Ya makanya dia jangan dipilih lagi jadi gubernur, gitu. Yang ingkar ketika jadi presiden itu siapa? Kan gitu.
. ***

https://www.rmol.co/read/2018/08/29/...a-HTI-Di-Aksi-

Masih bebas berkeliaran aja nih antek2 HTI ormas terlarang