Jakarta - Ombudsman RI menyoroti Tenaga Ahli Utama Deputi IV Kepala Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin yang kerap 'mati-matian' membela Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ngabalin lalu membalas dengan menegaskan sikapnya tidak salah.
Pernyataan Komisioner Ombudsman RI La Ode Ida itu disampaikan saat jumpa pers di kantornya pada Kamis (30/8). Saat itu digelar jumpa pers terkait dukungan pejabat ke salah satu pasangan calon yang berpotensi maladministrasi.
"Secara khusus, Pak Ngabalin sudah jadi komisaris, kemudian dia dapat KSP. Itu tak boleh dia tampil secara frontal menunjukkan keberpihakannya pada satu pasangan calon presiden," ujar La Ode Ida.
Ngabalin memang kerap membela Jokowi dalam setiap kesempatan. Yang terbaru, Ngabalin merespons serangan terhadap Jokowi terkait gerakan #2019GantiPresiden.
Baca juga: Ombudsman: Pejabat Negara Dukung Paslon Berpotensi Maladministrasi
La Ode pun menilai sikap-sikap yang ditunjukkan Ngabalin tersebut tak pantas. Sebagai pejabat negara, Ngabalin harus bersikap netral.
"Pelayan publik mereka yang memperoleh uang dari negara dalam menjalankan tugasnya, nggak boleh berpihak, yang dia makan uang rakyat. Jadi sadarkanlah mereka untuk kembali ke jalan yang benar," katanya.
Bahkan La Ode meminta Ngabalin dan para pejabat lainnya yang memang mendukung calon presiden tertentu cuti atau mengundurkan diri. Jika tidak, potensi maladministrasi besar terjadi.
"Terlebih dahulu mengajukan cuti atau nonaktif dari jabatan yang diembannya, nonaktif atau cuti atau mengundurkan diri dari jabatan selama masa kampanye pemilu, baik bagi yang secara terbuka mendukung maupun yang terlibat dalam Tim Kampanye Nasional (TKN)," tuturnya.
Baca juga: Ini Alasan Ngabalin Sebut Gerakan #2019GantiPresiden Makar
Ngabalin pun kemudian merespons kritik yang disampaikan Ombudsman kepadanya itu. Ia menegaskan, sebagai Tenaga Ahli di KSP, sikapnya yang membela presiden itu tak salah.
Apalagi jika Presiden Indonesia yang sah secara hukum memimpin Indonesia dihujat ataupun difitnah. Dalam hukum Alquran, kata Ngabalin, kepada pemerintah diharuskan berdialog dan berbicara yang baik tentang masa depan bangsa.
"Nah saya keberatan kalau ada orang menuduh pemerintah itu berbohong, saya keberatan. Saya keberatan kalau mereka menuduh Presiden Jokowi. Itu menipu, saya tidak mau kalau ada orang yang menuduh Presiden Jokowi itu melakukan pencitraan itu saya keberatan," jelas Ngabalin saat dihubungi detikcom , Jumat (31/8/2018).
"Karena begini, kalau sudah ada pihak-pihak yang berperilaku kemudian mengurangi nama baik pemerintah, itu nanti masyarakat akan terpengaruh, kemudian mereka akan menilai pemerintahnya tidak becus itu akan merusak kehidupan berbangsa dan bernegara," lanjutnya.
Baca juga: Ombudsman Imbau Menteri yang Jadi Timses untuk Cuti atau Mundur
Selain itu, perundang-undangan di Indonesia juga mengatur penyampaian pendapat di muka umum haruslah dengan sikap saling menghormati. Untuk itu, jika caci maki dilontarkan kepada pucuk pimpinan negara, sudah wajar jika ia merespons hal itu.
"Presiden Jokowi juga bilang bahwa kalau ada kritik ada masukan ada evaluasi mari bawa data di mana ada masalahnya karena selalu beliau bilang bahwa beliau bukan Superman," katanya.
"Tapi kalau mencaci, menghujat, mencaci maki, kemudian menjelek-jelekkan pemimpin negara daerah itu saya tidak sesuai dengan aturan kita orang beradab di Tanah Air," imbuh Ngabalin.
Terkait dengan tudingan Ombudsman atas pembelaannya ke Jokowi berkaitan dengan dukungannya di pilpres, Ngabalin menepis. Ia menegaskan masa kampanye belum dimulai, sehingga tak elok jika responsnya terhadap fitnah yang diarahkan ke Jokowi dinilai sebagai dukungan di Pilpres 2019.
"Kalau sudah masuk ruang kampanye, saya kembali ke Kantor Staf Kepresidenan saya di Istana. Sampai sekarang kan timses aja belum ada, penetapan jadwal kampanye juga belum ada," tegasnya.
Ngabalin pun kemudian menyinggung tagar #2019GantiPresiden yang dinilai sebagai bentuk makar. Sebab, gerakan itu seolah-olah memerintahkan pada 2019 nanti ada pergantian presiden dengan cara apa pun.
"Sementara orang pemilu itu nanti selesai pada bulan April dengan cara apa saja harus diberhentikan diturunkan itu presiden itu namanya makar. Nah, apakah nanti memang presiden tidak bisa mengomandoi orang lain. Kalau begitu, maka pakai narasi dan pakai diksi yang bagus," ujar Ngabalin.
Baca juga: Ngabalin: Jangan Kemas Pengajian dengan #2019GantiPresiden!
Akan tetapi, bagaimanapun, Ngabalin berharap Ombudsman akan dapat menjadi penengah atau mediator dengan semua pihak yang merasa dirinya terlalu frontal membela Jokowi. Ia juga meminta duduk bersama, saling menasihati dan mengingatkan dalam koridor yang benar.
"Saya kira mungkin La Ode Ida tidak ikuti banyak perkembangan yang terjadi di lapangan atau jangan-jangan baru pulang dari luar negeri, makanya tidak ikuti perkembangan," pungkasnya.

https://m.detik.com/news/berita/4191731/komisioner-ombudsman-vs-ngabalin-soal-dukungan-ke-capres

Saya dukung Ngabalin disini
Seorang pejabat pemerintah ya harus setia pada junjungan nya lah.
Masa jawabnya datar2 aja diplomatis. Gak ada ngabalin gak seru.
Ruhut, Ade Armando bawaannya nyerang SARA melulu malah lebih parah dari Ngabalin
Go Ngabalin go