Sulawesi Tenggara – Menjalani amanah dari Presiden Joko Widodo, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengingatkan semua Kepala Desa di Indonesia agar selalu transparan dalam menggunakan dana desa. Ia menekankan bahwa tak cuma pemerintah, masyarakat pun akan mengawasi transparansi dana desa.

Menkeu pun berulang kali menyampaikannya setiap kesempatan berkunjung ke daerah. Salah satunya ketika dirinya mengunjungi Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara untuk menghadiri acara Diseminasi Dana Desa di Desa Ambaipua, Andoolo, Sultra.

“Jangan salah gunakan dana desa yang telah disiapkan dan disalurkan oleh pemerintah,” katanya di hadapan kades se-Kabupaten Konawe Selatan, Kamis (31/8) kemarin.

Menkeu tak menampik bahwa masih saja ada daerah yang kedapatan menyalahgunakan dana. Untuk menghindari terjadinya hal tersebut Menkeu pun mewajibkan setiap daerah memiliki papan informasi terkait dengan dana desa dan peruntukkannya.

Menurutnya, hal ini selain menjunjung transparansi dana desa juga bisa mendapatkan kepercayaan dari publik. Termasuk juga kemudahan agar setiap akhir tahun bisa dilakukan evaluasi terhadap realisasi di lapangan.

“Informasi kegiatan yang menggunakan dana desa harus tampil semua. Berapa yang ditransfer dari pemerintah pusat kepada daerah kemudian ke desa. Setelah itu pemanfatannya juga harus disampaikan kepada masyarakat,” ujarnya lagi.

Masih kata Sri Mulyani, transparansi atau keterbukaan informasi juga membuat pemerintahan di daerah nyaman. Dengan begitu Pemda juga tak perlu takut dengan siapapun yang mencoba mengganggu kegiatan yang menggunakan dana desa.

“Kalau sudah ada papan informasi yang menggambarkan berapa dana desa yang dari APBD, bagaimana penggunaanya, dan bagaimana pertanggungjawabannya, maka tidak usah takut adanya intervensi dari pihak yang tidak bertanggung jawab,” katanya.

Masalah pengawasan, Menkeu Sri Mulyani pun yakin akan dibantu oleh masyarakat. Ia memang mengimbau pada siapa saja untuk sama-sama mengawasi penggunaan dana desa di wilayah masing-masing.

“Jika ada ketidaksesuaiian karena diakibatkan kepala desa yang main-main dengan dana desa tersebut, maka laporkan saja kepada yang berwajib agar diproses,” katanya.

Transparansi Dana Desa Berdampak Baik

Sebelumnya, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo mengatakan dana desa menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya penurunan angka kemiskinan pada periode Maret 2017 sampai Maret 2018 yang mencapai 1,82 juta orang.

Maka dari itu, peruntukkannya sebenarnya jelas. Dari 1,82 juta orang miskin, terdapat 1,2 juta orang miskin yang ada di desa. Sedangkan di kota turun 520 ribu hingga 580 ribu orang miskin saja.

Menurut Eko, jika akselerasi penurunan kemiskinan di desa ini dipertahankan, secara matematik dalam tujuh tahun ke depan, jumlah orang miskin di desa akan lebih kecil dari jumlah orang miskin di kota. “Jadi kita akan terus pertahankan,” kata Eko.

Sebagaimana diketahui, Pemerintahan Presiden Joko Widodo akan menaikkan alokasi anggaran dana desa pada tahun 2019 sebesar Rp73 triliun dari sebelumnya Rp60 triliun pada tahun 2018.

Eko mengatakan, sejumlah desa memang masih ada yang memerlukan pembangunan infrastruktur. Namun, tak sedikit juga desa yang sudah mulai membangun pemberdayaan ekonominya, misalnya membuat desa-desa wisata, membuat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), mengelola bank sampah, dan lain-lainnya.

Eko pun berharap penggunaan dana desa benar-benar diperuntukkan untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi di desa-desa.

Sumber