- Beranda
- Berita dan Politik
Dulu Suriah, Sekarang Indonesia ?
...
TS
kardusvsbaper
Dulu Suriah, Sekarang Indonesia ?
Negara Suriah yang dulunya sangat indah, kini hancur lebur. Ratusan ribu warganya mengungsi ke luar negeri. Rumah dan bangunan-bangunan di negara itu hancur lebur.
Pelajaran yang didapat dari kasus-kasus di Timur Tengah dari Suriah hingga Libya yang saat ini luluh lantak karena ulah teroris dan campur tangan barat. Mereka menggunakan isu agama untuk menghancurkan sebuah negara, adalah sebuah fakta yang sangat jelas dalam kasus di Suriah. Teroris dan kelompok radikal gunakan isu ganti presiden untuk melengserkan Bashar Assad, faktanya rakyat Suriah sangat mencintai presiden mereka.
Orang banyak yang meremehkan apa yang terjadi di Aleppo, karena tidak terhubung langsung dengan kita di sini.
2010 lalu, Syria tak kalah ber-bhinneka-nya dengan kita. Ada enam agama besar yang berkembang di Syria; Islam, Kristen, Yahudi, Druze, Hindu dan aliran-aliran kepercayaan.
Dari Islam sendiri, 74% adalah Sunni, 13% adalah Syiah – termasuk 8% Alawi, 3% 12-Imam, dan 1% Ismaili. Bahkan pemeluk Yahudi pun terbagi dua, antara Yahudi Syria dan Yahudi Israel.
Hasilnya, Syria sebelum konflik adalah negara paling damai dan sekuler di Timur Tengah. Dan ini tercermin dalam kestabilan negara, yang membawa Syria menjadi negara tanpa hutang luar negeri di kala itu.
Soal toleransi, kita juga tak perlu jumawa. Syria telah menjadi rumah bagi lebih dari 700.000 pengungsi Palestina. Silakan bedah soal ini dengan timbunan informasi di internet, bagaimana Syria menjadikan pengungsi Palestina seperti warganya sendiri, lengkap dengan hak untuk bekerja di pemerintahan, beasiswa universitas dan lain sebagainya.
Siapkah kita memberi pengungsi Rohingya apa yang diberikan Syria?
Perlu dicatat, Syria melakukan itu semua sembari menahan rongrongan dan teror lawan sekelas Israel di Golan, mendukung persenjataan Hezbollah di Lebanon, sekaligus Hamas di Gaza.
Disinilah isu agama menjadi sentimen yang mematikan, terutama jika terus dipupuk oleh kebohongan dan agitasi tak berdasar. Pergerakan provokator dengan jubah agama ini tergolong sulit dilacak, dan melalui propaganda yang sistematis, mereka mampu menyulap elemen-elemen warga yang nasionalis, menjadi ekstrimis.
Upaya-upaya dan pembenaran atas paham ethnic-cleansing dan penyucian populasi atas nama agama ini secara tak terdeteksi mulai tertancap di benak teman-teman kita, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita.
Ketika benak masyarakat berhasil dikondisikan sebagai ‘korban’, seperti sesaat sebelum konflik Syria pecah di Deraa, digabung dengan pemberitaan yang manipulatif dan elemen masyarakat yang mudah ‘terbakar’, maka tahap selanjutnya akan mengalir dengan sangat mudah.
Begitupun dengan hastag ganti presiden. Hastag yang pernah dipakai di Suriah. Istilah itu pun, membuat kacau keadaan di negara tersebut. Suriah tahun 2011 kacau, salah satu faktornya adalah hastag ini dikapitalisasi, lalu kelompok yang ingin mendirikan khilafah mengkapitalisasi itu sehingga terjadi seperti Suriah hari ini.
Sementara hastag Gerakan #2019GantiPresiden di Indonesia tidak memiliki hal yang positif untuk rakyat. Hal tersebut lantaran dalam hastag itu tertulis ganti presiden, yang notabene presiden merupakan simbol negara.
Gerakan #2019GantiPresiden akan berdampak chaos karena adanya banyak penolakan di masyarakat yang berujung kisruh di beberapa daerah. Masyarakat Indonesia sudah sepakat untuk menjaga jalannya pilpres dengan aman dan damai.
Ketika ISIS menguasai sebuah wilayah, apa yang pertama dihancurkan? Semua ornamen sejarah dan artefak yang menjadi simbol kebesaran bangsa tersebut. Kenapa perlu dihancurkan? Agar tidak tersisa lagi rasa nasionalisme dan kebanggan masyarakat kepada bangsanya.
Strategi yang sama juga dilakukan di Indonesia. Mereka mengharamkan hormat bendera. Mengharamkan nyanyi Indonesia Raya. Pokoknya mereka berusaha membendung segala sesuatu yang dapat membuat orang berbangga hati menjadi bagian dari Indonesia.
Wajar saja jika kader PKS memuja Erdogan, pemimpin bangsa lain, dan melecehkan Presidennya sendiri. Sebab satu-satunya cara PKS bisa berkuasa adalah dengan merobohkan kecintaan rakyat terhadap Indonesia. Jika rakyat membenci segala yang berbau Indonesia, itulah kesempatan mereka untuk berkuasa.
Ada momen Asian Games. Seluruh dunia memuji acara pembukaanya. Itu menyebabkan rasa bangga kita sebagai orang Indonesia membuncah. Jangan dibiarkan. Ini harus dicegah. Jangan samoai rakyat tambah cinta dengan tanah airnya.
Maka coba saksikan sekarang. Lihat komentar akun-akun PKS di medsos. Mereka berusaha merusak kebanggaan anda sebagai orang Indonesia. Mereka berusaha membuat acara itu jadi jelek. Mereka berusaha sekuat tenaga mempermalukan bangsanya. Segala hal remeh temeh dikomentari. Tujuannya agar Anda jangan pernah berbangga jadi orang Indonesia.
Lihat juga akun-akun simpatisan HTI, mereka berusaha mencerabut kecintaan Anda pada Indonesia.
Tujuan mereka untuk merobek rasa cinta tanah air bersambut dengan politisi kacangan. Mereka juga mempermasalahkan hal-hal kecil seolah tidak ikhlas jika bangsanya dipuji seluruh dunia. Kenapa? Karena kalau pemerintah mampu menghadirkan kebesaran kita sebagai bangsa, mereka merass kalah. Merasa terpojok. Sebab bagi mereka lebih untung bangsa ini rusak dan kerdil, dengan begitu nanti bisa merebut kekuasaan.
Kenapa gerakan #2019GantiPresiden tidak mengajukan satupun nama calon presidennya? Karena jelas ini adalah cara HTI yang diadopsi oleh PKS. Bagi HTI, pemilu pada dasarnya hanyalah pilihan terakhir. Yang ideal dalam pola pemilihan pemimpin adalah pemilihan melalui keputusan organisasi semacam majelis alim-ulama yang mempersatukan para ulama dan cerdik pandai. Dalam hal ini setiap negara yang menjadi bagian dari Khilafah (misalnya saja Indonesia, Malaysia, Brunei. Iraq dan seterusnya) akan mengajukan nama para calonnya yang akan ditetapkan semacam Majelis Sentral Alim Ulama di pusat Khilafah.
Kalaupun ada Partai, hanya boleh ada partai Islam, kalopun ada calon presiden, hanya boleh dicalonkan oleh partai Islam.
Sehingga gerakan ekstrem yang mengatasnamakan agama ini (Wahabi Takfiri dan Wahabi Khawarij) serta gerakan politik dengan mengerahkan massa seperti HTI ataupun PKS dan bentukannya yang berusaha menguasai lembaga tinggi negara dan keagamaan seperti MUI, hadir sebagai gerakan politik yang ingin mempengaruhi kebijakan negara dan pemerintahan Indonesia serta menghacurkan tradisi dan budaya keagamaan ala NU.
Quote:
Wakil Ketua Tim Kampanye Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding menyebut gerakan #2019GantiPresiden merupakan produk impor dari Suriah.
Menurutnya, penggunaan tanda pagar untuk menurunkan presiden seperti yang digunakan #2019GantiPresiden pernah digunakan di Suriah 2011 silam. Ia menyebut penggunaan tagar saat itu dilakukan oleh pihak yang ingin mendirikan negara khilafah.
"Oh iya itu terjadi di Syria tahun 2011. Kenapa Syria kacau? Karena salah satu faktornya hashtagini dikapitalisasi. Kemudian kelompok yang ingin mendirikan khilafah mengkapitalisasi itu sehingga terjadi seperti Syria hari ini," kata Karding yang juga Sekjen PKB ini di Posko Pemenangan Jokowi-Ma'ruf, Jakarta, Selasa (28/8/2018).
Tagar #2019GantiPresiden dipopulerkan pertama kali oleh politikus PKS Mardani Ali Sera. Hingga kini, tagar itu dikenal masyarakat dan kerap disosialisasikan politikus PKS serta Gerindra.
Deklarasi tagar tersebut di sejumlah daerah kerap mendapat penolakan atau pelarangan. Terakhir, deklarasi #2019GantiPresiden di Pekanbaru dan Surabaya akhir pekan lalu batal dilakukan karena penolakan dan dilarang oleh aparat.
Karding berkata, tim kampanye Jokowi-Ma'ruf sebenarnya tidak mempermasalahkan penggunaan tagar untuk kampanye Pilpres 2019. Akan tetapi, ia berpesan agar tagar yang digunakan tidak mengundang keributan dan perpecahan masyarakat.
"Prinsipnya jangan sampai isu atau hashtag itu memecah masyarakat di bawah, mengganggu keamanan [...] Kenapa Syria kacau? Karena pakai hashtag itu ganti presiden, dan maknanya macam-macam," kata Karding.
Sebelumnya, bakal Cawapres Sandiaga Uno menyampaikan bahwa gerakan #2019GantiPresiden merupakan ekspresi yang wajar dalam kehidupan berdemokrasi. Karena itu lah, menurutnya, aparat harus bersikap objektif dan netral dalam mengawal setiap kegiatan tersebut.
"Jadi kami ingin semuanya sejuk, dan kami ingin memberikan ruang, kalau memang enggak boleh, ya, ngapain berdemokrasi, terusin aja prosesnya," ujarnya di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (27/8/2018).
Kendati demikian, Sandiaga menampik jika gerakan tersebut merupakan kampanye dari koalisi yang mendukung dirinya dan Prabowo Subianto di Pilpres 2019.
Sandi menyampaikan, gerakan tersebut telah eksis bahkan jauh sebelum kontestasi Pemilihan Presiden di 2019 digelar oleh KPU.
Menurutnya, penggunaan tanda pagar untuk menurunkan presiden seperti yang digunakan #2019GantiPresiden pernah digunakan di Suriah 2011 silam. Ia menyebut penggunaan tagar saat itu dilakukan oleh pihak yang ingin mendirikan negara khilafah.
"Oh iya itu terjadi di Syria tahun 2011. Kenapa Syria kacau? Karena salah satu faktornya hashtagini dikapitalisasi. Kemudian kelompok yang ingin mendirikan khilafah mengkapitalisasi itu sehingga terjadi seperti Syria hari ini," kata Karding yang juga Sekjen PKB ini di Posko Pemenangan Jokowi-Ma'ruf, Jakarta, Selasa (28/8/2018).
Tagar #2019GantiPresiden dipopulerkan pertama kali oleh politikus PKS Mardani Ali Sera. Hingga kini, tagar itu dikenal masyarakat dan kerap disosialisasikan politikus PKS serta Gerindra.
Deklarasi tagar tersebut di sejumlah daerah kerap mendapat penolakan atau pelarangan. Terakhir, deklarasi #2019GantiPresiden di Pekanbaru dan Surabaya akhir pekan lalu batal dilakukan karena penolakan dan dilarang oleh aparat.
Karding berkata, tim kampanye Jokowi-Ma'ruf sebenarnya tidak mempermasalahkan penggunaan tagar untuk kampanye Pilpres 2019. Akan tetapi, ia berpesan agar tagar yang digunakan tidak mengundang keributan dan perpecahan masyarakat.
"Prinsipnya jangan sampai isu atau hashtag itu memecah masyarakat di bawah, mengganggu keamanan [...] Kenapa Syria kacau? Karena pakai hashtag itu ganti presiden, dan maknanya macam-macam," kata Karding.
Sebelumnya, bakal Cawapres Sandiaga Uno menyampaikan bahwa gerakan #2019GantiPresiden merupakan ekspresi yang wajar dalam kehidupan berdemokrasi. Karena itu lah, menurutnya, aparat harus bersikap objektif dan netral dalam mengawal setiap kegiatan tersebut.
"Jadi kami ingin semuanya sejuk, dan kami ingin memberikan ruang, kalau memang enggak boleh, ya, ngapain berdemokrasi, terusin aja prosesnya," ujarnya di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (27/8/2018).
Kendati demikian, Sandiaga menampik jika gerakan tersebut merupakan kampanye dari koalisi yang mendukung dirinya dan Prabowo Subianto di Pilpres 2019.
Sandi menyampaikan, gerakan tersebut telah eksis bahkan jauh sebelum kontestasi Pemilihan Presiden di 2019 digelar oleh KPU.
Sumber : https://tirto.id/tim-kampanye-jokowi-sebut-2019gantipresiden-impor-dari-suriah-cVw5
0
5.1K
57
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita dan Politik
670KThread•40.3KAnggota
Terlama
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru