Surabaya, IDN Times - Dalam sepekan terakhir, penolakan terhadap gerakan #2019GantiPresiden tengah menjadi sorotan publik. Bagaimana tidak, massa selalu berkumpul dan berdemo di daerah di mana gerakan #2019GantiPresiden menggelar acara penggalangan dukungan.

Sebut saja Neno Warisman yang diusir dari Riau dan Ahmad Dhani yang dihadang oleh ratusan demonstran di Surabaya.

Menanggapi fenomena tersebut, pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, penolakan terhadap gerakan #2019GantiPresiden pasti dikendalikan oleh oknum tertentu. "Saya yakin ini bukan gerakan murni masyarakat. Ada yang menggerakkan. Otak intelektualnya adalah bisa inner circle Jokowi. Ibarat ikan lele, makin keruh makin senang," terang Pangi kepada IDN Times, Senin (27/8).


1. Semakin dihadang, gerakan #2019GantiPresiden akan semakin masif

Menurut Pangi, publik akan memberi atensi lebih kepada gerakan ini bila penolakan semakin gencar. Apalagi aksi penolakan terhadap gerakan #2019GantiPresiden sentimennya adalah negatif.

Dia kemudian mencontohkan buku yang dilarang beredar di masyarakat. Semakin dilarang beredar, buku itu justru kian dicari orang karena penasaran. "Biasanya akan makin membesar. Sebenarnya tidak perlu ditolak atau dihalangi, biarkan saja mengalir," tutur pria yang juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif Voxpol Research and Consulting.

Alih-alih menurunkan citra pesaing, menurut dia, aksi penolakan justru malah menurunkan citra Joko "Jokowi" Widodo. "Apalagi membuat deklarasi tandingan (#2019TetapJokowi). Justru masyarakat tidak simpati dengan penolakan itu," sambung dia.


2. Jokowi dianggap meruntuhkan bangunan demokrasi

Bukan hanya gerakan #2019GantiPresiden yang sempat ditolak. Gerakan semacam diskusi yang mengkritik pemerintahan juga sempat dilarang di berbagai daerah. Bagi Pangi, hal ini meruntuhkan nilai-nilai demokrasi yang sudah dibangun sejak puluhan tahun silam.

"Dalam teori demokrasi, peradaban kemajuan sebuah bangsa itu terletak pada kebebasan berpendapat, berserikat, berkumpul dan menyalurkan aspirasi. Kalau nilai kebebasan itu sudah dikebiri, maka ada kondisi ketidakteraturan (disorder), arah bangsa kembali ke gelombang feodalisme, melawan nilai kebebasan, ujung feodal adalah otoriterisme," bebernya.

Kendati begitu, pria yang juga bekerja sebagai dosen di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta itu maklum sebab Jokowi dikenal sebagai figur yang tidak pernah belajar demokrasi dan sistem politik Indonesia.

"Saya yakin, Jokowi gak belajar demokratisasi, konsensus, sistem politik Indonesia, teori politik, dan civil society. Sehingga saya paham mengapa dia sedang menarik dirinya yang berada di tepi jurang".


3. Jokowi diminta tak cuek pada persekusi yang menimpa pendukung #2019GantiPresiden

Selain sebagai calon presiden 2019-2024, Jokowi masih pemimpin yang sah di Indonesia. Pangi meminta Jokowi untuk berhati-hati dalam mengambil sikap. Jangan terlalu sering lepas tangan dan bersikap cuek terhadap segala bentuk persekusi terhadap loyalis gerakan #2019GantiPresiden.

Bagi Pangi, hak-hak politik semua golongan harus dipenuhi, terlepas dari pasangan calon mana yang mereka dukung. "Presiden Jokowi harus hati-hati dengan cuek bebek. Pembiaran warga negara dipersekusi, sama saja beliau merobek Pancasila dan konstitusi kita. Negara kita berpotensi menuju ketidakteraturan," ungkap Pangi.

Menurutnya, Jokowi secara tidak sadar sedang membangunkan nilai feodalisme dan membangkitkan otoriterisme, di mana warga negara sudah tak bebas lagi menyampaikan kebebasannya, kebebasan berbicara, berserikat, berkumpul yang dilindungi oleh konstitusi kita. "Dengan demikian, aksi penolakan deklarasi ganti presiden 2019 sama saja Jokowi menggali kuburannya sendiri," katanya.

https://www.idntimes.com/news/indonesia/vanny-rahman/pengamat-aksi-tolak-2019gantipresiden-justru-rugikan-jokowi

Setelah baca ini ane yakin para nastak nastaik langsung bilang dan ngecap pangi syarwi autonasbung, intoleran, anti pancasila, tidak berperikebasukian, radikalis, teloris, ngisis, dan tidak berbhineka tunggal ika.