JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal menganggarkan Rp 717 miliar di APBD Perubahan 2018 untuk mensubsidi warga Jakarta memiliki rumah melalui program rumah DP 0.

"Ini biaya bantuan pembiayaan perumahan. Buat bantuan yang DP 0 itu. Di APBD-P biaya bantuan itu dianggarkan Rp 717 miliar," kata Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Yusmada Faizal dalam rapat Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta, Selasa (28/8/2018).

Menurut Yusmada, anggaran Rp 717 miliar itu diambil dari sisa lebih anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Dinas PRKP) di APBD murni 2018 sekitar Rp 1 triliun.

Di APBD lalu, Dinas PRKP menerima anggaran Rp 1,6 triliun untuk pembangunan rusun baru dan penyelesaian pembangunan rusun tahun sebelumnya.

Sayangnya, pekerjaan pembangunan tiga rusun baru yakni Rusun Pegangsan, Rusun Ujung Menteng, dan Rusun PIK Pulogadung tak bisa dieksekusi sehingga anggaran tersisa.

"Sisa Rp 1 triliun itu akan kami pakai Rp 300 triliun untuk pembebasan tanah, dan Rp 700 miliar untuk bantuan fasilitas uang muka DP 0," ujar Yusmada.

Anggaran Rp 717 miliar itu nantinya akan menalangi uang muka ke bank. Adapun rusun yang uang muka pembeliannya akan ditalangi yakni Rusun Klapa Village yang sedang dibangun di Jakarta Timur.

"Kan untuk memiliki perumahan kita memfasilitasi untuk uang mukanya sama KPR-nya dengan bunga yang sangat ringan seperti yang dilakukan selama ini oleh pemerintah pusat," ujar Yusmada.

Talangan ini, kata Yusmada, bakal dikembalikan masyarakat dalam waktu hingga 20 tahun. Adapun unit Rusun DP 0 di Pondok Kelapa, Jakarta Timur itu belum bisa dipesan oleh masyarakat karena masih menunggu dasar hukum yang diterbitkan Gubernur DKI.