- Beranda
- Berita dan Politik
Gali Lubang Tutup Lubang, Bayar Utang Rp409 Triliun Menyesakkan Dada
...
TS
naniharyono2018
Gali Lubang Tutup Lubang, Bayar Utang Rp409 Triliun Menyesakkan Dada
Gali Lubang Tutup Lubang, Bayar Utang Rp409 Triliun Menyesakkan Dada
Agustus 22, 2018 15:16
source pic: http://www.koran-jakarta.com/depresi...ang-indonesia/
Jakarta, Aktual.com – Melihat anggaran pemerintah saat ini, seringkali disampaikan pengamat dan para ekonom perekonomian Indonesia sudah masuk kategori Hati-Hati. Betapa tidak, fundamental ekonomi masih lemah karena masih banyak terpengaruh sentimen-sentimen dalam dan luar negeri. Apalagi melihat bahwa untuk bayar utang saja mencapai Rp409 triliun, lebih besar dari anggaran kesehatan dan dana desa. Bukankah kesehatan itu mahal harganya?
Ketua Majelis Permusyawarakat Rakyat (MPR), Zulkifili Hasan menilai pemerintah harus berhati-hati dalam mengelola utang. Pasalnya, dalam menjalankan roda pemerintahan, utang saat ini sudah mencapai Rp4.000 triliun. Pemerintah tidak bisa mengklaim rasio utang tiga persen masih dalam kategori aman, meskipun akhirnya harus membayar utang Rp409 triliun per tahun. Utang Rp409 triliun per tahun tersebut setara dengan enam kali anggaran kesehatan atau tujuh kali anggaran dana desa yang disalurkan ke pemerintah daerah.
“Kita perlu melakukan pengetatan prediksi-prediksi perekonomian secara cermat, terukur, dan akuntabel. Di antaranya mengenai nilai tukar rupiah dalam perekonomian global, penguatan-penguatan sektor industri, pembatasan arus impor, serta peningkatan daya saing komoditas dan peningkatan daya ekspor kita,” kata Zulkifli Hasan di sidang tahunan MPR 2018, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (16/8).
Menurutnya, pengelolaan dan penggunaan utang ke depan perlu diperhatikan lagi. Tujuannya, agar utang benar-benar bermanfaat bagi ekonomi Indonesia. Selain utang, Zulhas juga menyinggung soal kemiskinan dan angka gini ratio melalui indikator pendapatan yang terus menurun dari 0,406 menjadi 0,389. Penurunan gini ratio menjadi 0,389 saat ini dipicu oleh turunnya pendapatan masyarakat kelas atas, dibanding naiknya pendapatan masyarakat kelas bawah. Seharusnya, pemerintah berupaya agar pendapatan masyarakat kelas bawah dapat meningkat, sehingga bisa mengangkat hidup golongan miskin dan hampir miskin.
“Golongan (miskin dan hampir miskin) sangat rentan terhadap perubahan harga. Karenanya, Pemerintah perlu menjaga harga-harga barang kebutuhan rumah tangga agar daya beli mereka tidak tergerus,” katanya.
Terkait nilai tukar rupiah, Zulkifli menilai bahwa pemerintah harus segera memulihkan defisit transaksi berjalan (Current Account Deficit/CAD) yang melebar ke 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Untuk mengatasinya, diperlukan peran swasta dalam menggarap proyek infrastruktur, tidak boleh hanya dimonopoli BUMN. Apabila hal tersebut tidak diantisipasi dengan tepat, maka pelemahan nilai tukar rupiah akan terus terjadi karena kondisi fundamental ekonomi Indonesia masih lemah.
“Jangan hanya melihat pelemahan nilai tukar rupiah karena masalah eksternal, tapi di dalamnya juga ada,” katanya.
Sebelumnya, Sri Mulyani mengaku bahwa pembayaran utang tahun 2019 cukup berat karena utang negara cukup besar. “Tahun depan berat, banyak utang di masa lalu yang jatuh tempo cukup tinggi di 2019,” ujar dia dalam acara konfrensi pers Nota Keuangan dan RAPBN 2019 di JCC, Senayan, Jakarta, Kamis (16/8/2018).
Defisit anggaran pada RAPBN 2019 diperkirakan mencapai Rp297,2 triliun (1,84% PDB) atau turun dibandingkan outlook APBN 2018 sebesar 2,12% terhadap PDB. Sementara keseimbangan primer terus diupayakan mengalami penurunan menjadi negatif Rp21,7 triliun dari outlook 2018 sebesar negatif Rp64,8 triliun.
http://www.aktual.com/gali-lobang-tu...yesakkan-dada/
------------------------------------
Orang tua kita dulu sering menasehati anak-cucunya agar dalam hidup itu jangan bersikap bak pepatah lama "Besar pasak daripada tiangnya"... hidup boros dan konsumtif dalam segala hal. Jangan terlalu bernafsu dalam menggunakan uang yang tersedia, meski daftar kekayaan yang bisa dijual masih cukup.
Mengelola sebuah negara pun tak ada salahnya mau mengikuti nasehat nenek moyang kita itu..Jangan boros (termasuk dalam berinvestasi sekalipun), sedang-sedang saja, disesuaikan dengan daya kemampuan masyarakat kita menyerap hasil pembangunan itu.
Agustus 22, 2018 15:16
source pic: http://www.koran-jakarta.com/depresi...ang-indonesia/
Jakarta, Aktual.com – Melihat anggaran pemerintah saat ini, seringkali disampaikan pengamat dan para ekonom perekonomian Indonesia sudah masuk kategori Hati-Hati. Betapa tidak, fundamental ekonomi masih lemah karena masih banyak terpengaruh sentimen-sentimen dalam dan luar negeri. Apalagi melihat bahwa untuk bayar utang saja mencapai Rp409 triliun, lebih besar dari anggaran kesehatan dan dana desa. Bukankah kesehatan itu mahal harganya?
Ketua Majelis Permusyawarakat Rakyat (MPR), Zulkifili Hasan menilai pemerintah harus berhati-hati dalam mengelola utang. Pasalnya, dalam menjalankan roda pemerintahan, utang saat ini sudah mencapai Rp4.000 triliun. Pemerintah tidak bisa mengklaim rasio utang tiga persen masih dalam kategori aman, meskipun akhirnya harus membayar utang Rp409 triliun per tahun. Utang Rp409 triliun per tahun tersebut setara dengan enam kali anggaran kesehatan atau tujuh kali anggaran dana desa yang disalurkan ke pemerintah daerah.
“Kita perlu melakukan pengetatan prediksi-prediksi perekonomian secara cermat, terukur, dan akuntabel. Di antaranya mengenai nilai tukar rupiah dalam perekonomian global, penguatan-penguatan sektor industri, pembatasan arus impor, serta peningkatan daya saing komoditas dan peningkatan daya ekspor kita,” kata Zulkifli Hasan di sidang tahunan MPR 2018, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (16/8).
Menurutnya, pengelolaan dan penggunaan utang ke depan perlu diperhatikan lagi. Tujuannya, agar utang benar-benar bermanfaat bagi ekonomi Indonesia. Selain utang, Zulhas juga menyinggung soal kemiskinan dan angka gini ratio melalui indikator pendapatan yang terus menurun dari 0,406 menjadi 0,389. Penurunan gini ratio menjadi 0,389 saat ini dipicu oleh turunnya pendapatan masyarakat kelas atas, dibanding naiknya pendapatan masyarakat kelas bawah. Seharusnya, pemerintah berupaya agar pendapatan masyarakat kelas bawah dapat meningkat, sehingga bisa mengangkat hidup golongan miskin dan hampir miskin.
“Golongan (miskin dan hampir miskin) sangat rentan terhadap perubahan harga. Karenanya, Pemerintah perlu menjaga harga-harga barang kebutuhan rumah tangga agar daya beli mereka tidak tergerus,” katanya.
Terkait nilai tukar rupiah, Zulkifli menilai bahwa pemerintah harus segera memulihkan defisit transaksi berjalan (Current Account Deficit/CAD) yang melebar ke 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Untuk mengatasinya, diperlukan peran swasta dalam menggarap proyek infrastruktur, tidak boleh hanya dimonopoli BUMN. Apabila hal tersebut tidak diantisipasi dengan tepat, maka pelemahan nilai tukar rupiah akan terus terjadi karena kondisi fundamental ekonomi Indonesia masih lemah.
“Jangan hanya melihat pelemahan nilai tukar rupiah karena masalah eksternal, tapi di dalamnya juga ada,” katanya.
Sebelumnya, Sri Mulyani mengaku bahwa pembayaran utang tahun 2019 cukup berat karena utang negara cukup besar. “Tahun depan berat, banyak utang di masa lalu yang jatuh tempo cukup tinggi di 2019,” ujar dia dalam acara konfrensi pers Nota Keuangan dan RAPBN 2019 di JCC, Senayan, Jakarta, Kamis (16/8/2018).
Defisit anggaran pada RAPBN 2019 diperkirakan mencapai Rp297,2 triliun (1,84% PDB) atau turun dibandingkan outlook APBN 2018 sebesar 2,12% terhadap PDB. Sementara keseimbangan primer terus diupayakan mengalami penurunan menjadi negatif Rp21,7 triliun dari outlook 2018 sebesar negatif Rp64,8 triliun.
http://www.aktual.com/gali-lobang-tu...yesakkan-dada/
Quote:
Pengelolaan Anggaran - Pemerintah Mesti Mewaspadai Risiko ULN Swasta
Depresiasi Rupiah Tingkatkan Kewajiban Utang Indonesia
Jumat 16/3/2018 | 00:01
source pic: https://www.bareksa.com/id/text/2017/06/14/utang-terus-meningkat-pemerintah-siapkan-2-langkah-jaga-kondisi-fiskal-di-2018/15760/news
JAKARTA - Beban kewajiban utang Indonesia bakal meningkat, selain karena penambahan stok utang tiap bulan, juga akibat depresiasi rupiah yang akan menambah beban pembayaran utang luar negeri (ULN). Sejumlah kalangan menilai beban utang pemerintah saat ini sudah lampu kuning dan tidak produktif karena tidak meningkatkan produktivitas negara sehingga bisa digunakan untuk membayar kembali kewajiban utang.
Meski begitu, pemerintah berulang kali menyatakan utang masih dalam level aman. Kementerian Keuangan mencatat total utang pemerintah hingga akhir Februari 2017 menembus 4.034,8 triliun rupiah, naik 13,46 persen dalam setahun, sedangkan Bank Indonesia (BI) mengungkapkan ULN Indonesia (pemerintah dan swasta) akhir Januari 2018 mencapai 357,5 miliar dollar AS, tumbuh 10,3 persen dalam setahun.
Dari total ULN itu, 49 persen merupakan utang swasta. Peneliti ekonomi Indef, Ahmad Heri Firdaus, mengemukakan pelemahan rupiah belakangan ini berpotensi meningkatkan risiko kewajiban terhadap utang Indonesia. Nilai tukar rupiah sepanjang 2018 terdepresiasi sekitar 1,5 persen.
“Dampaknya tidak hanya utang, tapi ke komponen lain, seperti biaya impor menjadi lebih mahal,” kata dia, di Jakarta, Kamis (15/3). Heri menambahkan tanpa depresiasi rupiah pun kewajiban utang Indonesia terus naik karena setiap bulan stok utangnya bertambah. Apalagi dengan pelemahan rupiah, mau atau tidak kewajiban utang Indonesia secara nominal pasti bertambah.
Realisasi APBN hingga akhir Februari 2018 mencatat, pembayaran bunga utang mencapai 34,43 triliun rupiah. Pembayaran tersebut, mencapai 11,92 persen terhadap total realisasi APBN. Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya Malang, Munawar Ismail, menambahkan meningkatnya jumlah utang akan terus membebani APBN karena biaya bunga makin bertambah seiring dengan kenaikan stok utang.
“Apalagi rupiah terdepresiasi. Kalau pelemahan rupiah terusterusan terjadi bisa mempengaruhi kemampuan bayar utang atau gagal bayar,” ujar dia. Dia juga mengingatkan agar pemerintah berhati-hati terhadap ULN swasta yang 174 miliar dollar AS (sekitar 2.384 triliun rupiah) atau mencapai 49 persen dari total ULN. Sebab, ULN swasta berpotensi menciptakan krisis ekonom seperti yang terjadi pada 1997.
Harus Produktif
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indef, Enny Sri Hartati, menjelaskan utang itu harus menghasilkan sesuatu yang produktif, yang bisa dilihat dari pertumbuhan ekonomi. Utang yang produktif itu tak hanya memenuhi aspek likuiditas, seperti kemampuan membayar bunga dan cicilan, tapi juga bisa memberikan pertumbuhan ekonomi yang produktif dan berkualitas karena ada tambahan investasi.
“Jadi kalau kita utangnya 100, uang 100 itu harus menghasilkan pendapatan berkali lipat atau produktif, baru bisa sustainable membayar bunga dan cicilan tanpa mengganggu cashflow kita,” papar dia.
Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, Salamuddin Daeng, mengatakan mengukur kesehatan ekonomi dengan membandingkan utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) seperti halnya negara-negara maju sebenarnya tidak relevan. Pemerintah mengatakan saat ini indikator rasio utang pemerintah masih dalam level aman yakni sebesar 29,24 persen terhadap PDB.
http://www.koran-jakarta.com/depresi...ang-indonesia/
Faisal Basri Ungkap Banyaknya Utang Bukan untuk Pembangunan Infrastruktur
Minggu, 8 April 2018 18:10
Faisal Basri
TRIBUNKALTIM.CO - Ekonom senior dari Universitas Indonesia (UI) sekaligus Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas, Faisal Basri membocorkan data terkait penggunaan utang Indonesia.
Hal ini ia sampaikan di program acara Indonesia Business Forum yang ditayangkan stasiun TVOne dengan judul 'Tembus Rp 4.000 Triliun: Benarkah Indonesia Darurat Utang?', Kamis (5/4/2018).
"Perlu ada pengimbang. Pemerintah kerap membanding-bandingkan Indonesia yang rasio utangnya tiga puluh persen dengan Jepang yang dua ratus persen. Kan dahsyat tuh, (utang) Indonesia terlihat kecil", ujarnya membuka.
Menambahkan, Faisal Basri juga membocorkan data terkait penggunaan utang yang ternyata dominan bukan untuk pembangunan infrastruktur.
"Pertanyaanya, apakah benar penambahan utang itu digunakan sebagian besar untuk infrastruktur?
Khusus untuk pemerintah pusat, ternyata tidak benar.
Nih saya kasih datanya, jadi pengeluaran paling banyak dan yang meningkatnya paling banyak itu belanja barang.
Belanja barang itu tadinya 2014 itu hanya 15% sekarang 25% dari total belanja pemerintah pusat. Itu habis setahun.
Artikel ini telah tayang di tribunkaltim.co dengan judul Faisal Basri Ungkap Banyaknya Utang Bukan untuk Pembangunan Infrastruktur,
Lalu belanja pegawai, naik dari 2014 20 % sekarang jadi 25%.
Jadi total belanja pemerintah pusat itu naik untuk personel dan material itu dari 35% jadi 50%.
Nah infrastruktur kan belanja modal ya, belanja modalnya nggak naik. 2014 hanya 12% dan APBN 2018 sekarang ini 12% juga.
Jadi ngeri saya ini. Kapan dapat hasilnya kalau yang banyak menikmati utang itu adalah belanja pegawai dan belanja barang?", ujarnya menutup.
Dikabarkan sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan total utang pemerintah pusat sampai dengan akhir Januari 2018 mencapai Rp 3.958,66 triliun.
Angka ini meningkat sekitar Rp 19,96 triliun dari posisi utang pada Desember 2017 yang sebesar Rp 3.938,7 triliun.
Posisi utang pemerintah tersebut tercatat sebesar 29,1 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia yang mencapai Rp 13.588,8 triliun pada 2017.
Rasio utang pemerintah pusat ini menurun dibanding posisi akhir Desember tahun lalu yang mencapai 29,2 persen dari PDB yang nilainya sebesar Rp 13.476 triliun.
http://kaltim.tribunnews.com/2018/04...ruktur?page=3.
Depresiasi Rupiah Tingkatkan Kewajiban Utang Indonesia
Jumat 16/3/2018 | 00:01
source pic: https://www.bareksa.com/id/text/2017/06/14/utang-terus-meningkat-pemerintah-siapkan-2-langkah-jaga-kondisi-fiskal-di-2018/15760/news
JAKARTA - Beban kewajiban utang Indonesia bakal meningkat, selain karena penambahan stok utang tiap bulan, juga akibat depresiasi rupiah yang akan menambah beban pembayaran utang luar negeri (ULN). Sejumlah kalangan menilai beban utang pemerintah saat ini sudah lampu kuning dan tidak produktif karena tidak meningkatkan produktivitas negara sehingga bisa digunakan untuk membayar kembali kewajiban utang.
Meski begitu, pemerintah berulang kali menyatakan utang masih dalam level aman. Kementerian Keuangan mencatat total utang pemerintah hingga akhir Februari 2017 menembus 4.034,8 triliun rupiah, naik 13,46 persen dalam setahun, sedangkan Bank Indonesia (BI) mengungkapkan ULN Indonesia (pemerintah dan swasta) akhir Januari 2018 mencapai 357,5 miliar dollar AS, tumbuh 10,3 persen dalam setahun.
Dari total ULN itu, 49 persen merupakan utang swasta. Peneliti ekonomi Indef, Ahmad Heri Firdaus, mengemukakan pelemahan rupiah belakangan ini berpotensi meningkatkan risiko kewajiban terhadap utang Indonesia. Nilai tukar rupiah sepanjang 2018 terdepresiasi sekitar 1,5 persen.
“Dampaknya tidak hanya utang, tapi ke komponen lain, seperti biaya impor menjadi lebih mahal,” kata dia, di Jakarta, Kamis (15/3). Heri menambahkan tanpa depresiasi rupiah pun kewajiban utang Indonesia terus naik karena setiap bulan stok utangnya bertambah. Apalagi dengan pelemahan rupiah, mau atau tidak kewajiban utang Indonesia secara nominal pasti bertambah.
Realisasi APBN hingga akhir Februari 2018 mencatat, pembayaran bunga utang mencapai 34,43 triliun rupiah. Pembayaran tersebut, mencapai 11,92 persen terhadap total realisasi APBN. Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya Malang, Munawar Ismail, menambahkan meningkatnya jumlah utang akan terus membebani APBN karena biaya bunga makin bertambah seiring dengan kenaikan stok utang.
“Apalagi rupiah terdepresiasi. Kalau pelemahan rupiah terusterusan terjadi bisa mempengaruhi kemampuan bayar utang atau gagal bayar,” ujar dia. Dia juga mengingatkan agar pemerintah berhati-hati terhadap ULN swasta yang 174 miliar dollar AS (sekitar 2.384 triliun rupiah) atau mencapai 49 persen dari total ULN. Sebab, ULN swasta berpotensi menciptakan krisis ekonom seperti yang terjadi pada 1997.
Harus Produktif
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indef, Enny Sri Hartati, menjelaskan utang itu harus menghasilkan sesuatu yang produktif, yang bisa dilihat dari pertumbuhan ekonomi. Utang yang produktif itu tak hanya memenuhi aspek likuiditas, seperti kemampuan membayar bunga dan cicilan, tapi juga bisa memberikan pertumbuhan ekonomi yang produktif dan berkualitas karena ada tambahan investasi.
“Jadi kalau kita utangnya 100, uang 100 itu harus menghasilkan pendapatan berkali lipat atau produktif, baru bisa sustainable membayar bunga dan cicilan tanpa mengganggu cashflow kita,” papar dia.
Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, Salamuddin Daeng, mengatakan mengukur kesehatan ekonomi dengan membandingkan utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) seperti halnya negara-negara maju sebenarnya tidak relevan. Pemerintah mengatakan saat ini indikator rasio utang pemerintah masih dalam level aman yakni sebesar 29,24 persen terhadap PDB.
http://www.koran-jakarta.com/depresi...ang-indonesia/
Faisal Basri Ungkap Banyaknya Utang Bukan untuk Pembangunan Infrastruktur
Minggu, 8 April 2018 18:10
Faisal Basri
TRIBUNKALTIM.CO - Ekonom senior dari Universitas Indonesia (UI) sekaligus Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas, Faisal Basri membocorkan data terkait penggunaan utang Indonesia.
Hal ini ia sampaikan di program acara Indonesia Business Forum yang ditayangkan stasiun TVOne dengan judul 'Tembus Rp 4.000 Triliun: Benarkah Indonesia Darurat Utang?', Kamis (5/4/2018).
"Perlu ada pengimbang. Pemerintah kerap membanding-bandingkan Indonesia yang rasio utangnya tiga puluh persen dengan Jepang yang dua ratus persen. Kan dahsyat tuh, (utang) Indonesia terlihat kecil", ujarnya membuka.
Menambahkan, Faisal Basri juga membocorkan data terkait penggunaan utang yang ternyata dominan bukan untuk pembangunan infrastruktur.
"Pertanyaanya, apakah benar penambahan utang itu digunakan sebagian besar untuk infrastruktur?
Khusus untuk pemerintah pusat, ternyata tidak benar.
Nih saya kasih datanya, jadi pengeluaran paling banyak dan yang meningkatnya paling banyak itu belanja barang.
Belanja barang itu tadinya 2014 itu hanya 15% sekarang 25% dari total belanja pemerintah pusat. Itu habis setahun.
Artikel ini telah tayang di tribunkaltim.co dengan judul Faisal Basri Ungkap Banyaknya Utang Bukan untuk Pembangunan Infrastruktur,
Lalu belanja pegawai, naik dari 2014 20 % sekarang jadi 25%.
Jadi total belanja pemerintah pusat itu naik untuk personel dan material itu dari 35% jadi 50%.
Nah infrastruktur kan belanja modal ya, belanja modalnya nggak naik. 2014 hanya 12% dan APBN 2018 sekarang ini 12% juga.
Jadi ngeri saya ini. Kapan dapat hasilnya kalau yang banyak menikmati utang itu adalah belanja pegawai dan belanja barang?", ujarnya menutup.
Dikabarkan sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan total utang pemerintah pusat sampai dengan akhir Januari 2018 mencapai Rp 3.958,66 triliun.
Angka ini meningkat sekitar Rp 19,96 triliun dari posisi utang pada Desember 2017 yang sebesar Rp 3.938,7 triliun.
Posisi utang pemerintah tersebut tercatat sebesar 29,1 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia yang mencapai Rp 13.588,8 triliun pada 2017.
Rasio utang pemerintah pusat ini menurun dibanding posisi akhir Desember tahun lalu yang mencapai 29,2 persen dari PDB yang nilainya sebesar Rp 13.476 triliun.
http://kaltim.tribunnews.com/2018/04...ruktur?page=3.
------------------------------------
Orang tua kita dulu sering menasehati anak-cucunya agar dalam hidup itu jangan bersikap bak pepatah lama "Besar pasak daripada tiangnya"... hidup boros dan konsumtif dalam segala hal. Jangan terlalu bernafsu dalam menggunakan uang yang tersedia, meski daftar kekayaan yang bisa dijual masih cukup.
Mengelola sebuah negara pun tak ada salahnya mau mengikuti nasehat nenek moyang kita itu..Jangan boros (termasuk dalam berinvestasi sekalipun), sedang-sedang saja, disesuaikan dengan daya kemampuan masyarakat kita menyerap hasil pembangunan itu.
2
4.3K
62
Komentar yang asik ya
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita dan Politik
672.1KThread•41.8KAnggota
Urutkan
Terlama
Komentar yang asik ya