https://www.cnbcindonesia.com/news/2...-jebakan-utang

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah masih 'gali lubang tutup lubang' untuk membayar pokok utang hingga tahun 2022. Hal tersebut terjadi seiring dengan kas keuangan negara yang diperkirakan bakal terus mengalami defisit.

Dengan kondisi tersebut, berarti pemerintah masih harus membuat utang baru untuk melakukan pembayaran utang.

Atas hal itu, Ekonom BCA David Sumual menyoroti bagaimana keseimbangan primer yang kerap negatif selama beberapa tahun terakhir. Keseimbangan primer sendiri merupakan penerimaan negara dikurangi belanja, namun di luar pembayaran bunga utang.


"Keseimbangan primer sejak beberapa tahun negatif, tahun 2012 paling jelek saya lihat. [...] Kalau itu masih negatif, pemerintah masih harus gali lubang tutup lubang," kata David kepada CNBC Indonesia, Minggu (26/8/2018).

Baca:
Apakah Benar Indonesia di Ujung Jurang Jebakan Utang?

Oleh sebab itu, David menilai pemerintah harus memperkuat penerimaan negara dari sisi perpajakan. Salah satunya dengan ekstensifikasi atau memperluas cakupan jumlah pembayar pajak.

Dia menyayangkan bagaimana tax ratio yang pernah mencapai 12%, saat ini turun menjadi di bawah 10%. "Dari situ, utang kalau diikuti tax ratio sebenarnya tidak menjadi persoalan. Utang ada daya ungkit, di satu sisi harus diikuti peningkatan pertumbuhan ekonomi agar tidak ada masalah," jelasnya.

Hal lain yang dikhawatirkan David adalah pada utang dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) yang masih dikuasai oleh investor asing. Padahal, porsi SBN atas total utang pemerintah kian membesar.

"Dari total SBN, sekarang 37% asing. Dari situ ada 6-7% yang dimiliki oleh bank sentral atau pemerintah negara lain dan bersifat relatif stabil dari gejolak yang ada," sebut David.

Maka dari itu, dia menyebut selain meningkatkan jumlah pembeli surat utang dari dalam negeri, pemerintah bisa meningkatkan porsi investor dari bank sentral atau pemerintah negara lain karena cenderung tidak hit and run saat ada gejolak ekonomi. Misal, gejolak atas rupiah.

Baca:
Anggota DPR Sebut RI di Ujung Jebakan Utang

"Banyak negara di dunia, yang kelebihan cadangan devisa. Itu bisa dari Timur Tengah, Asia, Eropa, bisa didekati untuk investasi," tuturnya.

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019, pembayaran bunga utang, baik itu bunga utang dalam negeri maupun luar negeri pemerintah, naik dari proyeksi APBN 2018.

Seperti dikutip CNBC Indonesia, Senin (27/8/2018), dalam kas keuangan negara tersebut tertulis bahwa bunga utang dalam negeri naik 10,1% dari Rp 232 triliun menjadi Rp 255 triliun. Sementara bunga utang luar negeri naik 14,8% dari Rp 17,3 triliun menjadi Rp 19,9 triliun.

Dengan demikian, total bunga utang yang harus dibayarkan pemerintah jika menggunakan tingkat bunga SPN 3 bulan 5,3% dan rata-rata nilai tukar Rp 14.400/US$ berjumlah Rp 275,4 triliun.