AKURAT.CO Wakil ketua panitia aksi #2019GantiPresiden di Kota Surabaya, Jawa Timur, Tjetjep M. Yasien, mengatakan sebagian orang yang akan meramaikan aksi di Tugu Pahlawan Surabaya pada Minggu (26/8) nanti merupakan mantan relawan Joko Widodo-Jusuf Kalla pada pemilu 2014.

Tjetjep Yasien mengatakan deklarasi nanti murni aspirasi masyarakat yang tergabung dalam relawan ganti presiden. Dia memastikan agenda aksi bukan untuk melengserkan Presiden Joko Widodo karena secara undang-undang yang berhak mengganti adalah DPR dan MPR.

“Memang ada anggapan melengserkan presiden. Itu tidak benar karena kita tidak berhak. Yang berhak DPR dan MPR. Jadi ini hanya teriakan aspirasi,” kata Tjetjep Yasien, Jumat (24/8).

Tjetjep Yasien mengatakan sebagian pendukung Joko Widodo yang ikut aksi #2019GantiPresiden mengalami kekecewaan setelah melihat kondisi bangsa. Salah satu yang membuat mereka kecewa adalah tarif dasar listrik yang naik terus, aset negara dijual ke asing, dan kurs dolar AS yang naik hampir mencapai Rp15 ribu.

“Saya dulu relawan Jokowi. Tapi wajar kalau kemudian tidak suka karena melihat kondisi,” kata dia.

Selain mantan relawan Jokowi, aksi nanti juga diikuti alumni massa 212.

“Ada yang ikut, ada yang tidak ikut. Saya juga alumni aksi 212. Hanya saja ini tidak ada kaitan aksi 212 seperti di Jakarta,” katanya.

Kepolisian Daerah Jawa Timur tidak memberi izin aksi itu.

"Kita tidak ijinkan. Nggak jadi kegiatannya. Nanti dikhawatirkan akan mengganggu ketertiban masyarakat," kata juru bicara Polda Jawa Timur Kombes Frans Barung Mangera.

"Polda Jatim tidak mengeluarkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan karena memang tidak ada surat pemberitahuan yang masuk ke kami. Apalagi di hari libur itu kan tidak boleh menyatakan pendapat di muka umum. Kami pasti tidak mengeluarkan STTP untuk rencana aksi itu," Frans Barung menambahkan.

Ditanya apakah akan membubarkan aksi jika tetap diselenggarakan, Frans Barung mengatakan: "Kami akan melihat eskalasi di lapangan untuk tindakan selanjutnya. Kami bergerak demi ketertiban masyarakat luas."

Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah Pemuda Pancasila Jawa Timur La Nyalla Mahmud Mattalitti tak mempermasalahkan aksi deklarasi #2019GantiPresiden.

"Saya tegaskan bahwa deklarasi gerakan ganti presiden maupun Jokowi dua periode semuanya adalah sah. Silakan saja digelar,” ujar La Nyalla melalui rilis yang diterima AKURAT.CO.

La nyalla mengatakan konstitusi menjamin kebebasan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi. Namun, kata dia, demokrasi juga memberi batasan yaitu penyampaian pendapat tidak boleh mengganggu ketertiban umum.

“Ingin ganti presiden, ingin Jokowi dua periode, bebas. Yang tidak boleh adalah ingin ganti presiden sambil bakar-bakar ban. Juga tidak boleh memperjuangkan Jokowi dua periode sambil coret-coret tembok jalanan dan menyalakan petasan. Itu contoh batasannya. Di luar itu, sepanjang damai dan tertib, bebas digelar,” kata La Nyalla.

Terkait surat dari Pemuda Pancasila Kota Surabaya ke Polda Jawa Timur yang meminta acara deklarasi gerakan #2019GantiPresiden di Surabaya tidak diizinan, La Nyalla menyatakan PP Surabaya memang belum berkoordinasi dengan pengurus tingkat wilayah.

Hanya saja, La Nyalla mendapat laporan bahwa surat tersebut muncul karena aspirasi sebagian masyarakat Surabaya yang tidak ingin ada perpecahan yang menjurus aksi destruktif di masyarakat. Selain itu ada aspirasi yang menyatakan akan lebih baik jika beragam deklarasi dan dukungan politik disampaikan ketika masa kampanye telah dimulai oleh KPU.

La Nyalla menambahkan PP tidak punya kepentingan dalam Pilpres. PP hanya ingin masyarakat bisa tetap rukun, situasi aman dan damai. "Kita ingatkan ke pendukung gerakan ganti presiden untuk tetap tertib. Kita juga ingatkan pendukung Jokowi untuk taat hukum,” kata dia. []



https://m.akuraS E N S O Rid-294254-read-pendukung-jokowi-yang-kecewa-bakal-ikut-aksi-2019gantipresiden-di-surabaya