Jakarta – Putusan Pengadilan Negeri (PN) Palangkaraya dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi (PT) Palangkaraya terkait vonis melawan hukum atas Presiden Joko Widodo mengenai Kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla, mendapat beragam respon dari masyarakat.

Salah satunya dari ahli kebakaran hutan dan lahan dari Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB) Bambang Hero Saharjo. Bambang meminta semua pihak memahami dulu sejarah awal kasus yang bergulir di Pengadilan Tinggi (PT) Palangkaraya. “Gugatan itu terkait kasus kebakaran tahun 2015 yang menjadi salah satu kejadian terburuk karhutla yang pernah dialami Indonesia,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Rabu (22/8/2018).

Seperti di ketahui Pengadilan Tinggi (PT) Palangkaraya menerima gugatan terkait Kebakaran hutan dan lahan, dan memutuskan bahwa tergugat dalam hal ini Presiden Joko Widodo dan enam pihak lainnya bersalah dan harus membuat PP tentang Karhutla.

Atas putusan ini Bambang menjelaskan bahwa saat itu Presiden Jokowi baru saja menjabat dan kasus karhutla memang sudah menjadi langganan setiap tahun terjadi di daerah-daerah rawan. “Banyak faktor menjadi penyebabnya, mulai dari jor-joran izin di masa lalu, alih fungsi lahan gambut, lemahnya penegakan hukum, hingga ketidaksiapan pemerintah saat titik api sudah meluas,” tuturnya.

Jokowi Lebih Cepat dan Tegas Tangani Karhutla

Menurutnya seiring dengan berjalannya waktu, belajar dari Karhutla 2015, Presiden Jokowi langsung mengambil langkah cepat dan tegas. Bambang menilai telah terjadi perubahan besar-besaran dalam menangani karhutla di Indonesia. “Dari 12 tuntutan yang diajukan itu, tepatnya sebelum gugatan dikabulkan PN pada Maret 2017. Sebagian besar sebenarnya sudah dipenuhi,” paparnya.

“Ketika tahun 2015 terjadi karhutla parah, Menteri LHK telah menerbitkan Surat Edaran 494/2015 kepada seluruh pemegang konsesi untuk menghentikan semua kegiatan pembukaan gambut dan pembukaan kanal/drainase yang menyebabkan kekeringan ekosistem gambut. Lalu Menteri LHK juga menerbitkan PermenLHK P.77/2015 yang mengatur pengambilalihan areal terbakar di konsesi oleh pemerintah. Hal tersebut merupakan langkah berani pertama dan belum pernah dilakukan sebelumnya oleh pemerintah,” urai Bambang menegaskan.

Sementara itu pada Januari 2016, Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No.01 Tahun 2016 untuk membentuk Badan Restorasi Gambut (BRG) untuk merestorasi areal gambut terbakar 2015. Hingga lahirnya PP 57 tahun 2016 tentang tata kelola gambut yang menjadi awal pondasi moratorium pembukaan gambut baru.

“PP terkait gambut ini menjadi sejarah sendiri, karena moratorium tidak hanya berlaku pada izin gambut yang lama. Tapi juga pada konsesi izin yang lama tidak diperbolehkan lagi melakukan pembukaan lahan gambut dan pembukaan kanal yang menyebabkan gambut menjadi kering dan rentan terbakar,” urainya.

“Mengapa harus moratorium pembukaan gambut? Karena lahan gambut sangat rentan sekali terbakar dan sebagian besar karhutla terjadi di lahan gambut. Dan sangat sulit dipadamkan,” imbuh Bambang.

PermenLHK

Lebih lanjut Bambang menjelaskan lahir PermenLHK nomor 32 tahun 2016, PermenLHK terkait pengelolaan dan pemulihan gambut nomor 14 sampai dengan 17 tahun 2017. Hingga SOP pencegahan Karhutla 2016 oleh Kemenko Perekonomian, PermenLHK nomor 9 tahun 2018 tentang siaga darurat kebakaran, serta keseriusan penegakan hukum yang untuk pertama kali baru berani menyasar korporasi secara tegas.

“Saya justru setuju jika dikatakan di era Presiden Jokowi Karhutla ditangani dengan sangat serius. Meskipun masih ada beberapa yang belum beres, namun beberapa kebijakan sudah menjawab tuntutan publik,” kata Bambang.

“Penanganan Karhutla secara menyeluruh dari hulu ke hilir di masa pemerintahan Presiden Jokowi telah membawa hasil signifikan. Indonesia akhirnya untuk pertama kali bisa bebas bencana Karhutla dan asap secara nasional pada tahun 2016 dan 2017 lalu. Setelah hampir dua dekade lamanya selalu mengalami bencana yang sama,” pungkas Bambang menyampaikan.

Sumber